Partai politik bakal mengevaluasi bangunan koalisi dan bakal pasangan calon yang akan diusung pada Pilkada 2020 setelah pandemi Covid-19 selesai tertangani.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Rencana penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akibat wabah Covid-19 diyakini mengubah peta pencalonan kepala daerah karena situasi masyarakat juga akan ikut berubah. Partai politik akan mengevaluasi bangunan koalisi dan bakal pasangan calon yang akan diusung dalam pilkada setelah pandemi Covid-19 selesai tertangani.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/4/2020), mengatakan, semakin lama perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda, peta politik di daerah juga harus dievaluasi. Apalagi, di tengah wabah Covid-19 ini, semua parpol ikut bergerak membantu masyarakat, tak terkecuali petahana.
”Kalau hari ini ada survei yang sudah ditunaikan oleh beberapa pasangan calon, saya kira itu akan berubah. Yang tadinya masih underdog bisa tiba-tiba melejit, yang sekarang unggul juga tiba-tiba memiliki pesaing yang kuat,” ujar Eddy.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu sepakat menunda Pilkada 2020 karena merebaknya Covid-19. Lama penundaan masih perlu dibicarakan oleh DPR dan pemerintah. Namun, dari tiga opsi penundaan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum, kecenderungan terbesar pilkada dilaksanakan pada 29 September 2021 atau mundur satu tahun dari jadwal seharusnya, 23 September 2020.
Yang terpenting, menurut Eddy, di tengah situasi darurat ini, para kader harus ikut membantu pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat ketimbang agenda pilkada. Sebab, kerja-kerja partai pun sulit dilakukan karena harus mengandalkan pertemuan tatap muka.
”Pasangan calon juga kesulitan menjalin koalisi, melakukan komunikasi politik. Sebab, bagaimanapun, yang efektif harus tatap muka. Yang bisa dilakukan sekarang paling menggalakkan alat peraga. Namun, bagaimanapun paling efektif jika masyarakat bertemu langsung dengan kandidat, tetapi sekarang, kan, risiko sangat besar,” tutur Eddy.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi pun menyampaikan penundaan pilkada akan berpengaruh pada proses pencalonan kepala daerah yang diusung PPP.
”Sudah pasti akan berpengaruh terhadap peta politik. Sangat dinamis, termasuk bangunan koalisi,” ucap Baidowi.
Melihat situasi itu, lanjut Baidowi, PPP telah menginstruksikan kepada bakal pasangan calon agar melakukan survei di daerah masing-masing.
”Survei nanti diserahkan ke setiap bakal pasangan calon dengan menggunakan jasa lembaga survei tepercaya, bukan lembaga survei yang baru berdiri,” katanya.
Tak jauh berbeda dengan Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Dolly Kurnia Tandjung menuturkan, kedinamisan peta politik dipengaruhi oleh waktu. Oleh karena itu, semakin lama perhelatan pilkada ditunda, peta politik juga akan berubah.
Pertaruhan
Menurut Dolly, di tengah wabah Covid-19, komitmen parpol dan kepala daerah petahana diuji. Jika parpol ataupun kepala daerah petahana tak berhasil membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan Covid-19, hal itu juga akan memengaruhi penilaian masyarakat.
”Ini tantangan dan peluang bagi parpol dan petahana. Kalau, misal, ini dijadikan tantangan, dan mereka bisa menjawab tantangan, itu bisa menjadi peluang. Bagaimana mereka responsif dan cepat menangani soal pandemi ini, kan, juga jadi penilaian bagi masyarakat. Tentu ini sangat berpengaruh dalam pilkada nanti,” ucap Dolly.
Partai Golkar pun, lanjut Dolly, masih sangat terbuka bagi siapa saja calon yang akan diusung pada pilkada nanti. Partai Golkar masih akan menggelar setidaknya dua kali survei internal setelah wabah Covid-19 usai untuk memastikan peta kemenangan politik mereka di daerah. Agenda survei pertama seharusnya digelar pada bulan April ini.
”Kami akan analisis satu-satu daerah. Kalau kami mendapati di daerah tertentu yang kami anggap cukup, ada calon kami yang cukup potensial atau secara survei sudah cukup baik dan mendapat dukungan cukup bagus dari parpol lain, kami kira cukup satu kali surveinya. Namun, kalau tingkat kompetisi tinggi, ada beberapa calon yang kami anggap berimbang, nanti mungkin dipertimbangkan untuk kami lakukan survei dua kali di daerah itu. Putusan akhir dari survei yang kami lakukan,” tutur Dolly.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, meskipun pilkada ditunda, proses persiapan pilkada tetap berlangsung. Seiring dengan itu, PDI-P tetap memberikan perhatian dalam pencegahan Covid-19.
”Calon dan kepala daerah yang telah direkomendasikan oleh DPP partai, baik mereka yang diusung sendiri maupun melalui kerja sama dengan partai lain, langsung diinstruksikan untuk secara aktif bergotong royong dalam kerja kemanusiaan tersebut,” ucap Hasto.
Hasto pun menyebut, proses komunikasi dengan parpol lain tetap terus dilakukan terkait dengan penetapan calon yang diusung melalui kerja sama partai politik.
”DPP PDI Perjuangan secara khusus akan menyampaikan tanggapan resmi atas penundaan pilkada tersebut setelah rapat pleno DPP. Seluruh perhatian kami sekarang adalah menggerakkan seluruh tiga pilar partai untuk gotong royong menanggulangi Covid-19,” tutur Hasto.