Permodelan Matematika tentang Cara Menekan Penyebaran Covid-19 di Indonesia

Tingkat penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat ditekan hingga sepertiga dibandingkan dengan kondisi sekarang apabila ada kebijakan yang lebih drastis dari pemerintah dan masyarakat disiplin mengikutinya.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Spanduk bertuliskan ”Karang Bedil Lockdown” terlihat di salah satu pintu masuk lingkungan Karang Bedil, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, seperti terlihat Senin (30/3/2020). Penutupan sejumlah akses dan pemberlakukan satu pintu akses itu adalah bagian dari karantina lingkungan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Implementasi konkret dari rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diwacanakan pemerintah masih harus langkah teknis penyelenggaraannya. Namun, seberapa baik rencana tersebut, penerapan di lapangan tetap menjadi kunci keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pemodelan yang dijalankan oleh Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia (UI) menunjukkan bahwa tingkat penyebaran Covid-19 dapat ditekan hingga sepertiga dibandingkan dengan kondisi sekarang apabila ada kebijakan yang lebih drastis dari pemerintah dan masyarakat disiplin mengikutinya. Dalam pemodelan ini, sebuah kebijakan intervensi yang drastis, seperti karantina wilayah, diasumsikan diterapkan secara luas pada Rabu (1/4/2020) ini.

Barry Mikhael Cavin dari Ikatan Alumni Departemen Matematika Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa simulasinya mengindikasikan pandemi berakhir pada akhir Juni hingga awal Juli, dengan akumulasi jumlah kasus positif mencapai 60.000 kasus positif. Angka ini tercapai apabila tidak ada eskalasi penanganan yang segera dari pemerintah.

Selain itu, puncak pandemi diproyeksikan akan terjadi pada awal Mei 2020 mendatang dengan titik tertinggi peningkatan jumlah kasus per hari mencapai lebih dari 1.400 orang positif.

Kompas

Grafik ini menunjukkan proyeksi dari pemodelan matematis penyebaran Covid-19 apabila taraf intervensi pemerintah dan kedisiplinan masyarakat tetap seperti kondisi saat ini. Akumulasi kasus positif yang tercatat (merah) diperkirakan akan mencapai 60.000 orang.

”Skenario ini yang paling mungkin terjadi jika kondisi saat ini terus dilanjutkan; kebijakan kurang tegas dan masyarakat tidak disiplin,” kata Barry kepada Kompas saat dihubungi dari Jakarta.

Pandemi diproyeksikan berakhir pada akhir Juni hingga awal Juli, dengan akumulasi jumlah kasus positif mencapai 60.000 kasus positif. Angka ini tercapai apabila tidak ada eskalasi penanganan yang segera dari pemerintah.

Jumlah ini masih bisa ditekan lebih jauh apabila pemerintah menggunakan kebijakan yang lebih tegas dan strategis dan disertai kedisiplinan masyarakat yang tinggi. Apabila parameter ini dimasukkan ke dalam simulasi, puncak dan akhir pandemi akan dapat dicapai lebih awal dengan jumlah korban yang jauh lebih sedikit.

Barry mengatakan, contoh kebijakan yang lebih strategis ini adalah karantina wilayah atau apa pun yang dapat mengurangi kontak fisik dengan drastis. ”Nah, karantina wilayah yang akan dicanangkan itu bisa juga, yang penting harus diimplementasikan dengan baik,” kata Barry.

Apabila karantina wilayah dilakukan dan masyarakat dengan disiplin menjalankannya, puncak pandemi diperkirakan terjadi pada pertengahan April ini dengan pertambahan kasus tertinggi 546 orang per hari.

Kompas

Grafik ini menunjukkan proyeksi dari pemodelan matematis penyebaran Covid-19 apabila taraf intervensi pemerintah menjadi lebih strategis dan kedisiplinan masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi semula. Akumulasi kasus positif yang tercatat (merah) diperkirakan mencapai 17.000 orang. Puncak pandemi juga diperkirakan pada 16 April, dengan penambahan kasus tertinggi pada angka 546 orang per hari.

Total jumlah kasus positif yang tercatat diperkirakan dapat ditekan menjadi 17.000 kasus saat pandemi berakhir pada akhir Mei hingga awal Juni. Jumlah ini hanya 28 persen dari kalkulasi apabila intervensi tetap berada pada taraf seperti saat sekarang.

”Kebijakan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat akan sangat menentukan skenario mana yang akan terjadi. Kita semua tentu berharap skenario terbaik yang terjadi, bahkan jika mungkin lebih baik lagi,” kata Barry.

