Jakarta Siap Karantina

DKI Jakarta memastikan stok pangan siap hingga dua bulan ke depan. Selain itu, disusun pula sejumlah skenario penerapan, termasuk solusi bagi para pekerja informal dengan pendapatan harian.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Deretan bus antarkota dari beberapa jurusan yang menunggu penumpang di Terminal Bekasi, Jawa Barat, Senin (30/3/2020). Kementerian Perhubungan tengah mengkaji rencana penghentian sementara layanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP), antar-jemput antarprovinsi (AJAP), dan bus pariwisata, demi mencegah penyebaran Covid-19 dari satu daerah ke daerah lain.

JAKARTA, KOMPAS — Pelaksanaan karantina wilayah di DKI Jakarta menunggu keputusan pemerintah pusat. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan persiapan-persiapan jika harus dilakukan, termasuk soal distribusi pangan. Kepada media, Senin (30/3/2020) petang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa Pemprov sudah mengirim surat kepada pemerintah pusat terkait upaya karantina wilayah.

Keputusan ada pada pemerintah pusat. ”DKI Jakarta memang mengusulkan itu,” ujar Anies. Di dalam usulan, Pemprov DKI Jakarta menyampaikan ada lima sektor yang harus tetap bisa berkegiatan, yaitu energi, pangan, kesehatan, komunikasi, dan keuangan. Hingga ada keputusan dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta memilih menyiapkan semua skenario karantina wilayah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa pemprov sudah mengirim surat kepada pemerintah pusat terkait upaya karantina wilayah.

”Hari-hari ini kami mengatur itu semua, termasuk menyusun distribusi logistik untuk masyarakat,” kata Anies. Dalam penjelasan tertulis, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan, hal yang paling penting dan perlu dilakukan Gubernur DKI Jakarta adalah pengamanan sosial. Selain menjamin kebutuhan hidup warganya, perlu ada jaminan bagi para pekerja informal dan harian yang mengandalkan penghasilan harian.

Apabila pekerja sektor itu dijamin kebutuhan pokoknya, menurut Prasetio, mereka bisa diatur tidak keluar rumah. Dengan begitu, imbauan pembatasan sosial dan jarak fisik di Jakarta bisa terkendali.

Baca juga: Pemda Bersiap Karantina

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Sejumlah kuli panggul yang masih bekerja di Pasar Palmerah, Jakarta, Senin (30/3/2020). Mereka mengaku belum siap menghadapi karantina wilayah.

Hal senada disampaikan

Mohammad Arifin, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, mengatakan, terkait upaya pencegahan penularan virus korona, dirinya mengingatkan perlunya fasilitas pengiriman bahan pangan, setidaknya sampai di kawasan permukiman, termasuk permukiman padat. ”Jadi, barangnya didekatkan ke warga, jangan sampai warga harus bepergian jauh keluar untuk dapat bahan pokok,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan, stok beras di Food Station, Pasar Induk Beras Cipinang, serta stok Pasar Jaya, jika ditotal keseluruhannya, stok di Jakarta aman untuk dua bulan. Sementara Pemerintah Kota Tangerang sudah menyiapkan skenario jika pemerintah pusat mengeluarkan aturan karantina wilayah. Mereka sudah membuat program Kampung Siaga Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Aturan Karantina Wilayah

Karantina wilayah

Terkait karantina, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Turro Wongkaren menjelaskan, sejatinya konsep karantina wilayah memiliki bermacam penerapan, tergantung budaya, demografi, dan geografi suatu wilayah. Kalaupun Jakarta hendak menerapkan karantina wilayah, tidak bisa disamakan dengan praktik di negara lain dengan struktur sarana dan prasarana berbeda.

”Etika karantina wilayah tidak bisa diutarakan tiba-tiba karena dapat memicu kepanikan massal. Pengumuman dilakukan setidaknya sepekan sebelum diterapkan,” paparnya. Karantina wilayah berarti memastikan tidak hanya rantai suplai kebutuhan pokok tercukupi dan transparan, tetapi ada sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya.

Misalnya, memastikan aliran pangan sampai di wilayah permukiman dan disebarkan sesuai dengan jumlah penduduk. Langkah karantina radikal yang bisa diambil menerapkan jam malam. Pendekatan ini dinilai lebih cocok untuk Jakarta, wilayah urban sekaligus perkampungan dengan penduduk profesional ataupun pekerja informal.

Penerapannya tetap memperhatikan orang-orang yang masih harus kerja di luar, seperti kurir makanan dan belanjaan, serta profesional garda depan yang tetap bertugas pada masa tanggap darurat.

Jumlah kasus

Perlunya karantina untuk memutus rantai penularan dinilai mendesak, termasuk di Jakarta, salah satu episentrum penularan. Anies menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan lurah untuk memastikan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan dasawisma Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di akar rumput memantau warga yang menunjukkan gejala Covid-19. ”Para wali kota telah menyediakan tempat untuk isolasi sementara individu menunggu hasil pemeriksaan,” katanya.

Data Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta, sepanjang 6-29 Maret, jumlah pemulasaraan dan pemakaman jenazah dengan prosedur Covid-19 sebanyak 238 jenazah. Jumlah ini lebih besar dari jumlah kematian yang dinyatakan positif Covid-19 karena kematian orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) sebelum hasil laboratorium keluar tidak bisa dihitung sebagai Covid-19.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Petugas pemakaman membawa peti jenazah pasien Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu (29/3/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dua TPU untuk memakamkan pasien Covid-19 yang meninggal, yakni di TPU Pondok Ranggon dan TPU Tegal Alur di Jakarta Barat.

Prosedur pemakaman harus sesuai protokol, yakni dengan dibungkus plastik, menggunakan peti, dimakamkan kurang dari empat jam, tidak boleh dihadiri keluarga, dan petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap. ”Para almarhum memang belum terbukti mengidap Covid-19, tetapi jangan anggap remeh. Lindungi diri sendiri dan orang sekitar,” ujar Anies.

Menurut Ketua Tim Tanggap Covid-19 DKI Jakarta Catur Laswanto, data hingga Senin petang, jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 720 orang. Sebanyak 48 orang sembuh dan 76 orang meninggal. Sebanyak 150 pasien positif isolasi mandiri karena kondisinya memungkinkan tak dirawat di rumah sakit.

”Masih ada 599 individu menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dari sisi tenaga kesehatan di 30 rumah sakit, ada 81 positif Covid-19,” kata Catur. Adapun jumlah ODP 2.288 orang dan 1.971 sudah orang sehat. Jumlah PDP 1.046 orang dengan 388 individu sembuh.(DNE/HLN/JOG/MTK/GIO)