Akses ke Kabupaten Mamberamo Tengah di Papua Ditutup Total

Fasilitas kesehatan minim, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah menutup akses keluar masuk ke daerahnya sejak Selasa (31/3/2020) hingga 30 April. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus korona baru di wilayah itu.

KOMPAS/BAGIAN HUMAS PEMKAB MAMBERAMO TENGAH

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah menutup akses masuk ke daerah tersebut pada Selasa (31/3/2020). Kebijakan ini untuk mencegah penyebaran virus korona jenis baru penyebab penyakit Covid-19 di Mamberamo Tengah.

JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua, menutup akses keluar dan masuk ke daerahnya sejak Selasa (31/3/2020). Kebijakan ini untuk mencegah penyebaran virus korona jenis baru dari daerah lain yang berbatasan dengan kabupaten tersebut.

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak saat dihubungi dari Jayapura pada Kamis (2/4/2020) mengatakan, pihaknya menutup akses masuk dan keluar dari Mamberamo Tengah hingga 31 April mendatang.

Ia mengungkapkan faktor utama penutupan jalur masuk ke Mamberamo Tengah karena minimnya fasilitas kesehatan dan alat pelindung diri bagi tenaga medis serta perawat. Alat pelindung diri hanya berjumlah 10 set. Hal ini bisa menyebabkan penanganan pasien yang diduga terjangkit korona tak berjalan optimal.

Baca juga : Harga Bahan Pokok di Papua Melambung

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak

Jalur masuk yang ditutup adalah di Distrik (kecamatan) Kelila menuju Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, dan Distrik Ilugwa yang merupakan jalur utama  penghubung Wamena ke Kobakma, ibu kota Mamberamo Tengah.

”Kami tidak mengizinkan warga siapa pun boleh memasuki dan meninggalkan Mamberamo Tengah hingga satu bulan ini. Sebab, di Wamena sudah terdapat pasien dengan pengawasan. Sementara di daerah kami belum ada temuan hingga kini,” tutur Ricky.

Menurut Ricky, hanya tenaga medis dari Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang boleh masuk dan meninggalkan Mamberamo Tengah untuk keperluan penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Selain tenaga medis, pedagang yang  menyediakan pasokan bahan kebutuhan pokok untuk Mamberamo Tengah juga diizinkan masuk setelah melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat.

Baca juga : Produksi Pertanian di Papua Diklaim Tak Terganggu Covid-19

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Juru Bicara Satgas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Virus Korona Provinsi Papua dr Silwanus Sumule

Ia pun menyatakan Pemkab Mamberamo Tengah telah menyediakan bantuan  barang kebutuhan pokok tahap pertama bagi masyarakat dengan jumlah yang cukup, misalnya sebanyak 60 ton beras, 2.000 dus mi instan, dan 200 dus minyak goreng.

”Kami akan mendistribusikan bantuan sembako kepada masyarakat di lima distrik secara bertahap. Pemerintah juga akan memanfaatkan pangan lokal seperti ubi,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan karantina wilayah di Mamberamo Tengah bukanlah wujud tidak patuhnya pemda setempat atas instruksi pemerintah pusat.

”Kami hanya ingin mencegah penyebaran virus korona memasuki daerah ini. Sebab, Mamberamo Tengah belum siap menghadapi wabah penyakit dalam jumlah banyak di tengah keterbatasan SDM dan fasilitas kesehatan,” tambahnya.

Juru Bicara Satgas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan Virus Korona Provinsi Papua dr Silwanus Sumule mengakui jumlah alat pelindung diri (APD) bagi tenaga dokter dan perawat di Papua masih minim.

Baca juga : Kebutuhan Alat Pelindung Diri di Papua Mendesak Dipenuhi

DOKUMENTASI HUMAS PEMKOT MAGELANG

Pemerintah Kota Magelang terus berupaya menambah baju pelindung bagi para tenaga medis dan paramedis.

Diketahui Papua baru mendapatkan 1.950 set APD. Sementara total kebutuhan untuk 28 kabupaten dan 1 kota di Papua sebanyak 4.000 hingga 5.000 set APD.

”Terdapat sekitar 20 kabupaten yang memiliki APD dalam jumlah sangat minim. Kami berharap bantuan dari pusat untuk menyediakan tambahan APD untuk daerah Papua,” tutur Silwanus.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Welliam Manderi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait masalah minimnya APD di Papua.

”Kami telah menyampaikan masalah minimnya APD di Papua ke tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona di pusat. Mudah-mudahan segera ada solusi dalam waktu dekat,” kata Welliam.

Baca juga : Kasus Positif Covid-19 di Papua Naik Dua Kali Lipat