Purwakarta Batasi Mobilitas dari Zona Merah hingga Tutup Jalan Protokol

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, belum mengajukan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya penanganan Covid-19. Namun, Pemkab telah menerapkan sejumlah langkah antisipasi sejak pertengahan Maret lalu.

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Warga berolahraga di sekitar lokasi Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta, Sabtu (8/2/2020) pagi. Pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan air mancur setiap Sabtu pukul 19.30. Pertunjukan ini mampu menarik 30.000 orang. Kegiatan tersebut sementara ditiadakan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

PURWAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, belum mengajukan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya penanganan Covid-19. Namun, Pemkab telah menerapkan sejumlah langkah antisipasi sejak pertengahan Maret, yakni pembatasan angkutan umum dari zona merah, penutupan jalan protokol, hingga menutup tempat wisata.

Kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dalam Pasal 4 disebutkan, PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Alasannya, sebelumnya disebutkan bahwa PSBB harus memenuhi kriteria dengan jumlah kasus atau jumlah kematian meningkat dan menyebar secara signifikan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Iyus Permana, Sabtu (4/4/2020), menuturkan, pihaknya belum mengajukan PSBB. Namun, pihaknya sudah bergerak dalam penanganan Covid-19 dan menerapkan konsep pembatasan serupa sebelum peraturan tersebut terbit, antara lain melakukan pembatasan transportasi umum dari zona merah, penutupan jalan protokol dan tempat wisata, serta pemberlakuan jam malam.

Tidak ada istilah merugi. Ini demi kebaikan semua pihak. (Iyus Permana)

Hingga kini, kasus positif Covid-19 di Purwakarta berjumlah tiga orang. Meski Purwakarta bukan bagian dari zona merah atau daerah dengan jumlah positif Covid-19 cukup tinggi, Iyus tidak ingin terlambat dalam penanganannya.

Baca juga: Daerah Belum Ajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemberlakuan jam malam dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan warga yang biasanya bersantai di beberapa kafe yang terletak di ruas jalan protokol yang dimulai dari arah Jalan Veteran (Taman Pembaharuan) hingga Jalan RE Martadinata (pertigaan Suryo) sejak pukul 19.00 sampai 24.00. Sepanjang ruas jalan ini terdapat beberapa kafe, rumah makan, swalayan, dan toko elektronik.

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Masyarakat antusias membawa awug dalam pawai awug acara HUT Purwakarta bertajuk ”Nyi Pohaci Festival”, di ruas Jalan RE Martadinata, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (27/7/2019) dini hari. Kue berbentuk kerucut itu diletakkan di atas kepala seolah menyerupai topi petani (caping).

Kendaraan yang diperbolehkan melintas hanyalah kendaraan yang melayani kepentingan masyarakat, yakni mobil ambulans, kendaraan angkutan bahan pokok, masyarakat yang menuju klinik atau rumah sakit, dan ojek daring.

Untuk mencegah masyarakat agar tidak bepergian ke tempat wisata, pihaknya mengeluarkan edaran untuk menutup tempat wisata, antara lain Air Mancur Sri Baduga, Tajug Gede Cilodong, dan Bale Panyawangan Diorama. Hal ini diprediksi berdampak terhadap menurunnya wisatawan dan ekonomi wisata di Purwakarta. ”Tidak ada istilah merugi. Ini demi kebaikan semua pihak,” kata Iyus.

Dinas Perhubungan Purwakarta bakal melakukan pembatasan keluar-masuk angkutan penumpang antarkota dalam provinsi (AKDP) dari wilayah yang masuk dalam zona merah ke Purwakarta. Langkah ini mengacu pada surat edaran dari Pemprov Jabar terkait dengan pembatasan angkutan penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) yang berasal dari DKI Jakarta.

Baca juga: Abaikan Pembubaran Persuasif Cegah Covid-19, 18 Orang Jadi Tersangka di Jakarta Pusat

Pembatasan itu otomatis akan berdampak terhadap pengaturan di Purwakarta yang selama ini menjadi transit lokal. ”Kami hanya membatasi lalu lintas orang-orang yang datang ke Purwakarta, khususnya mereka yang berasal dari zona merah,” ucapnya.

KOMPAS/MELATI MEWANGI

Pengunjung berebut buah manggis dalam Festival Manggis di Desa Parakan Garokgek, Kecamatan Kiarapedes, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2020). Sekitar 3 ton manggis yang berasal dari kebun petani disajikan secara gratis.

Dana bantuan

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika sebelumnya mengatakan, pihaknya dan Pemprov Jabar masih melakukan validasi data calon penerima bantuan provinsi dan kabupaten yang terdampak Covid-19. Mereka yang berhak mendapatkan adalah masyarakat rawan miskin dan tak memiliki penghasilan tetap. Mereka dinilai paling terdampak secara ekonomi akibat berbagai imbauan dan pembatasan selama wabah Covid-19.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk menanggulangi masalah jaring sosial masyarakat Purwakarta adalah Rp 18 miliar selama tiga bulan. Bentuk bantuan yang diberikan adalah uang tunai Rp 300.000 per bulan.

Berdasarkan data Pemkab Purwakarta, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut sekitar 33.000 keluarga, terdiri dari 9.000 keluarga miskin di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT), serta 24.000 keluarga kategori rawan miskin. Anggaran yang disediakan Pemkab Purwakarta terbatas untuk memenuhi 20.000 keluarga saja.

KOMPAS/ARSIP DEP MEDSOS

Rekening Dana Kemanusiaan Kompas dibuka kepada publik untuk menggalang dana bagi penanganan Covid-19, sejak 20 Maret sampai 3 April 2020.