Data Masih Belum Lengkap

Pemerintah masih berkutat pada persoalan kelengkapan data penerima jaring pengaman sosial. Masyarakat berharap pemerintah segera merealisasikannya.

HUMAS PEMDA/ZULFAN TRIADJI

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membagikan jaringan pengaman sosial berupa bahan kebutuhan pokok bagi warga berpendapatan harian yang terdampak pandemi Covid-19 di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (18/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memperluas jangkauan penerima manfaat jaring pengaman sosial terkait Covid-19. Namun, data penerima manfaat masih belum lengkap. Akibatnya, belum ada kepastian mengenai kapan masyarakat bisa menerima bantuan tersebut.

Hingga Kamis (2/4/2020), data masih dikumpulkan dari sejumlah sumber melalui berbagai cara. Cara yang ditempuh antara lain surat rapat koordinasi terbatas, koordinasi langsung dengan pemilik data di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, platform digital, dan asosiasi usaha.

Baca juga: Saatnya Melakukan Pemeriksaan secara Masif

Padahal, menurut Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, tenggat pengumpulan data penerima bantuan langsung tunai pada 1 April 2020.

Sebagian besar data yang sudah terkumpul masih bersifat global dan tidak detail. ”Tidak ada data detail atau tidak by name by address sehingga masih harus mengumpulkan dan mencari dari sumber lain agar bisa segera disiapkan basis datanya,” kata Susiwijono yang dihubungi di Jakarta, Kamis (2/4).

Baca juga: Detail Perkuat Sinergi

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Pendamping Program keluarga Harapan mengikuti acara Silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dengan para Pendamping PKH Solo Raya di Solo, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019).

Pemerintah mengalokasikan Rp 110 triliun untuk tambahan jaring pengaman sosial terkait Covid-19. Program Keluarga Harapan diperluas jangkauannya, dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat menjadi 10 juta keluarga. Nilainya ditambah 25 persen.

Sementara Kartu Sembako yang semula diterima 15,2 juta penerima ditambah menjadi 20 juta penerima. Manfaatnya naik dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Aturan Karantina Wilayah

Ada juga Kartu Prakerja yang anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaatnya ditambah dari 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang, terutama pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil dan terkena dampak Covid-19. Nilai manfaatnya Rp 650.000-Rp 1 juta per bulan.

Sementara, bagi pelanggan listrik 450 volt ampere (VA), gratis tarif listrik selama tiga bulan mulai April 2020. Bagi pelanggan listrik 900 VA golongan tidak mampu, diberikan potongan tarif 50 persen selama tiga bulan, mulai April 2020.

Susiwijono menambahkan, sejauh ini program jaring pengaman sosial yang paling siap dieksekusi adalah Kartu Prakerja. Data penerima bantuan akan diselesaikan dan dimasukkan ke sistem basis data pada pekan ini. ”Mudah-mudahan pada awal pekan depan sudah bisa diluncurkan dan disalurkan insentif untuk para pekerja dan pelaku usaha terdampak Covid-19,” ujar Susiwijono.

Dalam rapat kerja melalui video konferensi di Komisi IX DPR, Kamis, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, per 1 April 2020 ada 9.183 pekerja dirumahkan oleh 153 perusahaan dan 2.311 pekerja dari 56 perusahaan dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid-19.

Di Indonesia, data itu belum lengkap.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, data valid yang saat ini dimiliki pemerintah hanya berasal dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan pelanggan listrik. Penerima bantuan dari kelompok penduduk terdampak Covid-19, yang mayoritas pekerja informal, belum ada.

”Di Indonesia, data itu belum lengkap> Beda dengan negara lain di mana nomor identitas kependudukan dapat mengetahui mana pekerja yang tidak dan akan menganggur,” kata Sri Mulyani.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya merekomendasikan besaran jaring pengaman sosial paling tidak ditingkatkan dua kali lipat selama pandemi Covid-19. Beberapa negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik memilih skema jaminan sosial untuk menopang perekonomian ketika dilakukan karantina wilayah.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar dalam rapat terbatas Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik dengan sejumlah menteri dan kepala daerah melalui konferensi video di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020).

