Sejumlah kabupaten di Provinsi Papua telah menerapkan pembatasan sosial besar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sehingga seluruh layanan perkantoran dan pendidikan telah dihentikan hingga beberapa hari.
Oleh
FABIO COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Sejumlah kabupaten di Provinsi Papua telah menerapkan pembatasan sosial besar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dalam regulasi ini, seluruh layanan perkantoran dan pendidikan telah dihentikan hingga beberapa pekan ke depan.
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, saat dihubungi dari Jayapura pada Sabtu (4/4/2020), mengatakan, pihaknya telah resmi melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak 1 April 2020 untuk mencegah penyebaran virus korona jenis baru atau Covid-19.
Dengan kebijakan ini, tak ada satu pun warga yang meninggalkan dan memasuki Mamberamo Tengah, baik melalui jalur darat maupun udara. Seluruh aktivitas perkantoran dan sekolah diliburkan, sedangkan pedagang hanya beraktivitas hingga pukul 16.00 WIT.
”Kebijakan ini berlangsung selama sebulan. Hanya tenaga medis dan pihak yang membawa pasokan obat-obatan serta makanan yang memasuki Mamberamo Tengah tetapi tidak rutin,” kata Ricky.
Ricky mengatakan, latar belakang hadirnya PSBB karena kebudayaan warga setempat yang sering berkumpul dalam suatu kegiatan bersama serta minimnya fasilitas dan alat pelindung diri bagi tenaga dokter dan perawat.
Kebijakan ini berlangsung selama sebulan. Hanya tenaga medis dan pihak yang membawa pasokan obat-obatan serta makanan yang memasuki Mamberamo Tengah tetapi tidak rutin.
Ia pun menyatakan, Pemkab Mamberamo Tengah telah menyiapkan pasokan obat-obatan dan makanan yang cukup untuk sebulan ini. Misalnya, beras 60 ton, 2.000 dus mi instan, dan 200 dus minyak goreng.
”Belum ada sama sekali ventilator atau alat bantu pernapasan dan hanya 10 set alat pelindung diri di Mamberamo Tengah. Kami berharap pemerintah pusat bisa membantu kami menyediakan ventilator dan APD di tengah pelaksanaan PSBB,” kata Ricky.
Bupati Paniai Meki Nawipa mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan daerah yang berbatasan langsung dengan Paniai.
Hasil koordinasi, yakni penutupan jalan umum, bandar udara, lapangan terbang, dan pelabuhan untuk perjalanan penumpang. Hanya mobil yang membawa kebutuhan pokok yang diizinkan melintasi Paniai dan sejumlah kabupaten lainnya, seperti Nabire, Dogiyai, dan Deiyai.
Meliburkan
”Saya telah berkoordinasi dengan Bupati Nabire, Deiyai, dan Dogiyai. Kami bersepakat meliburkan segala aktivitas warga dan terus menyosialisasikan bagi warga tentang bahayanya penyakit korona bagi masyarakat di daerah pedalaman,” kata Meki.
Bupati Jayapura Matius Awoitauw menegaskan, pihaknya telah melaksanakan PSBB dengan meliburkan seluruh aparatur sipil negara dan para pelajar hingga tanggal 21 April 2020 serta menghentikan kegiatan ibadah. Para pedagang diizinkan beraktivitas hingga pukul 14.00 WIT saja.
”Pasokan sembako di Kabupaten Jayapura masih tersedia hingga enam bulan ini. Pemkab Jayapura juga menyediakan anggaran Rp 15 miliar untuk penanganan virus korona dan warga yang terdampak ekonominya akibat pandemi korona,” kata Matius.
Sementara itu, Wakil Wali kota Jayapura Rustam Saru mengatakan, pihaknya akan melaksanakan PSBB mulai pekan depan setelah rapat bersama dengan seluruh elemen masyarakat.
”Pemkot Jayapura telah menganggarkan biaya hingga Rp 7 miliar untuk penanganan virus korona dan memberikan bantuan bagi ribuan keluarga miskin,” katanya.