Alat Minim, Pemkot Balikpapan Tak Gelar Tes Cepat Massal

Gugus Tugas Covid-19 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, belum bisa melakukan tes cepat massal karena keterbatasan alat. Masyarakat bisa melakukan tes mandiri, tetapi berbayar Rp 410.000 sekali tes.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Petugas medis mengambil sampel darah sejumlah wartawan saat menjalani tes cepat (rapid test) di RSU Bunda Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (6/4/2020).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Gugus Tugas Covid-19 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, belum bisa melakukan tes cepat (rapid test) massal akibat keterbatasan alat. Saat ini sasaran orang yang dites adalah para petugas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Warga bisa melakukan tes cepat mandiri, tetapi dipungut biaya Rp 410.000.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan kiriman alat tes cepat dari pemerintah pusat sebanyak 700 buah. Selain itu, ada tambahan 800 tes cepatyang dibelanjakan dari APBD Kota Balikpapan.

”Saat ini kami belum bisa melakukan rapid test massal karena barangnya terbatas. Tetapi kami bersyukur juga dapat 800 buah rapid test yang dibeli dari APBD. Itu akan dimanfaatkan untuk mengetes organisasi perangkat daerah, petugas kesehatan, dan yang bertugas di lapangan,” kata Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam siaran pers daring di Balikpapan, Senin (6/4/2020).

Meski demikian, Pemkot Balikpapan menyediakan tes cepat bagi warga yang akan melakukan tes mandiri, tetapi biaya ditanggung pasien, yakni Rp 410.000. Pengetesan bisa dilakukan di RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo di Ruangan Mawar, pukul 08.00-21.00 Wita.

Baca juga: Percepat Tes Cepat Covid-19 demi Indonesia

KOMPAS/SUCIPTO

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty memberi keterangan terkait pasien Covid-19 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/3/2020).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, sebanyak 500 alat tes cepat sudah digunakan untuk memeriksa tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.

Bagi semua yang sudah melakukan tes dan hasilnya negatif akan diperiksa kembali 10 hari kemudian. Pemeriksaan ulang dilakukan karena ditakutkan belum terbentuk antibodi virus korona jenis baru pada pemeriksaan pertama.

Sementara, jika hasil tes cepat positif, pasien akan dibawa ke laboratorium untuk menjalani tes rontgen paru-paru. ”Jika tanpa gejala, dalam 10 hari harus dites lagi,” kata Andi.

Sulit

Ketersediaan perlengkapan medis untuk merawat pasien positif Covid-19 di Balikpapan akan habis dalam 10 hari ke depan. Pemkot Balikpapan sudah memesan alat pelindung diri (APD) dan berbagai perlengkapan medis lain, tetapi yang sudah datang sangat sedikit sekali.

”Memang tidak mudah pengadaan barang dan alat kesehatan. Pesanan yang menggunakan APBD Kota Balikpapan baru datang 48 setel APD, padahal kami pesan 5.000 setel,” kata Rizal Effendi.

Sambil menunggu pesanan perlengkapan kesehatan datang, Pemkot Balikpapan tengah membuat 5.000 masker kain untuk dibagikan kepada warga yang tidak bisa beraktivitas di rumah. Sesuai anjuran pemerintah pusat, warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruang bisa menggunakan masker kain untuk mengurangi potensi penularan Covid-19.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Masih Menimbang Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (15/2/2020).

Pembatasan untuk menekan penularan Covid-19 membuat berbagai sektor ekonomi terdampak dan banyak tenaga kerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemkot Balikpapan masih menghitung aduan dari tenaga kerja yang terancam PHK dan tidak mendapat pesangon.

Rizal mengatakan, DPRD Balikpapan dan Pemkot Balikpapan masih menghitung nilai APBD yang bisa digunakan untuk menanggulangi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19. Rizal memperkirakan jumlahnya berkisar Rp 50 miliar-Rp 75 miliar.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, pihaknya masih menghitung dana APBD yang bisa digunakan untuk penanganan Covid-19, baik untuk penanganan medis maupun  penanganan dampak ekonomi. ”Tim anggaran masih mengevaluasi anggaran terlebih dahulu karena pendapatan asli daerah pasti akan turun akibat Covid-19 ini,” kata Abdulloh.