Dalam konferensi video pembukaan rapat terbatas, Kamis, Presiden Joko Widodo menyampaikan, perekonomian sekitar 3,6 juta orang di Jakarta terdampak kebijakan pembatasan sosial. Mereka akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, dalam konferensi video, Rabu (1/4/2020), berpendapat, pemerintah perlu memastikan bantuan efektif untuk memulihkan roda perekonomian sekaligus mencegah penularan penyakit. Dengan demikian, stimulus harus diperhitungkan agar menyelamatkan jiwa sekaligus kondisi perekonomian masyarakat.

Pembatasan sosial berskala besar membuat sebagian masyarakat tak punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. Mereka mengandalkan bantuan dari pemerintah.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Sumber: Badan Pusat Statistik.

Jufri (38) tidak lagi berjualan sosis bakar di depan rumah kontrakannya di Kramat Jati, Jakarta Timur, sejak Covid-19 menerpa Indonesia. Ia sudah mengikis tabungannya untuk membiayai hidup keluarganya. Ia juga berutang demi menyambung hidup sehari-sehari.

Tetangganya, Ati, juga sudah menumpuk utang meskipun usahanya berjualan sayur masih berjalan. Namun, ia mengkhawatirkan kehidupan keluarga beberapa waktu mendatang karena suaminya yang bekerja sebagai petugas kebersihan di pusat perbelanjaan terancam PHK.

Baca juga: Penghasilan Hilang namun Bantuan Belum Datang, Warga Pun Terpaksa Berutang

Sementara itu, pemerintah menyiapkan berbagai upaya untuk menekan arus mudik Lebaran 2020 demi mencegah penyebaran Covid-19. Tak hanya berupa imbauan, pemerintah juga mempertimbangkan menggeser libur Lebaran serta menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang memutuskan tidak pulang ke kampung halaman.

Kompas/Wawan H Prabowo

Perantau yang akan pulang ke kampung halaman antre memasukkan barang ke dalam bagasi bus di Terminal Pasar Lembang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (28/3/2020). Meski telah ada imbauan untuk tidak pulang kampung sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19, mereka tetap bersikeras balik ke kampung halaman karena di perantauan tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas antisipasi mudik Lebaran 2020 yang digelar melalui telekonferensi, Kamis, meminta jajarannya untuk menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi mudik Lebaran 2020.

”Untuk arus mudik saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-potong atau satu aspek, atau sektoral, atau kepentingan daerah saja. Lihat secara utuh, baik dari hulu, tengah, dan hilir,” kata Presiden yang memimpin rapat terbatas dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Seusai rapat terbatas, Menteri Sosial Juliari P Batubara menjelaskan, jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah pusat berupa bantuan sosial khusus bagi warga tidak mampu yang tetap bertahan di Jakarta. Sesuai arahan Presiden, program bantuan sosial khusus itu akan direalisasikan.

”Untuk besaran bantuan sosial dan mekanisme pembagiannya akan dikoordinasikan dengan menko, menkeu, dan gubernur. Juga untuk memastikan tidak tumpang tindih dengan program lain dan benar-benar tepat sasaran, diberikan pada warga yang tidak mudik karena tujuannya untuk mengurangi lonjakan arus mudik,” jelas Juliari.

Sementara, dalam konferensi video di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Kamis, Juliari berharap pemerintah daerah bisa melengkapi program bantuan sosial bagi masyarakat.

”Program sosial akan melengkapi program di bidang kesehatan. Program insentif untuk dunia usaha, khususnya UMKM, dalam waktu dekat digelontorkan. Kami berharap pemda melengkapi program tersebut untuk meyakinkan seluruh rakyat Indonesia sampai keadaan benar-benar aman,” ujar Juliari.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Kemiskinan menjadi masalah pokok kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Sebagian masyarakat NTT masih menempati gubuk reyot, jauh dari sarana kesehatan, air bersih, dan pasar.