Mendung dari ”Negeri Tirai Bambu”
Digadang dengan segudang optimisme, sidang paripurna Kongres Rakyat Nasional China ke-13 malah menawarkan kesuraman. Selain tambahan utang setara APBN Indonesia 4 tahun, masalah di China bisa berdampak pada Indonesia.
Setelah dua bulan tertunda akibat pandemi Covid-19, hajatan politik tahunan terpenting di China, Kongres Rakyat Nasional China (NPC), tetap terselenggara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa China telah pulih seperti semula dan Partai Komunis China masih memegang penuh kendali. Selama puluhan tahun, sidang parlemen dan badan penasihat lainnya itu menjadi panggung simbolis yang penting bagi elite politik China.
Tahun ini hajatan politik itu menjadi kian penting bagi Presiden Xi Jinping yang akan mendorong pemulihan ekonomi, mengaktifkan kembali sekolah dan dunia usaha, serta mencari utang guna mengakhiri penyebaran wabah korona yang dimulai dari Wuhan, Hubei.
Baca juga: Harga Anjlok karena China
Perdana Menteri Li Keqiang, orang kedua di Partai Komunis China (PKC) setelah Xi, di hadapan sekitar 3.000 delegasi perwakilan daerah, berjanji menekan inflasi dan tingkat pengangguran. Ia mengakui China akan menghadapi tantangan berat yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Meski demikian, ia mengingatkan China memiliki kekuatan politik dan kelembagaan yang unik, landasan ekonomi kuat, potensi pasar luar biasa, dan ratusan juta warga yang cerdas dan pekerja keras. ”Masa depan China sangat menjanjikan,” kata Li.
Masa depan menjanjikan yang dimaksud Li juga termasuk rencana menggenggam Hong Kong lebih erat, seperti tecermin dari usulan Undang- Undang (UU) Keamanan Nasional untuk Hong Kong dan Makau. Di Hong Kong, UU itu telah memicu unjuk rasa, akhir pekan ini. UU itu akan melarang apa saja yang dinilai pemerintah sebagai bentuk pengkhianatan, kegiatan subversif, dan hasutan.
Usulan UU yang mengejutkan itu muncul setelah Hong Kong, tahun lalu, diguncang unjuk rasa selama berbulan-bulan. Beijing tidak akan menoleransi perbedaan pendapat.
Salah satu poin yang mengkhawatirkan adalah ketentuan yang memungkinkan agen keamanan China beroperasi di Hong Kong.
Salah satu poin yang mengkhawatirkan adalah ketentuan yang memungkinkan agen keamanan China beroperasi di Hong Kong. Aparat dapat menjerat siapa saja yang dianggap berselisih, tak sepaham, atau melawan PKC di China daratan. Terkait hal itu, Beijing dituding mengkhianati dan memberi harapan palsu kepada Hong Kong.
Baca juga: China Dinilai Telah Mengkhianati Warga Hong Kong
UU tersebut memicu gejolak karena sejak Inggris mengembalikan Hong Kong ke China pada 1997, kebebasan rakyat Hong Kong kian terbatas. Padahal, Hong Kong masih memiliki otonomi terbatas sejak 1997 melalui kesepakatan penyerahan wilayah lewat formula ”Satu Negara, Dua Sistem”.
Impian China
Saking pentingnya isu Hong Kong bagi China, Xi juga memaparkan rencana Beijing terhadap Hong Kong saat Kongres Nasional PKC ke-19, 18 Oktober 2017. Kongres Nasional PKC itu menyusun rencana pembangunan 15 tahunan China menjadi dua tahap, yakni periode 2020-2035 dan 2035-2050.
Bagi PKC, formula ”Satu Negara, Dua Sistem” terbukti jadi solusi terbaik bagi Hong Kong dan Makau guna menggapai stabilitas dan kesejahteraan jangka panjang. Oleh karena pembangunan Hong Kong dan Makau berkaitan erat dengan China daratan, Beijing akan terus mendukung dua wilayah itu mengintegrasikan pembangunan mereka dalam pembangunan China.
China akan memprioritaskan pembangunan Guangdong-Hong Kong-Makau Greater Bay Area, kerja sama dengan Guangdong, Hong Kong, dan Makau, serta kerja sama regional di Pan-Pearl River Delta. ”Kami tetap berkomitmen kepada kebijakan ’rakyat Hong Kong memimpin Hong Kong’ dan ’rakyat Makau memimpin Makau’ dan otonomi khusus bagi kedua wilayah itu. Meski demikian, keduanya tetap harus berpegangan pada Konstitusi China,” kata Xi saat membuka Kongres Nasional PKC 2017.
Baca juga: Ribuan Warga Hong Kong Turun ke Jalan Tolak RUU Keamanan China
PKC memegang teguh niatan mewujudkan ”Impian China” yang digaungkan Xi sejak 2017, dan impian itu hanya akan terwujud apabila Hong Kong, Makau, dan Taiwan ikut bergabung dalam kapal besar China. Demi alasan keamanan, China juga mengumumkan tahun ini menambah anggaran pertahanan hingga 6,6 persen atau sekitar Rp 2,632 triliun. Meski naik, jumlah kenaikan itu lebih rendah ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Jumlah tersebut diyakini masih akan bisa memenuhi rencana peningkatan kapasitas dan modernisasi militer negara itu. Pada 2017, PKC menyadari China sudah mencapai titik awal bersejarah untuk memperkuat keamanan nasional dan angkatan bersenjata. PKC menilai perlu memperkuat militer pada era baru, mengadaptasi strategi militer, membangun tentara modern dan kuat, serta kekuatan roket.
