Komunitas olahraga dan pemerintah harus lebih selektif mengelola anggaran olahraga karena banyaknya ajang olahraga yang harus diikuti tahun 2021.
Oleh
Adrian Fajriansyah
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebagai dampak pandemi virus korona baru (Covid-19), banyak kejuaraan olahraga internasional ditunda ke tahun 2021 sehingga kejuaraan akan bertumpuk pada tahun depan. Hal itu pasti menjadi beban terhadap anggaran pemerintah di bidang olahraga. Untuk itu, pemerintah patut lebih selektif dalam mengelola anggaran pelatnas.
Ketua Umum PB Perpani Illiza Sa’aduddin Djamal dihubungi dari Jakarta, Senin (30/3/2020), mengatakan, kondisi ini harus menjadi momentum semua pihak di bidang olahraga untuk lebih profesional dalam mengelola olahraga. Khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu lebih selektif menyalurkan anggaran pelatnas. Anggaran harus diprioritaskan untuk pelatnas cabang yang memang punya rekam jejak prestasi internasional dan kategori cabang Olimpiade.
Kemenpora tidak mungkin lagi membagi rata anggaran untuk semua pelatnas karena tidak akan cukup untuk mengelola semuanya. Apalagi kejuaraan nasional dan internasional akan menumpuk pada 2021. ”Cabang yang harus diprioritaskan adalah cabang yang memang punya rekam jejak prestasi internasional, terutama cabang kategori Olimpiade karena ajang ini merupakan tolak ukur utama prestasi internasional,” ujarnya.
Seleksi juga harus dilakukan untuk pengiriman atlet. Illiza mengatakan, pemerintah dan pengurus cabang harus memberikan kesempatan atlet yang benar-benar punya prestasi internasional, khususnya pada ajang multicabang. ”Dengan anggaran yang terbatas, atlet yang dikirim harus benar-benar yang punya potensi meraih prestasi, bukan sekadar untuk menambah jam terbang,” katanya.
Dalam situasi ini, Illiza menambahkan, semua pihak memang harus memahami dan jangan berkecil hati kalau memang tidak mendapatkan perhatian lebih untuk pelatnas atau kejuaraan internasional. Justru, cabang dan atlet harus lebih profesional meningkatkan kualitas agar mendapat perhatian lebih dalam pelatnas atau pengiriman atlet ke ajang di luar negeri.
”Dengan anggaran terbatas dan banyaknya kejuaraan, pemerintah dan pengurus cabang harus lebih profesional menjalankan roda organisasi. Semuanya harus punya mekanisme yang jelas dan terukur, khususnya pengiriman atlet ke kejuaraan internasional, seperti ajang multicabang, lebih baik sedikit, tapi benar-benar berkualitas,” kata mantan Wali Kota Banda Aceh itu.
Dukungan anggaran
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pihaknya sadar, banyaknya penundaan kejuaraan olahraga nasional dan internasional dari 2020 ke 2021 akan membebani anggaran pemerintah bidang olahraga karena ajang-ajang tersebut menumpuk pada tahun depan. Selain Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, seri MotoGP Mandalika, serta mengikuti SEA Games Vietnam 2021.
Karena itu, Syaiful melanjutkan, pihaknya berkomitmen memperjuangkan agar anggaran pemerintah untuk bidang olahraga yang tak terpakai tahun ini tidak diganggu gugat dan dialihkan untuk dipakai tahun depan. Mereka juga akan memperjuangkan agar anggaran bidang olahraga tahun depan bisa meningkat, di luar anggaran bidang olahraga yang tak terpakai tahun ini. Hal itu akan disampaikan kepada Kemenkeu dalam waktu dekat.
”Wabah korona ini adalah kejadian darurat, di luar kendali dan prediksi. Untuk itu, anggaran yang tak terpakai tahun ini patut dijaga dan dialihkan ke tahun depan. Adapun anggaran tahun depan patut ditingkatkan untuk mengakomodasi banyaknya ajang olahraga yang akan diikuti atau diselenggarakan tahun depan. Ajang-ajang itu juga penting untuk membangun lagi semangat masyarakat pascadilanda wabah korona,” katanya.