Pemerintah Siapkan Penanganan Pekerja Migran yang Terimbas ”Lockdown”

Kompas/AGUS SUSANTO

Warga melintas di pertokoan yang tutup di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2020). Dua minggu sejak imbauan bekerja dari rumah, kawasan bisnis di Jakarta menjadi sepi. Imbauan digaungkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah menyiapkan penanganan pekerja migran yang terdampak kebijakan karantina wilayah di negara lain akibat wabah Covid-19. Tak hanya memberikan bantuan bahan pangan, pemerintah juga menyiapkan strategi pemulangan para pekerja migran itu ke Tanah Air.

Untuk kepentingan itu, Selasa (31/3/2020), Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas khusus membahas penanganan arus masuk warga negara Indonesia dan pembatasan perlintasan warga negara asing.

”Salah satu yang juga diantisipasi pemerintah terkait Covid-19 adalah teman-teman kita TKI (tenaga kerja Indonesia). Misalnya di Malaysia, mereka sekarang menghadapi keadaan yang sulit (karena) diberlakukan lockdown,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas melalui telekonferensi dari rumah dinas wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Baca juga : Gelombang WNI Mulai Masuk ke Tanah Air, Pemerintah Siapkan Protokol

DOKUMENTASI DISKOMINFOTIK RIAU

Sebanyak 101 tenaga kerja Indonesia dari Malaysia tiba di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Minggu (29/3/2020).

Dijelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan bantuan bahan pokok yang akan didistribusikan kepada WNI di Malaysia. Kemungkinan besar, bantuan bahan pangan diberikan dalam bentuk dana, bukan barang.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan tahapan pemulangan sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

”Andai kata kemudian terjadi keadaan yang memaksa mereka (harus) pulang, (pemerintah) sudah menyiapkan tahapan-tahapannya atau upaya-upaya penanggulangannya sejak di sana, kemudian transportasinya, dan penanganan di tempat pintu masuk,” tutur Wapres.

Buruh migran yang dianggap sehat dan tidak menunjukkan gejala terinfeksi virus korona baru akan dipulangkan ke kampung halaman. Adapun buruh migran yang terindikasi terpapar Covid-19 akan ditampung di lokasi isolasi yang telah disediakan, seperti Pulau Galang dan Pulau Natuna.

Baca juga : Perppu Realokasi APBN 2020 Diterbitkan

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Pekerja melintas di bangunan bekas rumah sakit kamp Vietnam di Pulau Galang, Kota Batam, Jumat (20/3/2020). Bangunan itu akan digunakan sebagai mes tenaga kesehatan rumah sakit khusus penyakit menular.

Lebih jauh Wapres juga meminta pemerintah daerah bersiap menerima kepulangan para buruh migran. Pemda diharapkan memantau buruh migran yang langsung kembali ke kampung halaman.

Menanggapi upaya pemerintah, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Nurul Arifin, mengingatkan, pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil keputusan agar kepulangan buruh migran tak membuat penyebaran Covid-19 semakin luas. Para buruh migran tetap diizinkan kembali ke Tanah Air, tetapi harus melalui proses isolasi terlebih dahulu.

”Mereka yang pulang harus dipastikan apakah positif atau negatif virus korona. Jika memang negatif, mereka dipersilakan kembali ke masyarakat. Kalau positif, para TKI harus mendapatkan treatment terlebih dahulu agar mereka sehat kembali, seperti yang pemerintah lakukan ketika memulangkan WNI yang berada di Wuhan beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Baca juga : Presiden Berlakukan Pembatasan Berskala Besar

Untuk kepentingan itu, Nurul menyarankan agar pemerintah menyiapkan tenaga dan fasilitas medis yang memadai khusus untuk menangani buruh migran yang kembali ke Tanah Air. Sebab, jumlah buruh migran relatif banyak dan berasal dari negara-negara yang terkena pandemi Covid-19.