Pemerintah Diminta Buat Skema Menyeluruh Tangani Covid-19

Pemerintah pusat hingga daerah diminta membuat skema yang jelas dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana Pasar Klandasan Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/2/2020). Pengusaha berharap pemerintah membuat skema menyeluruh untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Kalangan pengusaha di Balikpapan, Kalimantan Timur, menunggu langkah konkret pemerintah pusat hingga daerah dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi coronavirus disease 2019 atau Covid-19. Jika tidak ada skema yang jelas, ditakutkan pandemi ini akan berkepanjangan dan akan ada dampak turunan lain, seperti dampak sosial.

Sejak ada pasien positif Covid-19 di Balikpapan, pembatasan orang berkerumun dan berkumpul semakin dibatasi. Selain itu, orang yang keluar dan masuk ke Balikpapan juga semakin sedikit karena orang yang berasal dari kota terjangkit akan masuk dalam orang dalam pemantauan (ODP). Orang itu diminta mengisolasi diri selama 14 hari.

Biasanya pendapatan kotor per hari bisa Rp 1,3 juta. Sekarang paling banyak hanya dapat Rp 600.000. Saya paling hanya dapat pendapatan bersih Rp 150.000.

Hal itu berdampak pada sektor ekonomi. Pedagang kecil hingga sektor jasa menurun pendapatannya. Budi (38), pedagang martabak, misalnya. Pria yang berjualan di tepi Jalan Sungai Ampal ini pendapatannya menurun 50 persen per harinya.

”Biasanya pendapatan kotor per hari bisa Rp 1,3 juta. Sekarang paling banyak hanya dapat Rp 600.000. Saya paling hanya dapat pendapatan bersih Rp 150.000,” kata Budi ketika ditemui, Senin (30/3/2020).

KOMPAS/SUCIPTO

Budi (38), pedagang martabak di Jalan Sungai Ampal Balikpapan, Kalimantan Timur, sedang memotong martabak, Jumat (27/3/2020) malam.

Budi tidak menggunakan jasa pesan-antar makanan via daring. Ia hanya mengandalkan orang yang lewat untuk membeli dagangannya. Ia berharap pemerintah membuat peraturan yang jelas dan memberi insentif bagi pedagang kecil yang terancam gulung tikar jika pandemi Covid-19 ini berkepanjangan.

Baca juga : Mahasiswa Balik Kampung, ODP di Balikpapan Bertambah

Hal serupa diungkapkan kalangan pengusaha. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Balikpapan Yaser Arafat berharap pemerintah pusat hingga daerah membuat skenario yang jelas dari segala sektor dalam menghadapi pandemi ini.

”Faktor kesehatan masyarakat itu yang utama harus dikedepankan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membuat tim kecil untuk mengantisipasi dampak ekonomi agar bisa membuat terobosan di tengah pandemi ini,” kata Yaser.

Ia berharap pemerintah memiliki inisiatif progresif untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemi ini. Ia mencontohkan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan, bisa digunakan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada.

Diberdayakan

Menurut dia, para pengusaha UMKM bisa diberdayakan untuk membuat alat pelindung diri yang saat ini dibutuhkan para tenaga medis. Melalui stimulus dana dari APBD Kota Balikpapan, hal itu dinilai bisa turut menyokong perekonomian pengusaha UMKM.

Baca juga : Jabar Izinkan Karantina Wilayah Parsial, Bantuan Sosial Disiapkan

Selain itu, pemerintah juga diminta mempertimbangkan para pekerja lain yang terdampak, seperti pekerja penjaga toko di pusat perbelanjaan. Pemerintah pusat sampai daerah diminta menghitung dan memberi jaminan ekonomi kepada mereka sampai pandemi berakhir. Jika tidak disiapkan, Yaser khawatir akan ada dampak lain, seperti kasus pemberhentian hubungan kerja.

”Ini perlu dipersiapkan. Dengan begitu, minimal ada optimisme terhadap pelaku usaha. Untuk UMKM, bisa bekerja dari rumah. Selain itu, untuk kebijakan pemerintah terkait perbankan, juga perlu langsung disosialisasikan ke bawah,” tutur Yaser.

KOMPAS/SUCIPTO

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti memberi keterangan terkait pasien Covid-19 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/3/2020).

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Balikpapan baru menganggarkan dana kedaruratan Rp 15 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri untuk tiga bulan ke depan. Sementara untuk mengantisipasi dampak ekonomi, Rizal baru akan membahasnya dengan DPRD Kota Balikpapan.

”Kami akan bertemu DPRD Kota Balikpapan. Kita akan berhitung, dan kalau perlu, merevisi anggaran. Berbagai kegiatan yang belum kita lelang akan kita bicarakan apakah bisa digunakan untuk antisipasi jika korona membesar,” kata Rizal.