Politisasi Bansos akibat Jadwal Tak Pasti

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang penundaan pilkada akibat Covid-19 hingga kini belum ada. Politisasi bantuan sosial pun dimungkinkan karena ketidakpastian penundaan pilkada lewat perppu tersebut.

DOKUMENTASI ISTIMEWA

Warga mendapatkan bantuan sosial yang diduga sebagai media kampanye oleh Bupati Way Kanan, Lampung, akhir April 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Politisasi bantuan sosial bisa terjadi karena hingga kini belum ada kepastian penyelenggaraan pilkada yang sebelumnya ditunda akibat pandemi Covid-19. Jadwal pasti Pilkada 2020 dari sebelumnya 23 September menjadi 9 Desember mendatang pun hingga kini masih belum ditetapkan karena belum ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu tentang penundaan pilkada.

Untuk itu, saat diskusi secara daring bertajuk ”Perempuan, Pendidikan Politik, dan Upaya Mencegah Politisasi Program Penanganan Covid-19”, di Jakarta, Minggu (3/5/2020), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendesak pemerintah memberikan kepastian hukum dengan menerbitkan perppu penundaan pilkada.

”Untuk menghindari politisasi program penanganan Covid-19, pilkada ditunda ke 2021 sehingga tak ada irisan program penanganan Covid-19 dengan agenda elektoral,” kata Titi.

Baca juga : KPU Ajukan Tiga Opsi Penundaan Pilkada 2020 ke DPR dan Pemerintah

Politisi Partai Persatuan Pembangunan, yang juga aktivis Maju Perempuan Indonesia, Lena Maryana Mukti, menambahkan, pencegahan politisasi bansos dapat dilakukan dengan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat. Ia pun mendorong Badan Pengawas Pemilu menetapkan sanksi tegas bagi calon yang mengambil keuntungan pribadi dalam pemberian bansos yang menggunakan APBN ataupun APBD.

Untuk menghindari politisasi program penanganan Covid-19, pilkada ditunda ke 2021 sehingga tak ada irisan program penanganan Covid-19 dengan agenda elektoral.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara, mencuri waktu beristirahat di sela-sela tugas mengepak paket bantuan bahan pangan bagi warga terdampak Covid-19, Rabu (29/4/2020). Sebanyak 66.920 warga Manado terdaftar sebagai penerima bantuan.

Belum pastinya jadwal Pilkada 2020 yang ditunda dinilai juga oleh pendiri Institut Otonomi Daerah yang juga Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, turut memperbesar peluang praktik politisasi bansos. ”Akarnya itu dari tradisi pemilihan kepala desa di Jawa. Biasanya, untuk merayu pemilih, kandidat kepala desa bagi-bagi sembako, uang, hingga makanan,” ujar Djohermansyah.

Terkait pemanfaatan bencana nonalam saat Covid-19, Djohermansyah menyatakan, hal itu merupakan fenomena baru. Praktik tersebut mengambil keuntungan dengan cara mudah. Apalagi jika ada pihak-pihak yang hendak maju pada momen pilkada. Kondisi pandemi seperti saat ini dianggap momen bagus membangun simpati pemilih karena tanpa ongkos dan relatif hanya bermodalkan stempel.

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana, menyatakan hal senada. Jika pemerintah mengundur-undur penerbitan perppu, tahapan dan jadwal pilkada bakal semakin tak pasti. Hal ini membuat peluang praktik politisasi bansos cenderung terbuka.

Kompas/Jumarto Yulianus

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina (memegang mikrofon) memberikan pengarahan saat penyerahan bantuan sosial berupa paket bahan kebutuhan pokok dan uang tunai Rp 250.000 kepada warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (28/4/2020). Bansos diberikan sebagai jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Surat edaran Bawaslu

Kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang bisa menguntungkan atau merugikan pasangan calon saat pemberian bansos di masa Covid-19. Mereka akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon.

Sementara itu, terkait dugaan penyalahgunaan bansos untuk kampanye pilkada di Klaten, Jawa Tengah, dan di Lampung, anggota Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari, mengatakan, kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya yang bisa menguntungkan atau merugikan pasangan calon saat pemberian bansos di masa Covid-19. Mereka akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon. Larangan itu tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca juga : Pilkada 2020 Disepakati Ditunda dengan Perppu

Anggota Badan Pengawas Pemilu, M Afifuddin, mengatakan, untuk mencegah politik uang dan penyalahgunaan bansos pada Pilkada 2020, Bawaslu menerbitkan surat edaran pencegahan pelanggaran Pilkada 2020 yang ditujukan kepada Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifudin, berbicara dalam diskusi media dengan tajuk ”Dampak Covid-19 terhadap Pilkada 2020” yang digelar Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Narasumber lain yang hadir adalah Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow dan Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby. Salah satu yang mengemuka dari diskusi tersebut adalah wacana penundaan beberapa pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, khususnya yang berpotensi mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Pelaksanaan tahapan pilkada diharapkan sesuai dengan langkah-langkah penanganan penyebaran Covid-19.