Kepri Kewalahan Urus Kedatangan Puluhan Ribu Pekerja Migran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kewalahan mengurus kepulangan puluhan ribu pekerja migran dari negara tetangga. Daerah lain di perbatasan diminta membuka akses agar arus kepulangan lebih merata.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Seorang anak pekerja migran Indonesia menunggu orangtuanya mengisi kartu kewaspadaan kesehatan di Pelabuhan Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (24/3/2020).

BATAM, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kewalahan mengurus puluhan ribu pekerja migran yang pulang secara bergelombang dari Malaysia dan Singapura sejak 18 Maret 2020. Daerah-daerah lain di perbatasan pun diminta membuka akses agar arus kepulangan lebih merata.

Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto, Kamis (2/4/2020), mengatakan, hingga 1 April, tercatat 35.993 warga negara Indonesia (WNI) dari Singapura dan Malaysia tiba di Pelabuhan Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun. Sebanyak 57 persen WNI tersebut merupakan warga dari provinsi lain.

”Kami kesulitan karena Riau menutup pintu bagi WNI yang akan masuk dari negara lain sehingga akhirnya menumpuk di Kepri. Kami keberatan jika hal ini terus berlangsung,” kata Isdianto.

Menurut Sekretaris Daerah Kepri Arif Fadillah, hari ini terpantau ada sekitar 1.500 WNI yang masuk di Kepri. Jumlah ini menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 3.000 orang per hari. Namun, arus kedatangan WNI diprediksi  kembali melonjak menjelang Idul Fitri.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Kota Batam memantau kondisi 81 pekerja migran Indonesia di Pelabuhan Batam Centre, Kota Batam, Kepri, Selasa (24/3/2020).

”Kami tidak tahu berapa lagi yang akan kembali lewat Kepri, mungkin bisa jauh lebih banyak,” ujar Isdianto.

Arif berpendapat, jika Riau mau membuka pintu bagi WNI yang pulang dari negara lain, jumlah pekerja migran yang menumpuk di Kepri bisa berkurang drastis. Oleh karena itu, ia menyarankan Pemerintah Provinsi Riau agar segera membuka kembali pelabuhan di Dumai, Bengkalis, dan Selat Panjang.

Baca juga : Bandara Soekarno-Hatta Mulai Tolak Kedatangan WNA

Kedatangan puluhan ribu WNI itu menjadi persoalan di Kepri karena provinsi ini masih kekurangan alat kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19. Alat pelindung diri (APD) dan wadah sampel tes usap (VTM) yang tersedia kini jumlahnya masih jauh dari memadai.

Tes cepat memang sudah mulai dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Kepri. Dari sana didapat beberapa sampel reaktif yang menunjukkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2 penyebab wabah Covid-19. Idealnya, pasien dengan sampel reaktif itu dites lebih lanjut menggunakan polymerase chain reaction (PCR).

”Masalahnya, VTM sangat kurang. Sampai saat ini belum ada (bantuan), tetapi kabarnya akan segera dapat tambahan 400 VTM dari provinsi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmarjadi.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudiana mengakui,  selama ini VTM memang sangat sulit didapat. Namun, baru saja provinsi mendapat 600 VTM dari pusat. Ia berharap hal ini bisa mempercepat deteksi pasien yang diduga mengidap Covid-19 dari hasil tes cepat.

Tjetjep mengatakan, di Kepri, hingga 2 April, ada tujuh pasien positif Covid-19. Dari jumlah itu, dua pasien meninggal dan dua dinyatakan sembuh. ”Mereka yang dinyatakan sembuh itu tidak langsung dipulangkan karena masih harus menjalani karantina dan melalui dua kali tes lagi,” ujarnya.

Baca juga : Layanan Kesehatan Hampir Kolaps