TNI/Polri Diminta Persuasif Terapkan Pendisiplinan Warga terhadap Protokol Kesehatan

Untuk mendisiplinkan warga terhadap penerapan protokol kesehatan, 340.00 aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI di 1.800 lokasi yang tersebar di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota diharapkan persuasif.

Kompas/Wawan H Prabowo

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz berbincang bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020). Pada kesempatan itu, Presiden memastikan persiapan pendisiplinan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh TNI/Polri. Presiden meminta kepada TNI dan Polri untuk berada di titik-titik keramaian, dalam rangka lebih mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB. Dengan pendisiplinan masyarakat yang lebih masif ini, diharapkan kesehatan masyarakat semakin terjaga dan penyebaran penyakit akibat virus korona baru,  Covid-19 semakin turun.

JAKARTA, KOMPAS  — Aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI diharapkan berlaku persuasif saat mendisplinkan warga menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis akan mengerahkan 340.000 personel TNI/Polri yang disebar di 1.800 titik untuk mendisiplinkan warga menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

”TNI/Polri akan berjaga di 1.800 titik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota,” kata Hadi seusai mengecek kesiapan penerapan prosedur standar protokol kesehatan menjelang kesiapan normal baru di masa pandemi Covid-19, yang juga ditinjau Presiden Joko Widodo di Stasiun MRT, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020). Selain didampingi Kapolri, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga : 340.000 Personel TNI/Polri Dikerahkan untuk Jaga Kedisiplinan Protokol Kesehatan

Shiskha Prabawaningtyas, Kepala of Paramadina Graduate School of Diplomacy di Jakarta, mengatakan, dalam konteks pandemi Covid-19, tentu peran dan fungsi tugas utama dalam  upaya mendisiplinkan masyarakat,  dasar hukum operasinya adalah Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19, yang sudah direvisi dengan Keppres No 9/2020 tentang hal yang sama. Keppres itu di antaranya mengatur pelibatan TNI-Polri dalam kondisi krisis dan tanggap bencana.

TNI/Polri akan berjaga di 1.800 titik yang berada di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Ia mengingatkan, hal ini berarti TNI/Polri diminta untuk bertindak persuasif terkait penegakan protokol kesehatan lewat Bintara Pembina Desa (Babinsa)  dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). ”Karena karakter ancamannya adalah ancaman kesehatan dan masih minimnya literasi kesehatan masyarakat,” kata Shiskha.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO.

Presiden Joko Widodo saat meninjau kesiapan penerapan standar new normal sarana publik di stasiun MRT, HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). Selain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis, Presiden juga ditemani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Lebih jauh, menurut Shiskha, terkait upaya mendisiplinkan masyarakat, persoalan utamanya adalah lebih kepada rendahnya kepercayaan dan wibawa konstruksi ”negara” di mata masyarakat. Tentu banyak faktor penyebabnya, di antaranya, struktur masyarakat dalam konteks penegakan hukum, misalnya ada hukum adat dan hukum agama yang dianggap lebih efektif dari hukum positif negara, ekses politik identitas, budaya politik primodialisme dan partisan, serta  kinerja ”negara” yang dinilai tidak konsisten dan bahkan tidak transparan dalam sejumlah hal.

Dalam konteks peran TNI/Polri untuk mengantisipasi ekses kekerasan, lanjut Shiskha, tentu instrumen idealnya secara institusi adalah adanya upaya preventif. Selain pelaku lapangan yang paham tugas dan kewenangannya termasuk prinsip HAM serta mandat tugas yang jelas termasuk aturan pelibatannya, juga pelaksanaan terkait jalur komando yang jelas tentang transparansi  dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi tugasnya. Hal lainnya adalah perlunya upaya jaminan penegakan hukum tentang mekanisme evaluasi jika ada kesalahan di lapangan.

Upaya mendisiplinkan masyarakat, persoalan utamanya adalah lebih kepada rendahnya kepercayaan dan wibawa konstruksi ”negara” di mata masyarakat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga yang melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diminta mengenakan rompi Pelanggar PSBB dan menyanyikan lagu ”Indonesia Raya” saat dirazia oleh petugas gabungan satpol PP, TNI, dan Polri di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2020). Sanksi bagi warga pelanggar PSBB mulai diterapkan seperti teguran tertulis dan sanksi sosial. Disiplin warga dalam menjalankan PSBB diharapkan dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Dukungan warga jadi kunci

Baca juga: Matangkan Penerapan Normal Baru

Terkait dengan pelaksanaan upaya mendisilpinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan, Hadi pun meminta dukungan semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat bekerja sama demi keberhasilan pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan yang dilaksanakan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Obyek pendisiplinan protokol kesehatan dilakukan di berbagai sektor, seperti sarana transportasi massal, pasar, mal, tempat pariwisata, dan lain sebagainya di 1.800 titik obyek.

Nantinya, lanjut Hadi, TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan melakukan kerja sama, termasuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar dapat melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Diharapkan, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat itu, upaya mendisiplinkan warga dapat dilaksanakan sesuai rencana agar masyarakat tetap dapat beraktivitas, tetapi tetap aman dari penularan Covid-19.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Sejumlah personel TNI/Polri serta elemen masyarakat disiagakan untuk mencegah dan menanggulangi bencana alam di Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019).