KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Pimpinan KPK telah memberi tahu pemerintah agar pembahasan rancangan peraturan pemerintah terkait hak keuangan pimpinan KPK di Kemenkumham dihentikan. Penghentian itu karena kondisi saat ini dinilai kurang tepat.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Pengunjuk rasa dari Koalisi Jaringan Antikorupsi yang terdiri atas aktivis yang berasal dari 15 provinsi menampilkan potongan wajah para pemimpin dan anggota DPR Pansus Hak Angket KPK di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (19/7). Dalam aksinya, mereka menyimbolkan penggergajian suara rakyat sebagai pernyataan bahwa masyarakat makin tidak percaya kepada DPR dengan sepak terjang Pansus Hak Angket dan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberi tahu pemerintah agar proses pembahasan rancangan peraturan pemerintah atau RPP terkait hak keuangan pimpinan KPK di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dihentikan. Penghentian pembahasan usulan kenaikan gaji tersebut dilakukan agar semua pihak, termasuk Kemenkumham, fokus pada penanganan dan penghentian pandemi Covid-19.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (3/4/2020), di Jakarta, menjelaskan, usulan hak keuangan pimpinan melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 29/2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK sebelumnya telah disampaikan oleh pimpinan KPK jilid IV pada 15 Juli 2019 kepada pemerintah melalui Kemenkumham.

Baca juga: Anggaran untuk Kinerja KPK

Ali menambahkan, pada September 2019, KPK pernah meminta pihak eksternal mengkaji penghasilan pimpinan KPK agar lebih obyektif, termasuk melihat keseimbangan penghasilan dengan pejabat di instansi lain yang sejenis. Berdasarkan PP No 82/2015 itu, gaji setiap bulan Ketua KPK mencapai Rp 123.938.500, sedangkan gaji Wakil Ketua KPK mencapai Rp 112.591.250. Jumlah unsur pimpinan KPK tercatat ada lima orang.

Salah satu pertimbangannya (kenaikan gaji) adalah keseimbangan dengan pimpinan lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang menjadi rujukan.

”Salah satu pertimbangannya (kenaikan gaji) adalah keseimbangan dengan pimpinan lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang menjadi rujukan,” kata Ali dalam rilis kepada pers, di Jakarta, Jumat.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron, didampingi Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri ke kanan), mengadakan konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/3/2020). Konferensi pers itu menjelaskan mengenai kajian dan masalah seputar BPJS.

Menurut Ali, pembahasan usulan perubahan penghasilan pimpinan KPK pernah dilakukan pada Februari lalu. Undangan dilakukan Kemenkumham. Pihak Kemenkumham saat itu menjelaskan, RPP telah masuk program legislasi dan akan dilanjutkan pembahasannya. Awal Maret lalu, atau sebelum isu Covid-19 merebak, Kemenkumham juga kembali mengundang KPK.

Saat itu, Kemenkumham kembali menegaskan, pembahasan RPP tak dapat dihentikan dan akan dilanjutkan, mengingat sudah masuk program legislasi. ”Ketika pandemi Covid-19 mulai terjadi, hingga hari ini, tak ada lagi pembahasan lebih lanjut,” kata Ali.

Usulan kenaikan itu bukan untuk kami yang menjabat, melainkan untuk pimpinan KPK akan datang agar tetap menjaga dan meningkatkan integritasnya.

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui pernah mengusulkan kenaikan gaji saat masih memimpin KPK. ”Usulan kenaikan itu bukan untuk kami yang menjabat, melainkan untuk pimpinan KPK akan datang agar tetap menjaga dan meningkatkan integritasnya,” kata Agus.

Baca juga: Evaluasi Kinerja KPK

Ia menjelaskan, usulan kenaikan gaji tersebut karena dibandingkan lembaga independen lainnya, seperti OJK dan BI, gaji KPK saat ini yang baik hanya gaji kepala bagian ke bawah. Gaji direktur, deputi/sekretaris jenderal, apalagi komisioner, masih ketinggalan dibandingkan dengan lembaga lain.

Kini, saat pandemi Covid-19, Agus setuju agar pembahasan gaji pimpinan KPK dihentikan. ”Tidak elok,” ucapnya. Waktu itu, Agus mengakui, usulannya karena kondisi negara masih normal. Sekarang ini, karena pandemi Covid-19, kondisi menjadi tidak normal.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah), didampingi wakilnya, Ahmad Basarah (kiri) dan Jazilul Fawaid (kanan), datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (9/3/2020). Kunjungan tujuh unsur pimpinan MPR tersebut merupakan kunjungan silaturahmi balasan dan mengecek hambatan yang dialami komisi antirasuah ini karena Undang-Undang KPK baru serta meminta KPK untuk memantau kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.