”Pada 2020, China akan mengadaptasi tren revolusi militer global yang baru dan kebutuhan keamanan nasional serta meningkatkan kemampuan militer,” kata Xi waktu itu.
Tanpa target
Pada bidang ekonomi, Li menyatakan pemerintah menang melawan wabah korona. Namun, akibat pandemi itu, untuk pertama kali dalam 29 tahun terakhir, Beijing tidak mengumumkan target pertumbuhan ekonomi. Padahal, target selalu diumumkan setiap kali hajatan NPC dibuka. Pembukaan biasanya juga diisi pengumuman APBN dan aneka belanja Pemerintah China, kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia.
Sebelum sidang NPC dibuka, media-media China menawarkan optimisme dan pujian. Pembukaan sidang disebut sebagai tanda China siap bangkit setelah melambat akibat korona. Pandemi memaksa China mengisolasi puluhan kota dan jutaan warga sehingga perekonomian hampir sama sekali berhenti.
Berbeda dengan media-media resmi China, data perekonomian dan bank sentral China, PBOC, lebih realistis. Laju perekonomian Negeri Tirai Bambu itu minus 6,8 persen pada Januari-Maret 2020. Dalam 40 tahun terakhir, baru kali ini perekonomian China tidak tumbuh.
Salah satu lembaga investasi China, Zhongtai Securities, menaksir hingga 70 juta orang China menjadi pengangguran selama pandemi. Padahal, Li hanya menargetkan penambahan 9 juta lowongan kerja pada 2020.
Sementara pada Maret 2020, anggota Komisi Moneter PBOC, Ma Jun, menganjurkan Beijing tidak mematok target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ma menyebut kondisi kiwari terlalu tidak pasti di tengah pandemi ini.
Jika menetapkan target, Beijing akan harus mengucurkan banyak sekali stimulus untuk mencapainya. Selain menambah belanja, peningkatan stimulus bisa memperlebar defisit karena pendapatan berkurang dan harus menambah utang. Otoritas Penukaran Valas China mencatat utang luar negeri Beijing senilai 2,05 triliun dollar AS pada 2019.
Lembaga pemeringkat, Standard & Poor’s, juga menaksir China punya utang dalam negeri setara 4,8 triliun dollar AS. Utang itu diterbitkan badan usaha milik daerah dan pemerintah daerah.
”Kami tidak menetapkan target pertumbuhan tahun ini terutama karena ketidakpastian situasi epidemi global dan perdagangan internasional. Pembangunan China menghadapi beberapa faktor tidak terduga,” kata Li.
Kami tidak menetapkan target pertumbuhan tahun ini terutama karena ketidakpastian situasi epidemi global dan perdagangan internasional.
Meskipun demikian, Beijing tetap menambah utang 665 miliar dollar AS pada 2020. Dengan kurs Rp 14.500 per dollar AS, nilai utang baru China pada 2020 setara APBN Indonesia selama empat tahun. Sementara defisit APBN dilebarkan dari 2,8 persen pada 2019 menjadi 3,6 persen pada 2020. Dari utang itu, 506 miliar dollar AS akan dijadikan stimulus. Sisanya diserahkan ke pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 dan penguatan anggaran.
”Realisasi pengucuran (stimulus) akan kecil,” kata Nie Wen, analis lembaga investasi Hwabao Trust, sebagaimana dikutip South China Morning Post.
Pasar juga kecewa karena stimulus China jauh di bawah harapan dan lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. AS telah mengumumkan paket 3,3 triliun dollar AS dan masih mempertimbangkan tambahan. Pemerintah dan bank sentral Jepang menyiapkan 2,1 triliun dollar AS. Jerman menjanjikan 750 miliar dollar AS. Secara keseluruhan, Eropa menjanjikan hampir 3,5 triliun dollar AS.
Baca juga: Relasi Beijing-Washington Meruncing
Dampak ke Indonesia
Seperti pada banyak negara, China adalah mitra dagang penting bagi Indonesia. Hingga 15 persen ekspor Indonesia diarahkan ke China. Gangguan pada perekonomian negara itu berarti mengurangi kemampuan China menyerap ekspor Indonesia. Di tengah perlambatan perekonomian global, gangguan ekspor sedapat mungkin harus dikurangi.
Tidak mudah mencari pasar baru di tengah perlambatan perekonomian global seperti sekarang. Eropa dan AS, yang juga mitra dagang penting bagi Indonesia, ikut melambat sehingga sulit diharapkan menampung ekspor Indonesia yang tidak terserap pasar China. Selain itu, separuh dari 45 miliar dollar AS ekspor China ke Indonesia merupakan kebutuhan produksi.
China juga menjadi penghubung bagi pengiriman ekspor-impor Indonesia ke berbagai negara lain. Selama China diisolasi, ekspor-impor Indonesia terhambat. Aktivitas produksi di Indonesia dengan bahan baku dari China juga terhambat. (AFP/REUTERS/AP)