Tingkat Kepatuhan Anggota Legislatif Laporkan LHKPN Paling Rendah

Di antara penyelenggara negara, tingkat kepatuhan anggota legislatif menyerahkan LHKPN paling rendah. Perlu ada sanksi bagi mereka yang tak patuh melaporkan harta kekayaannya.

Kompas/Wawan H Prabowo

Anggota DPR mengikuti rapat paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan III DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat kepatuhan anggota legislatif untuk melaporkan harta kekayaannya masih di bawah penyelenggara negara lainnya. Hal tersebut menunjukkan kemauan anggota legislatif untuk terbuka dan jujur dalam melaporkan harta kekayaannya masih rendah. Perlu ada sanksi untuk meningkatkan kepatuhan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Ipi Maryati Kuding menyampaikan, pelaporan tahun 2019 per 31 Maret 2020 meningkat 8 persen, yakni menjadi 81,76 persen, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Sebelumnya, KPK mencatat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 31 Maret 2019 untuk pelaporan tahun 2018 sebesar 73,50 persen.

”Dari total 363.370 wajib lapor, sebanyak 297.105 orang telah menyampaikan laporan, sisanya 66.265 orang belum melaporkan,” kata Ipi melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Ia merincikan, bidang yudikatif menjadi yang paling patuh, yakni 98 persen atau sebanyak 18.444 telah melapor dari total 18.893 wajib lapor. Di urutan kedua ada BUMN/D (badan usaha milik negara/daerah) yang tercatat 84 persen atau sebanyak 25.797 telah melapor dari total 30.578 wajib lapor.

Baca juga : Pandemi Covid-19, KPK Perpanjang Penyampaian LHKPN Periodik

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo (kedua dari kanan) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo (tengah, duduk) saat meresmikan Klinik Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Di peringkat ketiga ada bidang eksekutif dengan tingkat pelaporan 81 persen atau sebanyak 237.510 telah melapor dari total 293.542 wajib lapor. Bidang legislatif menjadi yang terendah, yakni 75 persen atau sebanyak 15.354 telah melapor dari total 20.357 wajib lapor.

Ipi mengatakan, jika membandingkan dengan data kepatuhan LHKPN periodik tahun lalu, legislatif masih di urutan keempat setelah tiga bidang lainnya.

Tahun lalu, tingkat kepatuhan legislatif hanya 53,80 persen. Adapun bidang yang paling patuh adalah BUMN/D, yakni 89,24 persen. Bidang eksekutif berada di peringkat kedua dengan 74,96 persen dan diikuti bidang yudikatif dengan 61,01 persen.

”Sesuai edaran KPK Nomor 100 Tahun 2020, masa pelaporan LHKPN diperpanjang sehingga masih ada waktu bagi yang belum menyampaikan laporan hingga 30 April 2020,” ujar Ipi.

Baca juga : LHKPN, Kenapa Mesti Ada yang Ditutupi ...

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar, menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (3/3). Tomtom diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2012-2013.

Manajer Penelitian dan Kampanye Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan, legislatif selalu menempati peringkat paling buncit dalam kepatuhan pelaporan LHKPN. Padahal, berbagai upaya sudah dilakukan KPK, mulai dari melakukan sosialisasi hingga pendampingan.

”Kalau diingat, beberapa waktu lalu saat Pemilu 2019, KPK dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) bekerja sama untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di legislatif dengan memberikan tambahan prasyarat bagi anggota legislatif yang terpilih baru bisa dilantik setelah mengumpulkan LHKPN,” kata Wawan.

Akan tetapi, cara tersebut tetap tidak dapat menyadarkan anggota legislatif. Kendala paling utama yang dihadapi anggota DPR adalah kurangnya kemauan atau niat untuk secara terbuka dan jujur melaporkan harta kekayaannya.

Menurut Wawan, salah satu kunci agar penyelenggara negara dapat semakin patuh adalah dengan pemberian penghargaan atau hukuman. Salah satu kelemahan dalam pelaporan LHKPN, aturan ini tidak menyertakan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak membuat laporan.