Pemprov Sulut Bagikan Bantuan Beras kepada Sopir Angkot di Manado
›
Pemprov Sulut Bagikan Bantuan ...
Iklan
Pemprov Sulut Bagikan Bantuan Beras kepada Sopir Angkot di Manado
Pemprov Sulawesi Utara memberikan bantuan bahan pangan kepada sejumlah warga terdampak kebijakan pembatasan sosial guna memutus penularan Covid-19. Bantuan beras disalurkan kepada ratusan sopir angkutan kota di Manado.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·4 menit baca
MANADO, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melebarkan jaring pengaman sosial untuk melindungi warga miskin dan rentan miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19 dengan membagikan bantuan bahan pangan. Bantuan disalurkan bagi para pekerja dengan pendapatan harian, seperti sopir angkutan umum.
Ratusan sopir angkutan kota yang datang dengan mobil berwarna biru muda memadati Jalan 17 Agustus, Bumi Beringin, Wenang, Manado, untuk menunggu giliran menerima sebungkus beras pada Selasa (31/3/2020) di halaman belakang Kantor Gubernur Sulut. Dinas Sosial Sulut menyiapkan 1.000 paket beras yang masing-masing diklaim berbobot 5 kilogram untuk dibagikan gratis.
Kepala Dinas Sosial Sulut Rinny Tamuntuan mengatakan, sopir angkot adalah salah satu kelompok yang merasakan dampak buruk dari imbauan pengurangan aktivitas di luar rumah guna memutus rantai penularan Covid-19. Jumlah penghasilan mereka anjlok karena penumpang berkurang drastis.
”Anak-anak tidak lagi belajar di sekolah karena ada imbauan social distancing (jaga jarak). Pegawai negeri sipil juga bekerja dari rumah. Akibatnya, sopir angkot kehilangan penumpang. Jadi, pemerintah provinsi harus membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka,” kata Rinny.
Rinny mengatakan, satu orang berhak mendapat bantuan 400 gram per hari selama masa tanggap darurat dua pekan. Artinya, satu orang seharusnya mendapat 5,6 kg beras. Untuk mempermudah pengukuran, bantuan dibulatkan menjadi 5 kg.
Sekalipun Dinas Sosial menyediakan 1.000 paket beras, hanya sekitar 850 sopir angkot yang terdaftar. Octavianus (53), sopir angkot trayek Pasar Karombasan-Pusat Kota, mengaku baru mengetahui pembagian bantuan dari jaringan komunikasi Facebook khusus sopir trayeknya.
Biasanya Rp 100.000 sehari, tapi sekarang bisa-bisa sehari tidak dapat sama sekali. Seharusnya pemerintah juga kasih minyak goreng.
”Kami butuh bantuan karena pendapatan berkurang jauh gara-gara (virus) korona. Biasanya Rp 100.000 sehari, tapi sekarang bisa-bisa sehari tidak dapat sama sekali. Seharusnya pemerintah juga kasih minyak goreng,” katanya.
Faris (41), rekan sejawat Octavianus, mengatakan, pendapatannya kini maksimal hanya Rp 40.000 per hari. Ia bersyukur mendapat bantuan sekalipun menganggap beras bantuan itu tidak sampai 5 kg, tetapi hanya sekitar 3 kg. ”Saya baru dapat bantuan sekali. Lebih baik daripada tidak dapat bantuan sama sekali,” katanya.
Kendati diberikan dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19, beras yang dibagikan adalah beras cadangan atau buffer stock yang sudah disediakan di gudang Dinas Sosial Sulut. Rinny mengatakan, Dinas Sosial juga siap mengubah alokasi anggaran untuk menyediakan bantuan selama masa tanggap darurat Covid-19.
”Satuan Tugas Covid-19 Sulut punya anggaran sekitar Rp 48 miliar. Kami belum tahu berapa anggaran untuk Dinas Sosial. Tapi, kami sudah menyediakan buffer stock yang dianggarkan dari APBD induk untuk 2020,” katanya.
Rinny berharap pemerintah kota dan kabupaten turut memperhatikan kesejahteraan warganya. Pasalnya, menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Sulut, ada sekitar 250.000 warga miskin di Sulut. Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut menunjukkan, jumlah penduduk miskin per September 2019 sekitar 188.600 orang dengan konsumsi di bawah Rp 379.923 per kapita per bulan.
Tugas pemerintah daerah semakin berat karena Covid-19 turut menciptakan kelompok warga rentan miskin. Sopir angkot dan pengemudi ojek dalam jaringan yang berpenghasilan harian masuk di dalamnya.
”Minggu lalu kami sudah bagikan bantuan juga kepada sopir-sopir di Minahasa Selatan. Berikutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus jalan sama-sama,” kata Rinny.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey juga khawatir jumlah warga miskin akan bertambah. Berkurangnya proyek pembangunan infrastruktur di area perkotaan di tengah pandemi Covid-19 turut memperparah keadaan.
Oleh karena itu, Olly meminta para pemuka agama mendata warga yang rentan menjadi orang miskin baru. ”Tidak bisa pakai data BPS karena butuh waktu. Anggaran sedang disusun, kira-kira Rp 100 miliar dari pemprov. Setiap kota kabupaten bisa menyiapkan Rp 20 miliar,” kata Olly.
Sementara itu, aktivitas masyarakat di Manado dan sekitarnya, Selasa (31/3), masih berjalan seperti biasa. Acara-acara yang mengumpulkan massa, seperti pernikahan dan pesta, telah ditiadakan, tetapi banyak warga tetap bepergian ke luar rumah seperti biasa.
Kepala Polda Sulut Inspektur Jenderal Royke Lumowa mengatakan, beberapa tempat umum, seperti pasar, juga tidak bisa ditutup. ”Bisa-bisa masyarakat tidak makan kalau pasar ditutup. Jadi, kami hanya bisa mengimbau masyarakat untuk menjaga jarak dan menjaga kebersihan,” katanya.
Acara-acara yang mengumpulkan massa, seperti pernikahan dan pesta, telah ditiadakan, tetapi banyak warga tetap bepergian ke luar rumah seperti biasa.
Di Tomohon, waktu operasional Pasar Beriman Wilken yang lebih dikenal sebagai Pasar Ekstrem dibatasi hanya sampai pukul 13.00 Wita setiap hari. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Tomohon Noldy Montolalu mengatakan, pasar harus dikosongkan setelah waktu yang ditentukan karena pasar akan disemprot disinfektan. Para pedagang diminta menjaga kebersihan secara mandiri.
Sementara itu, Wali Kota Manado Vicky Lumentut menginstruksikan penutupan sementara tempat hiburan malam, spa, dan pusat olahraga mulai 27 Maret-12 April 2020. Namun, toko ritel, kebutuhan pokok, dan toko lain yang menjual makanan tetap dibiarkan buka. Adapun kegiatan di sekolah juga ditiadakan selama 30 Maret-29 Mei 2020.