Lima Daerah Satelit DKI Jakarta Sepakat Ajukan PSBB

Lima daerah satelit ibu kota DKI Jakarta mengajukan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada pemerintah pusat. Pemetaan persebaran Covid-19 juga terus dilakukan.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Kepadatan kendaraan dari arah Depok (Jawa Barat) dan Pasar Minggu (Jakarta Selatan) terpantau di Perempatan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2020) pukul 08.18, menjelang persiapan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Sebagian pengendara berbelok ke arah Gatot Subroto. Ada juga pengendara yang bergerak lurus menuju Jalan Prof Dr Soepomo.

BANDUNG, KOMPAS — Lima daerah satelit ibu kota DKI Jakarta sepakat mengajukan status pembatasan sosial berskala besar. Pemetaan persebaran Covid-19 juga terus dilakukan melalui uji cepat sebelum dilanjutkan dengan swab tenggorokan.

Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi lima kepala daerah melalui konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/4/2020) malam. Lima daerah itu adalah Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi (Bodetabek). Tuan rumah rapat itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kamil mengatakan, Bodebek harus menjadi satu kluster Covid-19 bersama DKI Jakarta karena merupakan episentrum penyebaran severe acute respiratory syndrome virus (SARS-CoV-2), virus penyebab Covid-19. Oleh karena itu, status  pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditetapkan di Jakarta juga harus dilaksanakan di Bodebek.

Baca juga : Siasat Bertahan di Tengah Pandemi

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Petugas medis menunjukkan alat tes cepat (rapid test) korona sebelum mengambil sampel darah sejumlah wartawan saat menjalani periksa cepat di RSU Bunda Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (6/4/2020). Tes cepat yang diikuti 100 wartawan tersebut diadakan untuk pencegahan pandemi Covid-19 di kalangan wartawan di Kota Depok.

”Bodebek akan mengajukan status PSBB hari ini. Pengajuan status PSBB bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. PSBB seperti lockdown, tapi banyak pengecualian, misalnya semua urusan logistik tidak boleh berhenti jadi pasar masih buka, transportasi logistik masih jalan, fleksibilitasnya masih tinggi,” imbuhnya.

Selain itu, Pemprov Jabar akan mengintensifkan uji cepat (rapid diagnostic test) untuk mengetahui peta persebaran Covid-19. Hingga kini, Jabar telah mengirimkan 63.120 alat ke 27 kabupaten/kota, instansi pemerintah, rumah sakit, hingga institusi pendidikan. Metodenya, merujuk pola Korea Selatan, yaitu mengetes 0,6 persen dari jumlah penduduknya. Hasilnya, 826 orang dinyatakan positif Covid-19, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan tes swab.

KOMPAS/AGUIDO ADRI

Kepadatan penumpang saat jam pulang kerja di dalam kereta rel listrik (KRL) tujuan Bogor, Selasa (7/4/2020). Imbauan untuk menjaga jarak aman tidak lagi bisa diterapkan dalam situasi kepadatan penumpang di KRL.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad berharap, PSBB Kluster Jabodetabek segera diberlakukan. Pemprov Jawa Barat segera mengirim surat pengajuan PSSB untuk wilayah Bodebek kepada Kementerian Kesehatan.

”Jadi secara keputusan memang belum final, tapi sudah disepakati akan ada kluster Jabodetabek. Hari ini surat pengajuannya akan dikirim ke Kemenkes, mudah-mudahan ada keputusan secepatnya,” harap Daud.

Baca juga : Sibuk Korona, Jangan Lupakan DBD