Bantuan APD untuk Kabupaten Malang Masih Kurang

Alat pelindung diri kurang, tenaga medis di Kabupaten Malang terpaksa memakai APD buatan lokal. Sampai saat ini Kabupaten Malang masih mencari APD yang sesuai standar.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Resepsionis memeriksa suhu tubuh tamu yang masuk ke Balai Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (18/3/2020).

MALANG, KOMPAS — Bantuan alat perlindungan diri bagi tenaga medis di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ternyata masih kurang mencukupi. Padahal, Kabupaten Malang dinyatakan sebagai zona merah. Selama ini tenaga medis setempat menggunakan APD yang ada dengan menambahkan kelengkapan sendiri.

Bupati Malang M Sanusi mengatakan, saat ini untuk mendapatkan alat perlindungan diri (APD) sulit. Pihaknya hanya mendapatkan 100 set APD bantuan dari pemerintah provinsi. Begitu pula dengan rapid test, pihaknya hanya mendapat jatah 120 unit yang diperuntukkan bagi pasien yang diduga positif dan para tenaga medis.

”Solusi sementara APD yang ada saja dipakai sambil mencari,” kata Sanusi seusai mengikuti telekonferensi penanganan Covid-19 dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (27/3/2020).

Solusi sementara APD yang ada saja dipakai sambil mencari.

Data Satgas Covid-19 Kabupaten Malang per 26 Maret pukul 21.00, terdapat 4 pasien terkonfirmasi positif (1 orang meninggal, 3 orang dalam perawatan), 15 pasien dalam pengawasan (8 orang dirawat, 7 orang sembuh), dan 40 orang dalam pemantauan (38 orang dipantau, 2 orang sembuh).

Baca juga: Masuk Zona Merah Covid-19, Kota Malang Patroli Jam Malam

KOMPAS/KOMPAS/DEFRI WERDIONO

RSUD Kanjuruhan di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi salah satu dari dua RS di Kabupaten Malang yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Jawa Timur menjadi rujukan pasien terkait Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo menambahkan, 100 APD bantuan provinsi itu hanya diperuntukkan bagi RSUD Kanjuruhan, belum termasuk rumah sakit lain dan puskesmas yang ada di Kabupaten Malang. Ada tiga rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 dan 39 puskesmas di wilayahnya.

”Idealnya untuk rumah sakit rujukan ada 840 APD yang dibutuhkan selama dua pekan. Kami sudah mengajukan usulan sebanyak 1.650 APD (termasuk untuk puskesmas). Mudah-mudahan bisa segera diusulkan dan segera datang,” katanya.

Menurut Arbani, pihaknya terpaksa mencari APD dari distributor lokal yang produknya hampir menyamai APD ideal (standar). Itu menjadi jalan satu-satunya karena belum ada solusi lain. Menurut rencana, APD itu akan mulai tiba secara bertahap mulai Senin pekan depan. APD yang ideal untuk menangani Covid-19 terdiri dari tujuh bagian, yakni baju tahan air, tutup kepala tahan air, masker N95, kacamata, visor, sarung tangan, dan sepatu bot karet.

”Di sini ada pengusaha lokal yang buat APD dengan harga lebih murah Rp 400.000-Rp 500.000 per set. Kalau impor mahal di atas Rp 1 juta per set,” katanya.

Baca juga: Pemkot Malang Alokasikan Rp 37,31 Miliar Hadapi Pandemi Covid-19

KOMPAS/KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Spanduk posko Percepatan Penanggulangan Virus Corona terpasang di Kantor Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen, Malang, Kamis (19/3/2020).

APD yang memenuhi kriteria diprioritaskan untuk menangani pasien positif ataupun pasien dengan pengawasan. Adapun untuk petugas kesehatan yang lain menggunakan masker yang dimodifikasi sendiri. Demikian pula dengan petugas medis di puskesmas, menurut Arbani, sejauh ini menggunakan stok APD yang ada tetapi puskesmas harus melengkapi kekurangannya sendiri, seperti kacamata, sarung tangan, dan sepatu bot karet.

Sementara itu, Sanusi mengatakan, pihaknya kembali menganggarkan dana untuk menangani Covid-19 di Kabupaten Malang. Nilai total anggaran terbaru belum ditentukan, masih dalam proses penghitungan. Sebelumnya, dana yang disediakan untuk Satgas Covid-19 mencapai Rp 6 miliar, tetapi akan ditambah jika kurang sesuai kebutuhan.

”Penganggaran kembali anggaran untuk penuhi penanganan virus korona. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan inspektorat akan mempertegas lagi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) agar yang dilakukan tak menyalahi aturan. Penanganan virus korona harus diprioritaskan sehingga nanti ada pergeseran anggaran dari APBD untuk penuhi kebutuhan. Besarnya belum masih dihitung semua,” katanya Sanusi.

Baca juga: Penumpang Bus di Malang Turun 70 Persen