Jabar Gelontorkan Rp 1,6 Triliun untuk Antisipasi Dampak Ekonomi Masyarakat akibat Covid-19
›
Jabar Gelontorkan Rp 1,6...
Iklan
Jabar Gelontorkan Rp 1,6 Triliun untuk Antisipasi Dampak Ekonomi Masyarakat akibat Covid-19
Sebanyak Rp 16,2 triliun anggaran Jawa Barat dialokasikan untuk perekonomian yang berpotensi lumpuh akibat Covid-19. Bantuan tunai dan pangan akan diberikan bagi warga dengan tingkat kemiskinan 25-40 persen.
Oleh
MACHRADIN WAHYUDI RITONGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Sebanyak Rp 16,2 triliun anggaran Jawa Barat dialokasikan untuk menstabilkan perekonomian Jabar yang berpotensi lumpuh akibat Covid-19. Persiapan fasilitas dan infrastruktur kesehatan pun dilakukan agar bisa mengantisipasi persebaran virus korona jenis baru ini.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Bandung, Jumat (3/4/2020), menyatakan, pemerintah bersama DPRD Jabar sepakat untuk menggelontorkan dana sebesar Rp 16,2 triliun yang dibagi menjadi dua kebutuhan rakyat. Sebanyak Rp 3,2 triliun digunakan untuk bantuan tunai dan pangan, sedangkan Rp 13 triliun disiapkan untuk pemulihan ekonomi pascabencana.
Kamil menjelaskan, bantuan tunai dan pangan akan mengisi kebutuhan ekonomi dari warga dengan tingkat kemiskinan 25-40 persen terbawah. Asumsinya, kesejahteraan rakyat yang menempati 25 persen kemiskinan terbawah telah menjadi wewenang pemerintah pusat.
Bantuan ini akan diberikan kepada setiap keluarga dengan jumlah Rp 500.000 per bulan yang terdiri dari uang tunai dan bahan pokok. Untuk lebih memaksimalkan bantuan, tutur Kamil, pemerintah akan berkoordinasi dengan pedagang pasar sehingga barang-barang di pasar yang tidak laku akibat pembatasan sosial dan swakarantina bisa terserap.
”Semua masih dalam proses pendataan dan menunggu surat keputusannya. Jika keluar, kami akan menyalurkan bantuan mulai minggu depan. Saya mengapresiasi kepala daerah yang turut menambah bantuan,” ujarnya.
Kamil mengatakan, bantuan langsung akan dibagi menjadi dua gelombang. Sebanyak 20 persen alokasi anggaran dipisahkan untuk mengantisipasi warga yang belum terdata. Di samping itu, pihaknya juga melakukan pemotongan gaji pendapatan dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing.
Semua masih dalam proses pendataan dan menunggu surat keputusannya. Jika keluar, kami akan menyalurkan bantuan mulai minggu depan.
”Bantuan ini akan diberikan selama empat bulan. Untuk ASN dengan ekonomi pas-pasan tidak akan kami potong, tetapi kalau ada pejabat dengan tunjangan yang besar, itu yang kami potong,” ucapnya.
Pemeriksaan mandiri
Selain skema bantuan ekonomi, dalam menanggulangi Covid-19, Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jabar disiapkan sebagai rujukan dalam pemeriksaan sampel Covid-18, baik dengan metode rapid diagnosis test (RDT) maupun polymarese chain reaction (PCR).
Menurut penanggungjawab laboratorium, Ryan B Ristandi, pihaknya telah mengambil sampel dari empat kluster Covid-19. Daerah tersebut adalah kluster Seminar Antiriba Kabupaten Bogor, GPIB Kota Bogor, GBI Lembang di Kabupaten Bandung Barat, dan Musda Hipmi di Kabupaten Karawang.
Unit pelayanan teknis daerah milik Dinas Kesehatan Jabar juga menjadi laboratorium rujukan provinsi dalam pemeriksaan sampel Covid-19, baik yang dilakukan dengan metode RDT maupun PCR.
Ryan menjelaskan, balai laboratorium ini mampu memeriksa 96 sampel per hari. Namun, dalam dua minggu terakhir, sampel terus berdatangan hingga mencapai 300 sampel.
”Satu kali swab test idealnya hasil sudah keluar lima jam. Tetapi, karena sudah ada 300-400 sampel yang mengantre, kami harus memprioritaskan sampel mana yang harus duluan keluar hasilnya,” ujar Ryan.