Petani Berharap Pemerintah Jamin Kelancaran Distribusi
›
Petani Berharap Pemerintah...
Iklan
Petani Berharap Pemerintah Jamin Kelancaran Distribusi
Kelancaran arus distribusi dinilai menjadi kunci pemenuhan kebutuhan pangan warga di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kalangan petani berharap pemerintah memastikan rantai pasokan pangan tetap berjalan.
Oleh
M Paschalia Judith J
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di tengah masa darurat nasional penanganan Covid-19, faktor distribusi dinilai memegang peran kunci. Kalangan petani berharap pemerintah memastikan rantai distribusi pangan tetap berjalan di tengah pandemi.
Ketua Umum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) Guntur Subagja berpendapat, ketersediaan pangan di tengah masyarakat bergantung pada suplai dari petani serta tata distribusinya. ”Rantai distribusi dan logistik pangan perlu dicermati dan butuh kekhususan dalam situasi seperti saat ini,” ujarnya, Senin (30/3/2020).
Petani berharap gudang Perum Bulog yang tersebar secara nasional difungsikan untuk menyerap hasil panen. Dalam hal distribusi, kata Guntur, pemerintah dapat memanfaatkan badan usaha milik negara yang memiliki jaringan pelayanan ke masyarakat hingga ke tingkat kecamatan, seperti PT Pos Indonesia (Persero).
Guntur menilai koordinasi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mendata ketersediaan dan kebutuhan pangan serta memastikan distribusi berjalan efektif. Data ini antara lain diperlukan untuk mengatur distribusi, pangan dari daerah yang surplus dapat didistribusikan ke daerah yang kekurangan.
Di sisi infrastruktur logistik, Perum Bulog memiliki 1.511 gudang operasional yang tersebar di Indonesia. Di hilir, Bulog memiliki 911 gerai Toko Pangan Kita di tingkat pasar tradisional dan 50.764 gerai Rumah Pangan Kita di tingkat rukun warga.
Bulog juga bekerja sama dengan ritel dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau e-dagang dalam menyalurkan cadangan pangan yang dikelola.
Untuk mengakselerasi proses distribusi pangan dalam situasi darurat nasional penanganan Covid-19 dan persiapan Ramadhan-Lebaran 2020, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, Bulog telah berkoordinasi dengan Polri dan otoritas pelabuhan.
Ada empat pelabuhan yang krusial dalam distribusi pangan ke seluruh daerah di Indonesia, yakni pelabuhan di Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.
Saat ini, jumlah cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog berkisar 1,4 juta ton. Tri mengatakan, Bulog sedang fokus menyalurkan stok cadangan beras pemerintah untuk daerah-daerah yang membutuhkan sehingga gudang memiliki ruang untuk menyerap hasil panen petani.
Salah satu mekanisme penyaluran beras saat ini ialah program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau operasi pasar. Tri menyebutkan, rata-rata penyaluran cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 2.000 ton per hari.
Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, rata-rata nasional harga beras medium di tingkat konsumen per Senin (30/3/2020) mencapai Rp 11.700-Rp 11.850 per kilogram. Angka ini sama dengan harga pada awal tahun. Namun, pekan lalu, harga beras medium sempat menyentuh Rp 11.700-Rp 12.000 per kilogram.
Pemerintah jamin
Di sisi produksi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Gatut Sumbogodjati memperkirakan panen pada Maret 2020 mencapai 3,19 juta ton setara beras. Pada April 2020 yang menjadi masa puncak panen, produksi dapat mencapai 8,83 juta ton.
Dalam proses distribusi, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Risfaheri mengatakan, pemerintah menjamin kelancaran pasokan dari produsen dan penyaluran di hulu. Hal ini juga berlaku di wilayah zona merah kasus Covid-19.
Salah satu jaringan distribusi yang dikelola Kementerian Pertanian adalah Toko Tani Indonesia (TTI). Saat ini, sebanyak 5.051 TTI tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Manajer Toko Tani Indonesia Center BKP Kementerian Pertanian Inti Pertiwi Nashwari, TTI tetap beroperasi selama masa darurat nasional. Oleh sebab itu, petani dapat memasok hasil panennya ke TTI terdekat.
Apabila dibutuhkan, BKP akan menyelenggarakan operasi pasar untuk menstabilkan harga berdasarkan pemantauan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Teknis dan mekanismenya akan diatur agar sesuai dengan prinsip pembatasan jarak fisik.