logo Kompas.id
Pemerintah Kaji Keputusan...
Iklan

Pemerintah Kaji Keputusan Relaksasi Pembatasan Sosial

Pemerintah masih mengkaji sejumlah aspek epidemiologi terkait penularan Covid-19. Kajian ini dibutuhkan untuk menentukan kebijakan pelonggaran atau pengetatan pembatasan sosial berskala besar.

Oleh
Deonisia Arlinta
· 3 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/WdPLrw2cIQT8nPxuF4LxoaNF3V8=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2Fbaa0731d-c1c5-4707-8907-14b1252f0237_jpg.jpg
KOMPAS/AGUIDO ADRI

Warga berbondong-bondong datang ke Pasar Pagi Asemka, Roa Malaka, Jakarta Barat, Selasa (26/5/2020). Sejumlah warga dan pedagang tampak tidak mematuhi aturan pembatasan sosial berskala besar dengan tidak melindungi diri mengunakan masker.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah masih mengkaji sejumlah aspek epidemiologi terkait penularan Covid-19 atau penyakit yang disebabkan virus korona baru di masyarakat. Kajian ini dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk menentukan keputusan relaksasi pembatasan sosial berskala besar, khususnya dalam penerapan normal baru di masa pandemi ini.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto,  mengatakan, penularan Covid-19 di sejumlah daerah mulai terkendali. Namun, sejumlah daerah lain masih mengalami penambahan kasus baru yang signifikan. Hingga kini ada empat provinsi dan 23 kabupaten/kota yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Editor:
evyrachmawati
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000