Dinamika Hubungan Indonesia-Papua Niugini

Seusai menerima misi parlemen Irian Timur (Papua New Guinea) di kantornya, Menteri Luar Negeri Adam Malik menjelaskan, kemerdekaan Irian Timur terserah rakyatnya sendiri.

Kompas

Duta Besar Indonesia untuk Australia Her Tasning dan Menteri Luar Negeri Australia Senator Don Willesse telah mengadakan pertukaran dokumen ratifikasi di Canberra pada tanggal 26 November yang menyebabkan berlakunya dua perjanjian perbatasan antara Papua New Guinea dan Indonesia.

Empat tahun sebelum Irian Timur (kini Papua Niugini) merdeka, Indonesia memberikan dukungan bagi kemerdekaan negara itu. Kompas edisi 26 Maret 1971 melaporkan, Indonesia bahkan bersedia memberi bantuan yang dibutuhkan rakyat Irian Timur.

Dukungan RI itu jadi salah satu modal bagi rakyat Irian Timur untuk menyatakan kemerdekaan dari Australia, 16 September 1975. Menurut catatan sejarah, kemerdekaan itu juga merupakan hasil dari pertempuran tiga negara era Perang Dunia II: Jepang, Amerika Serikat, dan Australia.

Hubungan Indonesia-Papua Niugini tidak lepas dari dinamika, misalnya terkait tapal batas, dan kini isu Papua merdeka. Terkait isu pertama, Menlu Adam Malik pada Maret 1971 menyebutkan ”tidak ada persoalan”.

KOMPAS/JULIAN SIHOMBING

Orang Papua Niugini.

Kini, Papua Niugini secara resmi tidak mendukung gerakan Papua merdeka dari Indonesia. Namun, tahun lalu, masyarakat negara itu menggelar aksi solidaritas bagi Papua dengan mengecam dugaan tindakan rasis dan represif aparat Indonesia terhadap orang-orang Papua.

Dukungan terhadap Papua merdeka di kalangan kecil warga menjadi kerikil hubungannya dengan Indonesia. Papua Niugini juga pencetus Melanesia Spearhead Group dengan salah satu anggotanya, Vanuatu, mendukung gerakan Papua merdeka. (CAL)