Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam penanggulangan Covid-19 di kota tersebut. Sejumlah langkah dinilai sudah tepat, sesuai kebutuhan warga Surabaya.
Oleh
IQBAL BASYARI
·2 menit baca
Kompas/Bahana Patria Gupta
Tukang parkir menggunakan masker di pertokoan Jalan Kapasan, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/4/2020). Pemerintah secara resmi mengikuti rekomendasi WHO, yaitu mewajibkan setiap warga negara menggunakan masker untuk antisipasi Covid-19.
SURABAYA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mendukung kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam penanggulangan Covid-19 di kota tersebut. Sejumlah langkah dinilai sudah tepat, sesuai kebutuhan warga Surabaya.
”DPRD memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang telah dikerjakan dan akan dilakukan wali kota dan semua jajaran dalam mengatasi Covid-19. Penanganannya membutuhkan kekompakan semua pihak agar situasi segera kembali normal,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono seusai rapat koordinasi melalui telekonferensi dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang berada di dapur umum Pemkot Surabaya di Taman Surya, Senin (6/4/2020).
Dia mengatakan, saat ini akan ada realokasi anggaran untuk membantu kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Salah satunya adalah untuk program jaring pengaman sosial senilai Rp 196 miliar untuk dua bulan.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Petugas keamanan berjaga di pintu masuk Pasar Kapasan Surabaya, Jawa Timur, Minggu (5/4/2020). Dua pusat perbelanjaan, yaitu Pasar Kapasan dan Pusat Grosir Surabaya (PGS), ditutup karena ditemukan warga yang sering beraktivitas di tempat tersebut terkonfirmasi positif Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14 hari, dan selama masa penutupan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan.
Risma mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah pencegahan sebelum ditemukan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sampai sekarang, langkah tersebut terus dilakukan dan diperluas agar mampu menjangkau seluruh wilayah Surabaya.
DPRD memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang telah dikerjakan dan akan dilakukan wali kota dan semua jajaran dalam mengatasi Covid-19. Penanganannya membutuhkan kekompakan semua pihak agar situasi segera kembali normal. (Adi Sutarwijono)
Dia memaparkan, setiap hari pihaknya melakukan penyemprotan disinfektan di ruang publik dan perkampungan warga. Penyemprotan dilakukan hanya kepada benda, bukan manusia, agar jika ada virus yang tertinggal di benda tersebut mati.
Selain itu, setiap hari Pemkot Surabaya juga membagikan minuman pokak sebanyak 1.900 liter dan 1,7 ton atau 15.000 butir telur rebus untuk tambahan suplemen. Pemberian makanan itu diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu agar mereka tetap bisa menjaga imunitas di saat pandemi Covid-19.
Kami juga berkali-kali dan masih terus memberikan alat pelindung diri ke rumah sakit di Surabaya yang telah ditunjuk menjadi rujukan penanganan Covid-19. Jadi, tidak hanya rumah sakit milik pemkot, tapi juga semua rumah sakit rujukan. (Tri Rismaharini)
HUMAS PEMKOT SURABAYA
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
Langkah lainnya adalah membuat bilik sterilisasi di sejumlah pasar, pusat perbelanjaan, dan kantor pemerintahan. Disediakan pula wastafel untuk mencuci tangan warga yang masih beraktivitas di luar. Tempat bagi orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) sudah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus di kota ini.
”Kami juga berkali-kali memberikan alat pelindung diri ke rumah sakit di Surabaya yang telah ditunjuk menjadi rujukan penanganan Covid-19. Jadi, tidak hanya rumah sakit milik pemkot, tapi juga semua rumah sakit rujukan,” kata Risma.
Warga juga bisa memantau perkembangan situasi Covid-19 di Surabaya melalui laman https://lawancovid-19.surabaya.go.id. Situs resmi ini menyediakan berbagai informasi tentang Covid-19 dan layanan yang disiapkan oleh Pemkot Surabaya dalam menangani dan mencegah penularan virus korona. ”Website tersebut juga menyiapkan ruang konsultasi, tindakan hingga peta sebaran pasien Covid-19 yang ada di Kota Surabaya,” ujarnya.
Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Muhammad Fikser, mengatakan, Pemkot Surabaya masih menyelesaikan beberapa kajian dan analisis untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Sebab, dampak yang diakibatkan dari PSBB pasti sangat besar dan memengaruhi kehidupan warga Surabaya.
