Kelola Bantuan agar Tepat Sasaran

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Petugas mengambil kotak berisi alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan di Balai Kota Jakarta, Senin (23/3/2020). Ada 40.000 alat pelindung diri tambahan bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai program yang diluncurkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 harus betul-betul diselaraskan sehingga tidak tumpang tindih. Dengan demikian, bantuan sosial dapat disalurkan merata, tepat sasaran, dan tak ada warga yang menerima bantuan ganda.

Sampai saat ini, tambahan belanja dan pembiayaan bagi penanganan Covid-19 yang jumlahnya Rp 405,1 triliun belum dialokasikan dalam APBN 2020. Meski demikian, pemerintah memastikan semua program itu dapat segera direalisasikan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Rabu (1/4/2020), di Jakarta, mengingatkan, inventarisasi data dan koordinasi lintas kementerian/lembaga sangat penting untuk memastikan bantuan sosial diberikan secara merata dan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Data calon peserta dicek silang dengan Kementerian Sosial.

Seleksi ketat, menurut Direktur Kemitraan Kartu Prakerja Panji W Ruky, perlu diberlakukan agar masyarakat tidak menerima bantuan ganda. Data calon peserta dicek silang dengan Kementerian Sosial.

Terkait penanganan Covid-19, anggaran kartu prakerja ditambah dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Peserta program mendapat insentif Rp 2,55 juta selama empat bulan, yang terdiri dari insentif pelatihan Rp 600.000 per bulan dan insentif tambahan setelah program Rp 150.000. Peserta juga menerima manfaat biaya kelas pelatihan daring Rp 1 juta.

Jumlah pesertanya pun ditambah, dari 2 juta orang per tahun menjadi 5,6 juta orang per tahun. Setiap pekan, pemerintah membuka pendaftaran untuk 164.872 orang.

Baca juga : Dana Desa untuk Penanganan dan Pencegahan Covid-19

KOMPAS/Suwarjono untuk Kompas

Sebanyak 41 koli bantuan alat pelindung diri dari pemerintah pusat tiba di Bandara Halu Oleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Minggu (29/3/2020). Bantuan ini akan didistribusikan di tujuh rumah sakit pusat rujukan penanganan pasien Covid-19 di wilayah ”Bumi Anoa”.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melalui telekonferensi, kemarin, menyampaikan, kartu prakerja bertujuan meningkatkan daya beli serta mengurangi beban hidup pekerja dan pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19. ”(Kartu) Ini menjadi instrumen pemberian insentif bagi pekerja yang pendapatannya menurun, kehilangan pekerjaan, serta bagi pelaku usaha kecil menengah dan informal yang kesulitan berusaha,” katanya.

Kartu prakerja menyasar masyarakat yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako dari Kemensos.

Menteri Sosial Juliari P Batubara, Selasa, menjelaskan, kartu sembako dan PKH segera disalurkan. ”Bantuannya dikirim lewat rekening penerima manfaat. Data sudah ada untuk perluasan kartu sembako dan PKH,” ujarnya.

Baca juga : Dukungan Mengalir untuk Atasi Covid-19

Menurut Juliari, untuk jaring pengaman sosial, pemerintah mengalokasikan Rp 110 triliun. Anggaran ini, antara lain, digunakan untuk menambah penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari per tiga bulan menjadi per bulan. Jumlah KPM pun ditambah dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana menyampaikan, pemerintah mengkaji perluasan insentif tarif listrik bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau industri berorientasi ekspor.

Pemerintah telah menggratiskan tagihan listrik pelanggan rumah tangga golongan 450 volt ampere (VA) dan potongan 50 persen bagi golongan 900 VA yang tak mampu. Anggaran yang disediakan untuk insentif hingga Juni 2020 ialah Rp 3,5 triliun. Ada 23,8 juta pelanggan 450 VA dan 7,2 juta pelanggan 900 VA tak mampu.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Anak-anak melintasi deretan rumah semipermanen di kawasan hunian padat penduduk Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (16/1/2020). Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau 9,22 persen dari jumlah penduduk. Kelompok inilah yang semestinya mendapatkan insentif listrik dari negara.

Tambahan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, diperlukan tambahan anggaran Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19. Dari jumlah ini, Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun bagi perluasan jaring pengaman sosial, Rp 70,1 triliun untuk dukungan industri, dan Rp 150 triliun bagi program pemulihan ekonomi nasional.

Tambahan anggaran belum dialokasikan dalam APBN 2020 sehingga pemerintah akan menggunakan saldo anggaran lebih dari Rp 160 triliun, dana abadi, dan dana yang dikelola badan layanan umum.

Sri Mulyani menambahkan, pembiayaan juga berasal dari penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan itu, defisit anggaran diperbesar dari target 1,76 persen menjadi 5,07 persen produk domestik bruto 2020.