Beijing membandingkan penanganan radikalisme di Xinjiang dengan program antiteror Washington. AS diketahui menahan banyak orang di berbagai penjara rahasia selama bertahun-tahun tanpa jelas kapan diadili.
Oleh
kris mada
·2 menit baca
AFP/GREG BAKER
Dalam foto yang diambil pada 31 Mei 2019 ini memperlihatkan dua wanita mendekorasi kuburan di kuburan Uighur di pinggiran Hotan di wilayah Xinjiang, China. DPR AS, Rabu (27/5/2020), menyetujui sanksi atas pejabat China yang diduga terlibat dalam kekerasan terharap warga Uighur.
WASHINGTON, KAMIS — Dewan Perwakilian Rakyat Amerika Serikat menyetujui sanksi bagi pejabat-pejabat China yang terlibat dugaan kekerasan terhadap orang Uighur di Xinjiang. Daftar sanksi disusun oleh pemerintah.
Persetujuan diberikan DPR AS dalam rapat pada Rabu (27/5/2020) sore waktu Washington atau Kamis dini hari WIB. Dari 414 orang yang hadir dalam rapat virtual, 413 mendukung sanksi tersebut. Jumlah pendukung menunjukkan sanksi disepakati baik oleh Demokrat maupun Republik.
”Jika Amerika tidak bersuara soal (pelanggaran) HAM di China karena alasan ekonomi, kita akan kehilangan hak moral untuk membahas HAM di mana pun,” kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi.
Anggota komisi luar negeri pada DPR AS, Michael McCaul, menuding China melakukan pemusnahan budaya terhadap orang Uighur. ”Beijing ingin menghapus semua kebudayaan (Uighur) karena menilai tidak sesuai kebudayaan China versi partai komunis. Kita tidak bisa hanya diam dan membiarkan itu terjadi. Kediaman kita akan menjadikan dukungan diam-diam,” ujarnya.
Setelah persetujuan DPR, yang disokong Demokrat dan Republikan, Pemerintah AS perlu menetapkan siapa saja pejabat China yang bertanggung jawab atas dugaan penyiksaan dan penahanan orang Uighur dan kelompok minoritas lain di China.
Washington harus membekukan aset mereka di AS dan melarang mereka masuk AS. Secara khusus, DPR AS menyebut Ketua Partai Komunis China di wilayah Xinjiang, Chen Quanguo, dalam keputusan soal sanksi.
AFP/ANTHONY WALLACE
Dalam foto yang diambil pada 22 Desember 2019 ini, polisi menahan sejumlah pengunjuk rasa di Hong Kong yang menyerukan dukungan bagi minoritas Uighur di China.
Presiden AS Donald Trump bisa saja menolak dan memveto keputusan DPR AS soal sanksi itu. Walakin, Kongres AS bisa membatalkan veto itu. Demokrat dan Republikan di Kongres AS sama-sama mendukung sanksi terkait Uighur. Bahkan, sejumlah senator AS mengusulkan larangan ekspor semua hal buatan Xinjiang.
Beijing berulang kali menolak tudingan penangkapan dan penahan massal orang Uighur. China berkeras hanya orang yang diduga terpapar atau terkait kelompok radikal yang dibawa pusat pendidikan ulang.
AP / NG HAN GUAN
Menteri Propaganda China Huang Kunming berbicara dalam sebuah forum tentang hak asasi manusia di Beijing, Rabu (11/12/2019). Pejabat China mengecam di AS atas undang-undang terbaru yang disahkan oleh Kongres yang mengkritik Beijing karena kebijakannya di Hong Kong dan Xinjiang, serta sengketa perdagangan.
Kementerian Luar Negeri China pernah menuding AS munafik. Beijing membandingkan penanganan radikalisme di Xinjiang dengan program antiteror Washington.
AS diketahui menahan banyak orang di berbagai penjara rahasia selama bertahun-tahun tanpa jelas kapan diadili. Orang-orang itu dituding terlibat jaringan teror. (REUTERS)
