Sulawesi Batasi Lalu Lintas Darat

Enam gubernur di Sulawesi berkolaborasi untuk mencegah wabah Covid-19. Pemerintah Kota Kendari menggerakkan 312 RW untuk memasok dan memantau kebutuhan pokok bersubsidi bagi warga miskin.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Paket-paket bantuan berisi 3.000 alat pelindung diri diturunkan dari pesawat CN-295 A-2907 di Pangkalan Udara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (26/3/2020). Pesawat tersebut membawa 60 paket bantuan, masing-masing berisi 50 alat pelindung diri untuk menangani Covid-19.

MANADO, KOMPAS — Para gubernur se-Sulawesi sepakat membatasi pergerakan lalu lintas darat antarprovinsi demi mencegah penularan wabah Covid-19. Selain itu, uji laboratorium sampel tenggorokan dan hidung pasien dalam pengawasan enam provinsi di Sulawesi akan dipusatkan di Makassar, Sulawesi Selatan, demi mempercepat waktu pengiriman sampel.

Hal ini disepakati setelah keenam gubernur dan kepala kepolisian daerah menggelar rapat jarak jauh melalui konferensi video, Senin (30/3/2020). Rapat tertutup sekitar 100 menit itu diinisiasi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, yang juga Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi. ”Kami menyepakati, perbatasan (antarprovinsi) yang ada di Sulawesi hanya dibuka mulai pukul 06.00 dan tutup pukul 18.00 (Wita). Ini keputusan yang baik karena kami saling menjaga,” kata Olly.

Kepala Polda Sulut Inspektur Jenderal Royke Lumowa menambahkan, pembatasan lalu lintas sudah dimulai tiga hari terakhir di perbatasan antara Sulut dan Gorontalo serta Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Teknis pelaksanaan akan segera disusun. ”Yang pasti, kami siap terlibat dalam penanggulangan virus korona (baru) agar semakin hari risiko penularan bisa direduksi,” kata Royke.

Laboratorium di Makassar sudah disahkan Kementerian Kesehatan. Ini akan membantu kita mendapatkan hasil tes lebih cepat.

Para gubernur pun, menurut Olly, mengimbau agar warga tidak mudik selama masa tanggap darurat Covid-19. Warga diimbau tinggal di rumah untuk mencegah penularan. Rapat juga menyepakati pemusatan uji laboratorium sampel tenggorokan dan hidung di Laboratorium Universitas Hasanuddin, Makassar. Jarak yang lebih dekat dapat mempercepat hasil laboratorium.

”Laboratorium di Makassar sudah disahkan Kementerian Kesehatan. Ini akan membantu kita mendapatkan hasil tes lebih cepat,” kata Olly. Upaya pembatasan akses pun dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali I Wayan Koster menyurati Menteri Perhubungan agar membatasi jam operasional pelabuhan, mengurangi frekuensi feri penyeberangan ke Bali, serta menyeleksi ketat penumpang.

Baca juga: Pemda Bersiap Karantina

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Menjelang pelabuhan beroperasi kembali seusai hari raya Nyepi, sejumlah kendaraan mulai antre di area parkir Pelabuhan Ketapang, Rabu (25/3/2020). Merebaknya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah penyeberang hingga 75 persen dari tahun lalu.

Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali I Dewa Made Indra mengatakan, pembatasan kunjungan ke Bali merupakan upaya menekan risiko penyebaran wabah Covid-19, terutama di Bali. ”Bukan penutupan wilayah karena itu kewenangan pemerintah pusat,” kata Indra yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Senin.

Secara terpisah, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang-Gilimanuk Fahmi Alweni mengatakan, pihaknya diminta mengimbau masyarakat agar menunda penyeberangan ke Bali kecuali ada keperluan mendesak. Sementara di Terminal Penumpang Tipe A Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, lalu lintas bus umum antarprovinsi terpantau sepi.

Kepala Terminal Penumpang Tipe A Mengwi Tjokorda Agung Suarmaya mengatakan, berkurangnya jumlah bus dan penumpang, baik yang masuk maupun keluar di Terminal Mengwi, sudah berlangsung sekitar satu bulan menyusul merebaknya Covid-19. ”Apalagi, sejumlah daerah, terutama di Jawa, memberlakukan pengetatan wilayah untuk mencegah Covid-19,” kata Tjok Agung.

Pembatasan selektif

Pemprov Sumatera Barat pun menetapkan pembatasan selektif sembilan perbatasan darat dengan Jambi, Bengkulu, Riau, dan Sumatera Utara mulai Selasa (31/3/2020) untuk mengantisipasi wabah Covid-19. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, di Padang, mengatakan, pembatasan selektif berlangsung hingga 12 April.

