logo Kompas.id
RUU Pemasyarakatan Lemahkan...
Iklan

RUU Pemasyarakatan Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Revisi UU Pemasyarakatan yang akan dibawa ke pembahasan tingkat II oleh DPR berpotensi memperlemah pemberantasan korupsi. Revisi itu akan menghapuskan PP No 99/2012 yang membatasi remisi dan asimilasi bagi napi korupsi.

Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
· 3 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/yDx8-lR1B36kzwmkC1FuR6m9yzk=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2F20180722TAM-01.jpg
KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana DPR untuk segera mengesahkan Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan mendapatkan tentangan. RUU ini dipandang hanya akan melemahkan usaha pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang drafnya sudah dibahas oleh DPR periode sebelumnya, dipastikan akan berpengaruh terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, revisi tersebut akan mengubah isi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan bahkan menghapus PP tersebut sehingga tidak berlaku.

Editor:
susanarita
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000