Kebijakan Presiden Atasi Covid-19 Dinilai Kurang Operasional
›
Kebijakan Presiden Atasi...
Iklan
Kebijakan Presiden Atasi Covid-19 Dinilai Kurang Operasional
Masyarakat menginginkan agar implementasi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi pandemi Covid-19 bisa benar-benar dirasakan.
Oleh
EDNA C PATTISINA
·2 menit baca
SEKRETARIAT KEPRESIDENAN
Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi Covid-19, baik itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dinilai masih kurang operasional. Masyarakat ingin agar implementasi dari berbagai kebijakan itu bisa benar-benar dirasakan.
Hal ini disampaikan Wijayanto, Direktur Center for Media dan Democracy dan Achmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik dalam Kajian Online yang diadakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Rabu (1/4/2020).
Wijayanto mengatakan, realitas di lapangan, masyarakat masih merasakan berbagai beban ekonomi, seperti membayar cicilan.
”Bagaimana pelaksanaannya? Ini yang harus dirincikan lagi. Perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah lebih lagi dan komunikasi yang lebih tepat,” ujarnya.
Achmad Nur Hidayat mengatakan, stimulus yang diberikan pemerintah perlu dipastikan telah dirancang dengan baik. Apabila tidak, itu akan percuma. Ia menyoroti beberapa kebijakan yang perlu diperhatikan agar tidak salah sasaran. Misalnya, Rp 150 triliun untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang sulit secara ekonomi karena Covid-19.
”Ini tidak salah, tetapi harus hati-hati karena bisa terjebak, perusahaan yang memang sudah bangkrut, terus dapat subsidi,” kata Achmad.
Ia juga menyoroti janji akan kartu prakerja. Padahal, saat ini tengah ada pembatasan sosial yang luas. Dengan demikian, kedua kebijakan itu seakan tidak sinkron.
”Stimulus yang harus terlihat realisasinya adalah stimulus yang bisa selamatkan jiwa dan yang bisa selamatkan ekonomi,” kata Achmad.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menerima kedatangan pesawat TNI Hercules yang membawa bantuan alat kesehatan dari Shanghai, China, 23 Maret 2020.
Komunikasi Prabowo-Mark T Esper
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berkomunikasi jarak jauh dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark T Esper membahas penanganan Covid-19 di setiap negara.
Dalam pembicaraan yang dirilis situs web resmi Kementerian Pertahanan AS, defense.gov, Rabu (1/4/2020) waktu Indonesia, Mark T Esper disebutkan membahas soal Covid-19 dan kerja sama pertahanan bilateral dengan Prabowo.
Kedua menhan tersebut menyatakan simpatinya kepada orang-orang yang terkena Covid-19 di kedua negara.
Selain itu, Mark Esper mengucapkan terima kasih kepada Prabowo dan Pemerintah RI untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi wabah Covid-19. Mark Esper juga bertanya, apakah ada yang bisa dilakukan Amerika Serikat untuk menolong Indonesia.
Sementara Prabowo mengucapkan terima kasih atas bagian dari dukungan terhadap Indonesia, termasuk 2,3 juta dollar AS yang dikirim oleh Kantor Pembangunan Internasional AS dan Pusat Pengontrolan Penyakit dan Pencegahan yang bekerja sama dengan Pemerintah RI.
Kedua menteri pertahanan itu juga membahas prioritas kerja sama pertahanan kedua negara. Di antaranya terkait dengan kesiapan TNI dan pembelian persenjataan. Keduanya menyatakan akan bertemu dalam waktu dekat.
