Pemerintah Perlu Lebih Tegas Batasi Mobilisasi Masyarakat

Pemerintah diminta lebih tegas membatasi mobilisasi masyarakat di berbagai wilayah. Kerumunan orang yang masih tinggi dapat memicu penularan penyakit Covid-19 semakin luas.

KOMPAS/DATA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 NTB

Petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Mataram memeriksa suhu badan jemaah tabliq yang baru kembali dari Ijtima Zona Asia 2020 di Gowa saat tiba di Pelabuhan Laut Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (24/3/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Mobilisasi masyarakat yang masih tinggi di tengah pandemi Covid-19 saat ini dapat memicu penularan penyakit yang semakin luas. Imbauan pemerintah untuk membatasi kontak fisik antarmasyarakat tidak akan efektif dijalankan tanpa adanya ketegasan dan pemantauan secara terus-menerus.

Ini terutama untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat dari daerah dengan banyak kasus positif menuju daerah lainnya. Setidaknya dari data Kementerian Kesehatan, secara kumulatif daerah dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi berada di DKI Jakarta (515 kasus), Jawa Barat (78 kasus), Banten (67 kasus), Jawa Timur (59 kasus), dan Jawa Tengah (40 kasus).

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/3/2020), mengatakan, ketegasan pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat mutlak diperlukan untuk menekan penularan Covid-19. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat menjelang mudik Lebaran.

”Keyakinan masyarakat untuk pulang kampung masih tinggi. Jadi, risiko (penularan)-nya akan lebih besar. Imbauan saja tidak akan cukup sehingga harus ada ketegasan pemerintah juga aparat agar mobilitas masyarakat, terutama dari daerah yang banyak kasus (Covid-19) seperti Jakarta, bisa dibatasi,” ujarnya.

Menurut dia, karakter masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat komunal (hidup bersama) sulit untuk mengubah tradisi pulang kampung. Itu belum lagi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang kini semakin lesu akibat pandemi Covid-19.

Nuke menuturkan, tingkat kesadaran masyarakat akan ancaman penularan penyakit ini berbeda-beda tanpa mengenal tingkat pendidikan dan ekonomi yang dimiliki. Untuk itu, edukasi yang masif pada seluruh lapisan masyarakat dibutuhkan agar pengetahuan terhadap penyakit tersebut dipahami secara luas.

”Ketegasan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat harus benar-benar dijalankan. Peran aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, dibutuhkan untuk memastikan masyarakat tetap berada di rumah. Menerapkan physical distancing (pembatasan fisik) tidak mudah bagi masyarakat Indonesia jika tidak disertai ketegasan,” tuturnya.

Dampak buruk lain dari pergerakan masyarakat dari daerah yang banyak kasus positif menuju daerah lainnya adalah risiko penularan pada komunitas yang rentan. Nuke mencontohkan, masyarakat yang berada di Jakarta biasanya akan pulang kampung ke rumah orangtuanya yang usianya sudah lanjut. Padahal, kondisi ini sangat berisiko karena penyakit ini bisa berakibat fatal pada usia lanjut, terlebih dengan penyakit penyerta.

Merujuk pada Riset Kesehatan Dasar 2018, jumlah masyarakat dengan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung cukup tinggi. Untuk hipertensi, misalnya, prevalensinya mencapai 34,1 persen. Pada diabetes mencapai 8,5 persen dan stroke sebesar 10,9 persen. Jumlah ini meningkat dari tahun 2013, yakni hipertensi sebesar 25,8 persen, diabetes 6,9 persen, dan stroke 7 persen.

Berbagai riset menyebutkan, kasus kematian pada pasien Covid-19 terjadi pada pasien yang memiliki penyakit penyerta, seperti hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular seperti jantung, dan kanker.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Informasi pembatasan jam operasional di Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2020). Selain pembatasan jam operasional oleh pengelola gedung, sejumlah penyewa toko di pusat perbelanjaan dan mal memilih tutup sementara waktu. Selain untuk antisipasi kesehatan di tengah penanganan penyebaran Covid-19, penutupan dilakukan akibat jumlah pengunjung pusat perbelanjaan saat ini turun drastis.

Baca juga : Deteksi Dini Covid-19 Tak Perlu Keluar Rumah

Penting dipatuhi

Dihubungi secara terpisah, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 yang juga Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, mengatakan, pengaturan jarak sosial menjadi sangat penting dipatuhi oleh masyarakat. Instruksi ke daerah juga sudah ditegaskan untuk menjalankan aturan tersebut.

”Yang kita hadapi sekarang adalah transmisi lokal, penularan dari orang ke orang. Karena itu, siapa pun dia dan dari mana pun dia, mengatur jarak saat kontak sosial menjadi sangat penting,” ucapnya.

Kompas/Priyombodo

Polisi bermotor melakukan patroli di kompleks pertokoan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2020). Patroli ke titik-titik keramaian ini sebagai upaya mengedukasi masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar dan menghindari pusat keramaian serta menjaga jarak sosial sebagai upaya menghindari pandemi Covid-19.

Baca juga : Konsultasi Mandiri soal Risiko Infeksi Covid-19 via Aplikasi Daring