Segera Revisi APBD 2020 dengan Mengutamakan Penyelamatan Manusia

Pemerintah Provinsi Kalbar diminta segera merevisi anggaran dengan memprioritaskan penyelamatan manusia.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman dalam ”Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan” di Pontianak, Selasa (18/9/2018).

PONTIANAK, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan segera merevisi anggaran dalam menghadapi dampak Covid-19 pada berbagai bidang. Relokasi anggaran itu memprioritaskan penyelamatan manusia. Pemprov pun tengah menyiapkan sejumlah instrumen berjenjang hingga ke tingkat desa.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman, Jumat (3/4/2020), mengatakan, penyediaan alokasi anggaran diperlukan untuk penanganan Covid-19 terutama untuk penyediaan alat kesehatan yang cukup, penyediaan alat keselamatan kerja bagi petugas kesehatan, peningkatan kapasitas rumah sakit, dan penambahan ruang isolasi.

”Pemerintah juga perlu menyediakan alokasi anggaran untuk insentif tambahan bagi tenaga medis yang terlibat dalam menangani wabah Covid-19. Kemudian, jaminan kesejahteraan bagi ahli warisnya,” ujarnya.

Penyediaan anggaran itu juga dialokasi untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, menjaga daya beli masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang paling terdampak wabah Covid-19. Program bisa melalui bantuan langsung tunai atau nama lain dengan tujuan yang sama.

Terkait dengan kelompok warga yang paling terdampak pandemi Covid-19, bupati/wali kota perlu mengalokasikan anggaran untuk mempersiapkan data kelompok masyakat dimaksud di daerahnya dengan nama dan alamat jelas.

Kelompok masyarakat ini dapat berasal dari pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan, usaha kecil yang tidak bisa beroperasi, tukang parkir yang tidak bisa bekerja, pegawai/buruh yang kena pemutusan hubungan kerja akibat penurunan omzet perusahaan, dan lain-lain. ”Basis data ini perlu dipersiapkan segera sebelum masalah menjadi sangat serius,” ungkap Eddy.

Agar revisi APBD 2020 tepat sasaran sekaligus terhindar dari tumpang tindih alokasi anggaran, perlu kordinasi yang lebih baik antarlevel pemerintahan. Diperlukan pula pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terutama guna memastikan tujuan utama revisi APBD untuk penyelamatan manusia.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Realisasi APBN Per Februari 2020. Sumber: Kementerian Keuangan

Revisi APBD 2020 perlu diikuti dengan kebijakan pemberian keringanan pajak daerah sesuai kewenangan masing-masing, misalnya dengan mengurangi atau malah membebaskan sementara tarif pajak hotel, pajak restoran, dan atau jenis pajak lainnya. Rekomendasi-rekomendasi tersebut sudah disampaikan Eddy melalui surat kepada pemerintah daerah.

Realokasi anggaran

Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, untuk menghadapi Covid-19, Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan penyesuaian anggaran, bahkan hingga di tingkat kabupaten/kota. Untuk di tingkat provinsi, Sutarmidji sudah memutuskan mengurangi anggaran pembangunan gedung yang tidak mendesak, kecuali gedung sekolah dan rumah sakit karena rumah sakit penting.

”Ada pemotongan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas DPRD Provinsi Kalbar maupun jajaran Pemprov Kalbar. Kemudian, pengalihan alokasi anggaran rapat-rapat yang tidak penting. Kalbar memerlukan relokasi anggaran sekitar Rp 300 miliar,” ujar Sutarmidji.

Baca juga : Jakarta dan Sekitarnya Menjadi Episentrum Covid-19

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (baju putih) menghadiri Rapat Koordinasi Inovasi Desa di Pontianak, Senin (4/11/2019). Dalam rapat itu Kalbar menargetkan memiliki 425 desa mandiri selama empat tahun ke depan.

Dana itu untuk cadangan penanganan kasus-kasus Covid-19, termasuk dampak dan pihak-pihak yang berada dalam garda terdepan penanganan, yakni tenaga medis hingga pihak yang memandikan jenazah serta pemakaman.

Pemprov Kalbar juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk penyediaan pangan. ”Pemprov sejauh ini telah menyalurkan sekitar 9.000 ton beras ke kabupaten/kota untuk masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi akibat Covid-19 atau untuk 463.000 keluarga miskin,” paparnya.

Sutarmidji berharap anggaran provinsi yang diperuntukan bagi peningkatan desa mandiri segera direalisasikan karena ini bisa menjadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di perdesaan. Pelaksana-pelaksananya menggunakan tenaga-tenaga setempat.

Ada pemotongan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas DPRD Provinsi Kalbar maupun jajaran Pemprov Kalbar. Kemudian, pengalihan alokasi anggaran rapat-rapat yang tidak penting. Kalbar memerlukan relokasi anggaran sekitar Rp 300 miliar.

Peran desa

Beberapa pekan terakhir ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) berdatangan dari Malaysia melalui pos lintas batas negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau. Sebagian dari mereka dideportasi dan repatriasi.

Terkait PMI yang tiba di Kalbar, Sutarmidji masih mencari tahu apakah mereka menjadi korban PHK atau tidak. Mereka rata-rata bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Malaysia yang pulang ke Kalbar.

Sebanyak 530 PMI bukan berasal dari Kalbar, melainkan hanya pulang melalui Kalbar. Sebagian dari mereka berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya.

Baca juga : Plaza Berubah Menjadi Rumah Sakit Covid-19

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pagu dana desa Kalimantan Barat 2020. Kalbar memiliki target menciptakan 138 desa mandiri tahun ini.

Bagi PMI yang pulang ke Kalbar, Sutarmidji sudah menginstruksikan kepada para kepala desa agar menggunakan dana desa untuk memantau warga yang masuk orang dalam pemantauan (ODP), orang yang tidak memiliki penghasilan, dan orang yang dikhawatirkan keluarganya kekurangan gizi. Desa bisa pula membuat dapur umumnya dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan.

”Atau mungkin desa ingin melakukan karantina wilayah boleh gotong royong. Kemudian, dengan dana desa bisa dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk pekerjaan-pekerjaan sudah dipikirkan,” ujarnya.

Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum agar desa bisa mandiri dengan kegiatan-kegiatan swakelola sebanyak mungkin, dengan catatan pertanggungjawaban anggaran tetap dilakukan sebaik mungkin. Gerakan ini menunjukkan desa-desa pada masa mendatang memang harus mandiri sehingga kuat menghadapi berbagai tantangan. Mandiri yang dimaksud adalah bisa memenuhi semua kebutuhan dasar di bidang ketahanan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Baca juga : Boyolali Ubah Rusunawa Menjadi RS Darurat Covid-19