Baca juga: Tanpa Tindakan Drastis, Separuh Penduduk Indonesia Berpotensi Terinfeksi Covid-19 Sebelum Lebaran

Selain Barry, anggota tim yang terlibat adalah Rahmat Al Kafi, Yoshua Yonatan Hamonangan, dan Imanuel M Rustijono. Pemodelan matematis yang dilakukan oleh Barry dan kawan-kawan adalah salah satu simulasi yang dijalankan oleh sejumlah peneliti Indonesia dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

SULFIKAR AMIR DAN FREDY TANTRI

Grafik ini menunjukkan perbandingan hasil simulasi sejumlah skenario intervensi penyebaran Covid-19. Micro lockdown diyakini dapat menahan jumlah kasus positif Covid-19 di angka 38 persen dari total populasi. Pemodelan ini dibuat oleh peneliti Indonesia dari NTU Singapura, Sulfikar Amir dan Fredy Tantri.

Pakar matematika terapan University of Essex Inggris dan Khalifa University of Science and Technology Uni Arab Emirat, Hadi Susanto, memperkirakan 50 persen total populasi Indonesia sudah akan terinfeksi wabah Covid-19 sebelum Idul Fitri pada pertengahan Mei 2020.

Contoh kebijakan yang lebih strategis ini adalah karantina wilayah atau apa pun yang dapat mengurangi kontak fisik dengan drastis.

Associate professor bidang sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, dan peneliti NTU Institute for Catastrophe Risk Management, Fredy Tantri, memproyeksikan, apabila tanpa ada intervensi apa pun dari pemerintah, 81 persen populasi Jakarta akan terinfeksi Covid-19 pada Juni 2020.

Baca juga: Jika Pilih ”Herd Immunity”, Covid-19 Bisa Tewaskan 400.000 Jiwa di Jakarta

Jumlah tidak mencukupi

Melalui berbagai pemodelan tersebut, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Syahrizal Syarif, menilai, perlu ada strategi yang jauh lebih drastis dan strategis dibandingkan dengan kondisi saat ini.

”Apa pun skenarionya, pesannya satu. Bahwa tempat tidur di rumah sakit yang ada tidak akan cukup menampung mereka yang membutuhkan,” kata Syahrizal.

Kementerian Kesehatan mencatat, jumlah rumah sakit yang mendukung penanganan Covid-19 sebanyak 1.827 rumah sakit dengan fasilitas ventilator sebanyak 8.396 unit.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Petugas berjaga di depan kompleks Wisma Atlet Kemayoran yang kini menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan wabah Covid-19.

Meski begitu, fasilitas layanan kesehatan ini tidak merata di seluruh Indonesia. Jumlah terbanyak berada di Jawa Barat dengan 271 rumah sakit dan 1.214 ventilator. Sementara di Maluku Utara terdapat 9 rumah sakit dan 39 ventilator serta Papua Barat dengan 8 rumah sakit dan 31 ventilator (Kompas, 31/3/2020).

Baca juga: Untuk Menekan Penularan Covid-19, Pembatasan Sosial Mesti Dikawal hingga di Lapangan

Hingga Selasa (31/3/2020), data resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indonesia menunjukkan ada 1.528 kasus positif dengan 1.311 di antaranya berada dalam perawatan rumah sakit.

Untuk itu, menurut Syahrizal, penanganan Covid-19 sebaiknya dilakukan berbasis pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota dengan koordinasi pemerintah pusat.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga melintas di depan jalan masuk salah satu dusun di Desa Argosari, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, yang ditutup oleh penduduk setempat, Senin (30/3/2020). Warga di sejumlah wilayah di DIY menutup jalan akses menuju permukiman mereka untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 di kawasan tempat tinggal mereka.

Dengan kendali manajemen di tingkat kabupaten/kota, dapat dibentuk sebuah skema desa atau kelurahan siaga Covid-19. Melalui struktur desa, pemantauan warga bisa lebih melekat.

”Tim bisa memantau status demam harian warga, memberi arahan istirahat di rumah, memantau pergerakan warga, membantu proses diagnostik dini, membantu proses rujukan dan memantau status suhu orang tanpa gejala (OTG) yang berasal dari daerah tertular,” kata Syahrizal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang diterbitkan pemerinitah pada Selasa kemarin dinilai sejumlah pihak belum memberikan strategi yang mendetail bagaimana penanganan Covid-19.