Seruan Jangan Mudik dari Daerah

Sejumlah pasien positif dan dalam pengawasan Covid-19 di daerah memiliki riwayat perjalanan di Jakarta dan sekitarnya. Warga yang pulang kampung pun dikarantina. Biaya logistik untuk itu bernilai triliunan rupiah dan ditanggung daerah.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Penumpang bus yang baru saja tiba dari luar kota antre mencuci tangan dengan sabun di Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah, Rabu (1/4/2020). Pemerintah Kota Solo menyiapkan sejumlah lokasi karantina bagi para pemudik dan warga yang diwajibkan karantina untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sejumlah kepala daerah juga menyerukan agar para perantau menunda pulang kampung hingga wabah virus korona baru ini benar-benar mereda.

JAKARTA, KOMPAS — Ketidaktegasan pemerintah soal larangan mudik dari ibu kota, DKI Jakarta, yang merupakan zona merah wabah Covid-19, disambut dengan seruan tegas dari daerah. Pesannya bernada, "jangan mudik." Ada pula daerah yang tidak melarang tetapi mengingatkan konsekuensinya.

Di Kuningan, Jawa Barat, saja, dalam sepekan terakhir sudah tiba lebih dari 25.000 pemudik dari Jakarta dan sekitarnya. Pemkab Kuningan harus memeriksa para pemudik, serta menetapkan karantina wilayah parsial dengan menutup sejumlah jalan protokol dan akses ke desa.

Juru Bicara Crisis Center Covid-19 Kabupaten Kuningan Agus Mauludin mengatakan, sesuai pendataan sejak Sabtu (28/3/2020) hingga Jumat (3/4), jika ditambah dengan pemudik sebelum pendataan, jumlahnya bisa 50.000 orang. Protokolnya, jika ditemukan pemudik dengan suhu tubuh di atas 38 derajat celsius, pemudik tersebut akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sisanya diminta menjalankan isolasi mandiri.

Isolasi mandiri jadi opsi yang juga ditawarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di bawah pengawasan RT dan RW. Opsi kedua, menempatkan mereka di rumah singgah. Di Sidoardjo, setiap pemudik otomatis berstatus orang dalam pemantauan (ODP). Selama karantina 14 hari, para pemudik mendapatkan bantuan kedaruratan. Kebutuhan dasar seperti makanan dicukupi pemda.

”Pemudik harus bersedia mengikuti protokol kesehatan,” kata Sekretaris Daerah Sidoarjo Achmad Zaini. Pemda memberi keleluasaan bagi petugas untuk memilih vendor penyedia bahan pokok bagi pemudik untuk memudahkan mobilitas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jatim hingga Kamis, jumlah pasien positif Covid-19 di Sidoarjo 11 orang, satu di antaranya meninggal.

Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) 71 orang dan dua orang meninggal dunia. Jumlah ODP saat ini 203 orang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta camat, wali nagari, dan wali jorong mengawasi pendatang, terutama dari daerah terjangkit.

Warga yang baru tiba di Sumbar, termasuk perantau, diwajibkan mengisolasi diri 14 hari. Sesuai data BPBD Sumbar, Jumat (3/4), jumlah kasus positif Covid-19 bertambah satu kasus jadi 14 kasus. Sembilan pasien masih dirawat di rumah sakit, empat pasien isolasi mandiri, dan satu meninggal.

”Saya dapat informasi, masih ada warga yang pulang kampung dan berkeliaran di tempat umum. Ini berisiko,” kata Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. Sebagian besar pasien positif Covid-19 di Sumbar memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit atau kontak dengan orang yang baru kembali dari daerah terjangkit. Pengawasan pendatang sangat penting.

Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan, Pemkot Pariaman telah mengirim surat ke desa agar mendata perantau yang pulang kampung. ”Dalam seminggu terakhir, jumlah perantau yang pulang ke Pariaman 1.313 orang, Mereka itu datang dari Jakarta, Bandung, Medan, dan Malaysia,” kata Genius, Jumat sore.

Di Bandung, Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemda secara tegas menetapkan warga yang mudik sebagai ODP dan meminta mereka menjalani karantina mandiri 14 hari. Itu agar warga dari Jakarta dapat memastikan diri bebas Covid-19 sebelum bisa berinteraksi.

Koordinasi para Gubernur

Dari peta di Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar, jumlah warga yang diwaspadai membawa Covid-19 atau berstatus ODP 12.979 jiwa. Pemantauan terbesar dilakukan di Sukabumi, dengan sebanyak 3.024 orang berstatus ODP. ”Kami berupaya mengampanyekan imbauan \'jangan mudik.\' Semua mudik harus mengisolasi diri,” ujarnya.

Secara juga disampaikan pemerintah Sumatera Utara. ”Kami mohon dan sangat berharap agar warga yang ada di Jakarta dan sekitarnya jangan dulu ke Medan,” kata Pelaksana Tugas Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Akhyar Nasution. Penyebaran Covid-19 di Sumut terus naik dengan jumlah pasien positif 36 orang dan PDP 95 orang per Jumat. Hampir seluruhnya punya riwayat perjalanan ke Jakarta dan sekitar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan warga Jateng yang ada di luar kota, seperti Jakarta, Surabaya, atau kota lain, tidak mudik dulu. ”Tolong, jangan pulang sekarang dan tetap di posisi masing-masing hingga penyebaran virus mereda,” katanya. Ia akan berkoordinasi dengan gubernur lain sehingga ada gotong royong di tingkat nasional soal cara meringankan beban warga.

”Kita saling bantu antarprovinsi. Warga Jakarta, Jabar, Jatim yang ada di Jateng akan kami perhatikan. Warga Jateng yang di Jakarta dan lainnya juga akan dibantu,” lanjutnya. Jika dirasa memberatkan, Pemprov Jateng siap urunan. Dengan demikian, warga Jateng di perantauan tidak telantar.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak tegas melarang perantau. Namun lewat jejaring bupati/wali kota disampaikan pesan kepada para ketua paguyuban, agar ada seruan \'jangan mudik.\' Namun, tetap ada perantau yang memilih mudik. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan, Pemkab Trenggalek telah menutup 40 akses dari dan ke wilayah itu.

Akses hanya melalui tiga jalan nasional Trenggalek dari dan ke Tulungagung, Pacitan, dan Ponorogo. Di tiga lokasi ini, tim terpadu mendata dan memeriksa semua orang. (IKI/NIK/JOL/NSA/RTG/VAN/BRO)