Pasar Tradisional di Sidoarjo Masih Beroperasi Penuh
›
Pasar Tradisional di Sidoarjo ...
Iklan
Pasar Tradisional di Sidoarjo Masih Beroperasi Penuh
Seluruh pasar tradisional yang tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo, Jawa Timur, masih beroperasi normal. Transaksi masih ramai meski Sidoarjo merupakan zona merah.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·3 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS — Seluruh pasar tradisional yang tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo, Jawa Timur, masih beroperasi normal. Sejumlah pasar yang melayani penjualan secara grosir bahkan beroperasi selama 24 jam. Transaksi masih ramai meski Sidoarjo merupakan zona merah dengan jumlah positif Covid-19 terbanyak kedua setelah Surabaya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo Tjarda mengatakan, pihaknya masih mencari solusi yang tepat untuk membatasi kegiatan di pasar tradisional dalam upaya mencegah penularan virus korona galur baru. Namun, hal itu tidak mudah karena menyangkut kepentingan ekonomi pedagang dan masyarakat.
”Pemerintah daerah sudah mendorong masyarakat mengalihkan sistem belanjanya secara daring. Pedagang juga didorong agar menjajaki penjualan daring. Namun, masih minim yang menerapkan,” ujar Tjarda, Senin (6/4/2020).
Solusi sementara, pihaknya menyediakan sarana dan prasarana untuk memudahkan pembeli dan pedagang di pasar tradisional menjaga pola hidup bersih dan sehat untuk menekan penyebaran virus. Salah satunya dengan menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyemprot disinfektan, dan mengimbau masyarakat menggunakan masker.
Kepala Wilayah Jatim Perum Bulog Khozin mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan salah satu marketplace untuk penjualan bahan pokok secara daring. Hal itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi Covid-19 agar mereka bisa nyaman berdiam di rumah.
Meski demikian, hingga saat ini transaksi penjualan daring belum optimal. Adapun untuk stok beras pihaknya menjamin cukup untuk kebutuhan masyarakat hingga Lebaran. Stok beras cadangan pemerintah (CBP) sebanyak 411.000 ton. Itu belum termasuk stok beras komersial.
Sementara itu, berdasarkan data Pemprov Jatim hingga saat ini jumlah ODP di seluruh kabupaten dan kota sebanyak 10.929 orang, jumlah PDP sebanyak 985 orang, dan terkonfirmasi positif sebanyak 189 orang. Jumlah orang dengan risiko terpapar Covid-19 ini terus meningkat karena kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial masih rendah.
Jumlah orang dengan risiko terpapar Covid-19 ini terus meningkat karena kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial masih rendah.
Di sisi lain, pandemi Covid-19 mulai berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satunya pekerja harian, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pelaku usaha mikro. Mereka masuk dalam kelompok rentan yang perlu mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan paket sembako sebanyak 135.000 paket untuk masyarakat prasejahtera dan 24.000 paket untuk pelaku usaha mikro yang terdampak. Paket bahan pokok ini senilai Rp 150.000 per paket dengan jenis barang antara lain 5 kg beras, 2 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, dan mi instan.
”Pemkab Sidoarjo juga menggandeng perusahaan swasta untuk ikut serta membantu penanganan dampak Covid-19 ini melalui program corporate social responsibility (CSR),” ujar Nur Achmad.
Saat ini ada tiga perusahaan yang sudah berperan serta dan diharapkan perusahaan lain segera menyusul. Tiga perusahaan itu adalah PT Sekar Laut Tbk, Minarak Brantas Gas, dan PT Angkasa Pura I (Bandara Juanda). Bantuan yang diberikan beragam. Contohnya, bantuan alat pelindung diri (APD) dari Sekar Laut senilai Rp 100 juta. Minarak membantu 10 baju hazmat, 500 lembar masker, serta 20 liter hand sanitizer. Sementara PT Angkasa Pura I membantu empat unit fasilitas cuci tangan portabel, 250 liter cairan disinfektan, dan 150 liter hand sanitizer.
Nur Achmad berharap, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, semua pihak termasuk peran swasta sangat diperlukan untuk membantu pemerintah. Pemkab Sidoarjo hingga kini sudah menganggarkan Rp 114 miliar dari APBD dengan penggunaan di antaranya Rp 30 miliar untuk penanganan medis baik preventif maupun kuratif. Selain itu, anggaran jaring pengaman sosial Rp 40 miliar dan pengadaan sarana prasarana ruang observasi ODP maupun PDP sebesar Rp 19 miliar.