Wapres Dorong Fatwa Haram Mudik

Banyaknya pemudik di tengah wabah Covid-19 menjadi beban tersendiri bagi daerah karena membuat laju penyebaran virus korona sulit ditahan. Terkait hal itu, Wapres Ma’ruf Amin mendorong MUI mengeluarkan fatwa haram mudik.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para perantau yang akan pulang ke kampung halaman antre masuk ke bus di Terminal Pasar Lembang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (28/3/2020). Meski ada imbauan untuk tidak pulang kampung sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19, mereka bersikeras pulang kampung karena di perantauan tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram mudik di tengah merebaknya wabah Covid-19. Fatwa tersebut penting untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang kemungkinan dibawa pemudik ke daerah-daerah sehingga membahayakan orang-orang berusia lanjut yang lebih rentan terinfeksi virus korona.

”Saya akan coba mendorong MUI supaya mudik diharamkan (di masa wabah Covid-19) ini,” kata Wapres Amin seusai mendengarkan penjelasan kondisi terkait Covid-19 di Jawa Barat dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui telekonferensi, Jumat (3/4/2020).

Ridwan Kamil pun berharap MUI dapat mengeluarkan fatwa tersebut agar laju persebaran Covid-19 bisa dibendung. Ia yakin masyarakat akan mematuhi fatwa tersebut.

Menurut Kamil, edukasi kepada masyarakat agar sebisa mungkin diam di rumah menjadi masalah utama saat ini. Saat masyarakat diminta bekerja dari rumah dan sekolah dari rumah, banyak pegawai sektor informal tak bisa mengikutinya karena alasan ekonomi. Banyak pabrik yang juga tak meliburkan karyawannya.

Selain itu, mereka yang kehilangan pendapatan akibat wabah ini mulai mudik. Pemerintah Provinsi Jabar mencatat, terdapat 70.000 orang yang sudah kembali ke kampung halaman masing-masing.

”Ini artinya, kami tiba-tiba mendapatkan 70.000 ODP (orang dalam pemantauan) baru, padahal ODP yang ada sedang kami tes dengan rapid test. Kalau kedatangan lagi pasti kehabisan alat rapid test dan kenyataannya banyak yang tidak sehat,” tutur Kamil.

Warga yang mudik juga sudah terbukti membawa potensi penularan kepada keluarganya. Di Ciamis, seorang warga lansia dengan riwayat stroke menjadi terinfeksi Covid-19 setelah didatangi anaknya dari Jakarta. Kondisi warga lansia ini pun memburuk.

Apabila mudik tidak ditahan, ia memastikan Jabar, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kewalahan. Sebab, warga yang mudik akan kembali ke kampung halaman di wilayah-wilayah pelosok. Seperti di Jabar, wilayah pelosok ini mayoritas dihuni warga lansia, berekonomi lemah, dan umumnya sudah memiliki penyakit bawaan. Wilayah-wilayah ini akan menjadi sumber pandemi Covid-19 baru.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Spanduk bertuliskan ”Jangan Mudik! Sayangi Keluarga Anda” terpasang di area pintu masuk stasiun. Selanjutnya, para calon penumpang kereta api memasuki bilik sterilisasi yang telah terpasang di pintu masuk Stasiun Depok Lama, Depok, Jawa Barat, Jumat (3/4/2020).Pemasangan bilik sterilisasi ditambah dengan pemeriksaan suhu tubuh dengan alat termometer inframerah dilakukan untuk mengantisipasi penularan infeksi virus korona di kereta api.

Karena itu, Kamil pun berkampanye supaya generasi milenial yang sayang orangtuanya tidak pulang mudik. Kampanye ini sekaligus mengingatkan adanya libur mudik yang akan disiapkan pada bulan lain dan bantuan sosial dari pemerintah.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya mendorong desa-desa atau setingkat rukun warga (RW) untuk mendeklarasikan desa/RW siaga Covid-19 dan membuat spanduk untuk mengedukasi warga. Karang taruna pun dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan dengan panduan tidak menyemprotkan cairan disinfektan kepada manusia.

Baca juga : Mudik Memicu Penyebaran Covid-19 di Daerah Kian Meluas

Alat tes cepat juga mulai dibagikan di terminal, bandara, dan pelabuhan di Jabar. Petugas di terminal, bandara, dan pelabuhan pun mulai dilatih untuk melakukan tes terkait Covid-19. Dengan demikian, tak hanya penapisan suhu yang diterapkan. Ketika ada pendatang yang bergejala batuk, pilek, lemas, dan tak sehat, tes diagnostik cepat dilakukan.

Apabila warga yang mudik telanjur tiba di kampung halaman, RT/RW diminta melapor ke kantor kepolisian sektor setempat. Dengan demikian, polisi bisa melakukan tindakan jika pendatang tersebut tidak mengisolasi diri selama dua pekan.

Kompas/Priyombodo

Poster imbauan karantina wilayah terbatas di portal kampung di kawasan Larangan Selatan, Larangan, Kota Tangerang, Banten, Senin (30/3/2020). Warga kampung dan perumahan mulai melakukan tindakan antisipasi penyebaran virus korona baru dengan menutup jalan-jalan kampung.

Karantina parsial di RT/RW dan desa, menurut dia, akan berjalan baik sepanjang logistik aman. Karena itu, dapur-dapur umum juga disiapkan di desa-desa sehingga ketika saat karantina wilayah dilakukan, semua hal yang dibutuhkan sudah ada.

Wapres Amin pun mengingatkan, bukan hanya pemudik dari Jakarta yang perlu diantisipasi kehadirannya, tetapi juga pekerja migran yang datang dari Malaysia. Karena itu, pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan langkah antisipasi.

Baca juga : Mudik Picu Masalah Baru, Jumlah ODP Melesat

Bantuan sosial

Ridwan Kamil menyampaikan, saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak wabah Covid-19. Ini akan melengkapi bantuan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Menurut dia, apabila bantuan pemerintah pusat yang diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako mencapai 25 persen warga paling miskin, Pemprov Jabar akan menjaga warga yang berada di antara 25-40 persen warga terlemah. Pendataan jumlah warga miskin saat ini masih berlangsung dan diharapkan pekan depan bantuan bisa mulai didistribusikan.

Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 16 triliun untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini. Alokasi ini terdiri atas Rp 3,2 triliun untuk anggaran tunai dan pangan. Adapun Rp 13 triliun lainnya akan digunakan untuk program-program padat karya setelah pandemi berakhir dan mengakomodasi mereka yang menjadi penganggur. Anggaran ini diperoleh setelah memotong perjalanan dinas dan proyek-proyek yang bisa ditunda, memotong gaji gubernur, serta meminta sumbangan dari tunjangan aparatur sipil negara.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sopir angkot mengantre untuk mengambil paket bantuan beras di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (31/3/2020). Sebanyak 1.000 paket beras ukuran 5 kilogram dibagikan oleh Dinas Sosial Sulawesi Utara kepada sopir angkot yang terdampak secara ekonomi oleh pemberlakuan jaga jarak sosial dalam pembatasan penyebaran Covid-19.

Bantuan sosial dari Pemprov Jabar senilai Rp 500.000 yang terdiri dari uang tunai Rp 150.000 dan bahan pokok senilai Rp 350.000. Distribusi ditangani PT Pos Indonesia dengan pasukan pengirim pengemudi ojek daring. Bahan pokok juga diutamakan dibeli dari pasar untuk menghidupkan ekonomi para pedagang pasar dan jika tak mencukupi baru membeli dari Bulog.