Komisi X DPR Desak Penundaan ke Tahun Depan

PON Papua, yang akan digelar Oktober 2020 mendatang, dinilai tidak akan berlangsung optimal di tengah bayang-bayang wabah Covid-19 yang masih berlangsung. Maka itu, Komisi X DPR mendukung penundaan PON edisi ke-20 itu.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara Stadion Utama Papua Bangkit dan arena atletik di Jayapura, Papua, Sabtu (29/2/2020). Hambatan terbesar penyelesaian pembangunan 56 arena untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON yang akan bergulir pada 20 Oktober - 2 November 2020 mendatang adalah keterbatasan waktu, geografis, dan sumber material pembangunan yang nyaris semuanya dari luar Papua.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi X DPR mendesak pemerintah pusat menunda penyelenggaraan PON Papua. Kalau pun tetap diselenggarakan sesuai jadwal, yaitu Oktober 2020, PON edisi ke-20 itu dinilai tidak akan berlangsung dengan optimal di tengah bayang-bayang wabah Covid-19.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dihubungi dari Jakarta, Minggu (29/3/2020), berkata, wabah akibat virus korona baru telah berdampak buruk terhadap empat hal terkait persiapan PON Papua. Pertama, wabah korona telah menyebabkan atlet tidak berlatih dengan optimal. Mayoritas atlet hanya berlatih menjaga kebugaran dan kesulitan berlatih di luar ruangan.

Kedua, logistik dan aktivitas pengerjaan arena dan infrastruktur PON 2020 juga tidak optimal. Telah dua minggu ini,Pemerintah Provinsi Papua telah membatasi pergerakan manusia guna mengantisipasi penyebaran virus korona di daerah itu. Kebijakan tu membuat material dan alat berat yang mayoritas didatangkan dari luar tidak bisa masuk Papua. Kinerja para pekerja pembangunan arena pun juga tidak maksimal.

Baca juga : Wabah Korona Berdampak ke Persiapan Arena PON Papua

Ketiga, saat ini, pemerintah pusat tengah fokus menangani pandemi Covid-19. Lantas, muncul isu akan adanya pengalihan anggaran semua kementerian dan lembaga untuk penanganan wabah tersebut. Hal itu bisa membuat fokus anggaran untuk PON 2020 tidak maksimal. Padahal, persiapan infrastruktur maupun penyelenggaraan PON butuh modal besar.

Keempat, pemerintah pusat berspekulasi bahwa wabah korona baru akan reda pada Juni mendatang. Jika pun itu benar terjadi, artinya, waktu untuk atlet bisa berlatih normal kembali hanya tersisa sekitar tiga hingga empat bulan sebelum PON dimulai. Padahal, itu dianggap singkat bagi atlet menyiapkan diri guna meningkatkan kemampuannya dan mengembalikan kebugaran.

Kalau tetap digelar di tengah wabah korona ini, PON tidak akan optimal baik dari penyelenggaraan maupun prestasi. Sebab, proses persiapan PON sudah terganggu cukup lama oleh wabah korona. Demikian pula atlet. Dengan persiapan seadanya, mereka pasti tidak bisa bersaing (mengejar prestasi) dengan level terbaiknya.

"Kesimpulannya, kalau tetap digelar di tengah wabah korona ini, PON tidak akan optimal baik dari penyelenggaraan maupun prestasi. Sebab, proses persiapan PON sudah terganggu cukup lama oleh wabah korona. Demikian pula atlet. Dengan persiapan seadanya, mereka pasti tidak bisa bersaing (mengejar prestasi) dengan level terbaiknya," ujar Syaiful.

Maka itu, Syaiful berharap pemerintah segera mengambil keputusan tegas terkait penyelenggaraan PON Papua. Itu penting untuk atlet, pengurus cabang, hingga pemerintah. Kalau sudah pasti ditunda, atlet, pengurus cabang, maupun pemerintah bisa segera menyiapkan rencana cadangan untuk ke depan. Khususnya bagi pemerintah, mereka bisa segera merancang jadwal baru untuk PON tersebut.

