Warga Hong Kong Bersiap Turun ke Jalan Lagi, Polisi Pun Siaga
›
Warga Hong Kong Bersiap Turun ...
Iklan
Warga Hong Kong Bersiap Turun ke Jalan Lagi, Polisi Pun Siaga
Beijing berencana menerapkan hukuman yang berat kepada penghina lagu kebangsaan China. Tindakan itu dinilai berlebihan oleh para aktivis pro-demokrasi Hong Kong.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
ANTHONY WALLACE/AFP
Polisi antihuru-hara berjaga di jalan ketika warga berdemonstrasi menentang undang-undang keamanan di Hong Kong, 24 Mei 2020.
HONG KONG, RABU — Ratusan polisi antihuru-hara bersiap siaga di sekitar kawasan distrik keuangan Hong Kong, Rabu (27/5/2020), menjelang debat rancangan undang-undang yang menyoal penghinaan terhadap lagu kebangsaan China.
Warga Hong Kong bersiap untuk turun ke jalan lagi setelah pemerintah berencana memperluas cakupan penerapan UU Keamanan Nasional. Termasuk aturan yang akan mengkriminalkan penghina lagu kebangsaan China ”March of The Volunteers” dengan hukuman penjara hingga tiga tahun atau denda sebesar 50.000 dollar Hong Kong.
Polisi telah mendirikan tembok pemisah setinggi 2 meter yang terbuat dari plastik berwarna putih dan biru, sebagai demarkasi antara petugas dan pengunjuk rasa. Mobil dan peralatan keamanan lainnya juga telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.
Gelombang aksi demonstrasi telah kembali setelah Pemerintah China memastikan akan menerapkan UU Keamanan Nasional di Hong Kong, akhir pekan lalu. Ini adalah gelombang demonstrasi besar pertama dalam beberapa bulan terakhir.
Polisi antihuru-hara pun menembakkan gas air mata, semprotan merica, dan water cannon untuk membubarkan warga. Warga, menggunakan payung dan peralatan lain yang sama seperti yang digunakan pada demonstrasi besar tahun lalu, mencoba melawan.
Sejumlah warga dan aktivis pro-demokrasi menyatakan keputusan Pemerintah China dan keputusan pemerintah daerah otonomi khusus Hong Kong yang akan menerapkan UU Keamanan Nasional di sebuah wilayah yang telah menikmati kebebasan dan demokrasi, merupakan sebuah vonis kematian. Sebuah akhir cerita dari Hong Kong.
Kompas
Para pendemo memasang barikade jalan sambil melindungi diri mereka menggunakan payung.
Edith Wong, seorang pekerja kantoran, mengatakan, Beijing ingin secara ketat mengontrol situasi di Hong Kong dengan penerapan UU ini. ”Hong Kong dan warganya dijanjikan tidak akan berubah hingga 50 tahun ke depan. Aku pikir pemerintah (Beijing) telah melanggar komitmen dan janji mereka,” kata Wong.
Dalam kesepakatan dengan Pemerintah Inggris, ketika penyerahan Hong Kong kembali ke China di tahun 1997, Pemerintah China memberikan jaminan bahwa warga pusat keuangan itu bisa menikmati kebebasannya hingga tahun 2047.
Lebih jauh, otonomi dan kebebasan Hong Kong dijamin oleh sebuah perjanjian antara Inggris dan China di tahun 1984. Deklarasi Bersama China-Inggris yang ditandatangani Perdana Menteri China Zhao Ziyang dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher menjamin adanya sistem ”satu negara, dua sistem”.
Dengan penerapan UU Keamanan Nasional ini, Hong Kong bakal tak lagi menganut dua sistem.
Ryan Tsang, seorang pekerja perhotelan, mengakui dirinya khawatir dengan kondisi kekinian di Hong Kong. Namun, dia meyakini, suara warga Hong Kong harus didengar oleh siapa pun juga, termasuk oleh Pemerintah China yang berencana mematikan demokrasi di kawasan itu.
”Kalau Anda sekalian sudah tahu hal ini akan berakhir seperti apa (hilangnya kebebasan dan demokrasi di Hong Kong), Anda harus menyuarakan dengan lantang pendapat Anda. Kami telah menyatakan sebelumnya, kalau Anda tidak keluar sekarang, Anda tidak akan pernah bisa keluar selamanya. Peraturan perundangan ini benar-benar akan memiliki dampak terhadap warga,” katanya.
RUU lagu kebangsaan
Rancangan peraturan ini direncanakan dibacakan untuk kedua kalinya pada hari ini sebelum disahkan menjadi aturan yang mengikat bulan Juni mendatang.
Beijing dibuat geram oleh warga Hong Kong karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap lagu kebangsaan China. Kegeraman itu muncul ketika para penggemar sepak bola mencemooh lagu kebangsaan yang dimainkan sesaat sebelum pertandingan dimulai. Cemoohan ini sendiri sebagai simbol protes terhadap Pemerintah China.
Oposisi pro-demokrasi mengatakan, RUU itu adalah upaya baru untuk mengkriminalkan perbedaan pendapat. Di parlemen, perdebatan mengenai hal ini juga dipastikan akan panas mengingat beberapa kejadian terakhir, bentrokan sesama anggota legislatif yang berbeda pendapat. Oposisi pro-demokrasi dicegah untuk tidak memegang komposisi mayoritas di legislatif.
Kompas
Seorang demonstran ditangkap polisi antihuru-hara Hong Kong, Minggu (24/5/2020). Aktivis pro-demokrasi mulai menggeliat dan mulai menggelar aksi demonstrasi menentang keputusan Kongres dan Pemerintah China yang berencana menerapkan UU Keamanan Nasional di Hong Kong.
Namun, oposisi pro-demokrasi mampu memanfaatkan dan mengulur-ulur waktu untuk menghentikan pembahasan peraturan yang mengekang ini dibahas dan ditentukan pelaksanaannya melalui pemungutan suara.
Dengan tekanan dari Beijing yang semakin keras, oposisi membutuhkan banyak dukungan dari akar rumput untuk berhadapan dengan para politisi pro-Beijing.
Pemimpi Hong Kong Carrie Lam menyatakan, undang-undang itu tidak akan meredam dan mengekang kebebasan warganya meski dia belum melihat rincian lengkap dari apa yang diusulkan Beijing.
Pemerintah Amerika Serikat berencana menyatakan sikap resmi mereka terhadap kondisi Hong Kong pekan ini. (AFP/REUTERS)
