Polri Tindak Penghina Presiden, Kapolri Persilakan Tersangka Tempuh Praperadilan

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengatakan, penegakan hukum yang dilakukan kepolisian tidak dapat memuaskan semua orang. Karena itu, Idham mempersilakan tersangka kasus penghinaan Presiden mengajukan praperadilan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Polisi menyampaikan informasi kepada pengunjung ataupun pedagang di depan pintu masuk Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang masih ditutup untuk sementara, Senin (6/4/2020). Perumda Pasar Jaya memperpanjang penutupan sementara Blok A, Blok B, dan Blok F Pasar Tanah Abang hingga 19 April 2020. Penutupan untuk mengurangi keramaian warga di ruang publik saat pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Penegakan hukum bagi penghina Presiden dalam surat telegram yang diterbitkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah sesuai koridor hukum. Karena itu, Kepala Polri menyarankan agar tersangka menempuh praperadilan.

Dalam Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 disebutkan beberapa bentuk pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi dalam perkembangan situasi serta opini di ruang siber di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah penghinaan kepada penguasa atau presiden dan pejabat pemerintah. Surat telegram tersebut mendapat banyak kritik dari kalangan masyarakat sipil.

Terkait dengan kritik itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis, Rabu (8/4/2020), di Jakarta, menyatakan, proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian tidak dapat memuaskan semua orang. Oleh karena itu, menurut Idham Azis, ketidakpuasan terhadap tindakan hukum tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme praperadilan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis menyapa anggota DPR sesaat sebelum rapat kerja dengan anggota Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

”Pro kontra itu hal yang biasa. Para tersangka juga punya hak untuk mengajukan praperadilan,” ujar Idham, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Polisi Tangkap Penyebar Hoaks, Masyarakat Sipil Ingatkan Suara Kritis Jangan Dibungkam

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra menambahkan, penegakan hukum selama penanganan pandemik Covid-19 merupakan pilihan terakhir atau ultimum remedium. Upaya penegakan hukum juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelanggar.

Dampak luas

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati berpandangan, meskipun surat telegram tersebut ditujukan bagi internal kepolisian, dampaknya akan berlaku bagi masyarakat luas. Aturan tersebut dinilai akan mendorong penangkapan terhadap masyarakat yang kritis serta berpotensi melanggar lebih lanjut hak atas kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi.

”Kami khawatir pengenaan pasal ini menjadi tindakan penggunaan hukum pidana yang berlebihan atau over-criminalization,” kata Asfinawati, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis.

ERIKA KURNIA UNTUK KOMPAS

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati

Menurut Asfinawati, aturan mengenai penghinaan terhadap Presiden juga sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan diubah jadi delik aduan. Artinya, jika Presiden Joko Widodo tersinggung atau merasa dihina, dia bisa mengadukan secara pribadi ke kepolisian.