Baca juga : Atlet dan Pengurus Cabang Memilih Realistis Terkait PON 2020

Idealnya, PON jangan ditunda terlalu lama. Waktu yang tepat yakni di awal 2021. "Tujuannya, agar atlet tidak terlalu lama menunggu. Selain itu, agar jadwal tunda itu tidak bertabrakan dengan agenda-agenda lain level nasional maupun internasional, terutama yang memang sudah ditunda dari 2020 ke 2021, seperti Olimpiade Tokyo 2020, Piala Dunia U-20 Indonesia 2021, hingga SEA Games Vietnam 2021," katanya.

Dukungan anggaran

Syaiful mengutarakan, pihaknya sadar bahwa penundaan PON Papua akan membuat beban anggaran pemerintah untuk bidang olahraga menjadi menumpuk pada 2021. Sebab, agenda olahraga skala nasional maupun internasional sebagian besar ditunda dan diselenggarakan pada 2021. Setidaknya, tahun depan, pemerintah melalui Kemenpora akan menghadapi sejumlah gelaran internasional, seperti Olimpiade Tokyo, Piala Dunia U-20, SEA Games 2021, hingga MotoGP Indonesia 2021.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Pembangunan arena aquatik untuk Pekan Olahraga Nasional ke-XX di Papua dari tanggal 20 Oktober hingga 2 November 2020. Pembangunan sejumlah arena PON Papua kini terkendala akibat pembatasan aktivitas menyusul pandemi Covid-19.

Atas dasar itu, Syaiful menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan agar anggaran pemerintah untuk bidang olahraga yang tak terpakai tahun ini tidak diganggu gugat dan bisa dialihkan untuk penggunaan tahun depan. Mereka juga akan memperjuangkan agar anggaran pemerintah bidang olahraga bisa meningkat untuk tahun depan, di luar anggaran bidang olahraga yang tak terpakai tahun ini.

"Wabah korona ini adalah kejadian darurat atau di luar kendali dan prediksi. Untuk itu, anggaran yang tak terpakai tahun ini patut dijaga dan dialihkan untuk tahun depan. Sedangkan, anggaran tahun depan juga patut ditingkatkan guna mengakomodir banyaknya ajang olahraga yang akan diikuti ataupun diselenggarakan tahun depan. Ajang-ajang itu juga penting untuk membangun lagi semangat masyarakat pasca dilanda wabah korona," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, pemerintah belum memberikan keputusan apapun terkait keberlanjutan PON 2020. Namun, pihaknya sudah merancang skenario terburuk jika PON Papua harus ditunda. Setidaknya, mereka sudah menyusun perkiraan jadwal tunda untuk PON itu.

Jika ditunda, Kemenpora memperkirakan PON Papua idealnya digelar pada Maret 2021. Skenario itu menyesuaikan kemungkinan ASEAN Para Games Filipina digelar awal tahun, lalu April memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri, serta Mei dan Juni ada Piala Dunia U-20.

"Perkiraan jadwal ini sudah kami siapkan dan akan disampaikan kepada Presiden (Joko Widodo) saat Menpora (Zainudin Amali) mengikuti Sidang Kabinet yang diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat. Kemungkinan, keputusan mengenai keberlanjutan PON Papua akan dilanjut atau ditunda baru muncul paling cepat Mei atau Juni ini. Sebab, kalau sekarang, konsentrasi pemerintah masih terfokus pada penanganan wabah korona," ujar Gatot.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Alexander Kapisa menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya tetap berupaya optimal agar PON Papua tetap dilaksanakan sesuai rencana semula pada 20 Oktober-2 November nanti. Hal itu ditunjukkan dengan proses pembangunan arena-arena PON Papua di bawah naungan APBD yang tetap berlanjut sesuai protokol kesehatan yang berlaku di tengah wabah korona.

Bahkan, tahapan pembangunan arena masih sesuai target, yaitu rata-rata mencapai 85-90 persen. Namun, jika memang pemerintah pusat meminta PON ditunda, mereka akan mengikuti kebijakan tersebut. "Prinsipnya, kami sebagai pemerintah daerah menunggu arahan ataupun kebijakan dari pemerintah pusat melalui Bapak Presiden," ungkap Alexander.