”Hari ini kami siapkan seluruh tenaga yang dibutuhkan. Tenaga diminta dari kabupaten/kota, masing-masing 54 orang (setiap perbatasan). Sekarang banyak hal disiapkan di lapangan. Alat pelindung diri (APD), masker, sarung tangan, sepatu, baju, dan cairan pembersih tangan dikirim hari ini ke kabupaten/kota,” kata Nasrul.

Baca juga: Sumbar Terapkan Pembatasan Selektif di Sembilan Batas Darat

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pekerja sedang mengangkut beras ke gudang Bulog Sumatera Barat di Rawang, Padang Selatan, Padang, Sumbar, Kamis (26/3/2020). Bulog Sumbar menstok 11.000 ton beras untuk kebutuhan penyaluran tiga bulan ke depan, termasuk periode Lebaran.

Setiap orang yang masuk Sumbar wajib diperiksa dan didata untuk dipantau kesehatannya oleh tim gabungan. Jika ada yang terindikasi sakit, mereka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan secara berjenjang. ”Kami harapkan semua orang mematuhi semua ketentuan yang dilaksanakan tim di lapangan,” ujar Nasrul.

Sebelumnya, Pemprov Sumbar juga telah mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan untuk menutup sementara penerbangan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, Dharmasraya sudah enam hari ini menerapkan pembatasan selektif di perbatasan. Menurut Sutan Riska, kendalanya adalah APD petugas di perbatasan.

Di Medan, Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan memperluas penutupan ruas jalan untuk mengurangi aktivitas warga di luar rumah. ”Hasil evaluasi kami, penutupan ruas jalan sangat efektif mengurangi aktivitas warga di luar rumah,” kata Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Medan Iswar Lubis.

Kebutuhan warga

Terkait dengan pencegahan wabah Covid-19, Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sulkarnain Kadir, saat dihubungi dari Makassar, Senin, menyampaikan, struktur tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kendari diperkuat dengan melibatkan 312 rukun warga (RW).

”Untuk pemantauan warga, 60 persen (RW) strategi sudah berjalan. Kami upayakan (RW) yang lain segera maksimal. Para petugas masih menjalankan tugas lain, yaitu pemantauan kebutuhan logistik warga. Soal kebutuhan logistik ini pihak RW mendata lebih dulu, lalu disampaikan ke kelurahan. Nanti kebutuhannya diupayakan terpenuhi dengan paket kebutuhan pokok bersubsidi,” kata Sulkarnain.

HUMAS PEMKOT KENDARI

Wali Kota Kendari menjelaskan terkait langkah pengawasan mobilitas warga dalam mencegah pandemi Covid-19, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (30/3/2020). Akses masuk dan keluar Kendari akan diperketat mulai 1 April mendatang.

Paket kebutuhan pokok diprioritaskan bagi warga miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Tahap awal dibagikan 1.000 paket kebutuhan pokok senilai Rp 100.000 pada Rabu (1/4/2020). ”Warga kami imbau lebih patuh dan berdiam di rumah. Kebutuhan pokok di Bulog masih cukup untuk enam bulan ke depan, demikian juga beberapa kebutuhan lainnya. Kami juga membatasi mobilitas keluar masuk warga ke Kota Kendari mulai 1 April mendatang,” ujar Sulkarnain.

Adapun di Mataram, Nusa Tenggara Barat, upaya mencegah Covid-19 ditingkatkan. Penerapan jam malam menjadi karantina mandiri di sejumlah lingkungan. Lingkungan Karang Bedil, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, misalnya, sejak Sabtu lalu telah menerapkan karantina mandiri.

Menurut Kepala Lingkungan Karang Bedil Mirwandi Fikri, karantina lingkungan itu telah disepakati bersama oleh warga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Menurut Mirwandi, karantina lingkungan dilakukan dengan menutup enam dari tujuh pintu keluar-masuk Karang Bedil. ”Kini, hanya ada satu pintu akses. Ini akan mempermudah pengecekan, baik warga lingkungan Karang Bedil maupun warga luar,” kata Mirwandi.

Warga pun membangun posko jaga dan bergiliran piket pada pukul 07.00-18.00 dan pukul 18.00-07.00. Rohani (60), warga Karang Bedil, mengatakan sangat setuju dengan penerapan karantina lingkungan itu. (OKA/JAL/JOL/ZAK/NSA/COK)