Pencabutan Status Khusus Hong Kong Bisa Merugikan Amerika
›
Pencabutan Status Khusus Hong ...
Iklan
Pencabutan Status Khusus Hong Kong Bisa Merugikan Amerika
Keinginan China menerapkan UU keamanan di Hong Kong dan Makau terus memicu reaksi keras negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
Kompas
Dua perempuan memegang poster bendera Amerika Serikat dan Presiden AS Donald Trump selama unjuk rasa di mal di Hong Kong, Kamis (28/5/2020).
HONG KONG, JUMAT — Pemerintah Hong Kong memperingatkan Washington bahwa mencabut status khusus Hong Kong bisa menjadi ”pedang bermata dua” bagi Amerika Serikat. Hong Kong mendesak negara adidaya itu untuk berhenti campur tangan dalam urusan dalam negeri Hong Kong.
Pernyataan itu disampaikan menyusul respons Presiden AS Donald Trump terhadap perkembangan pembahasan undang-undang keamanan nasional China yang disetujui parlemen China. UU ini oleh para aktivis demokrasi dan negara Barat dikhawatirkan akan menggerus kebebasan.
Trump yang berjanji memberikan respons tegas atas perkembangan ini akan memberikan keterangan pers pada Jumat (29/5/2020) ini. ”Kami akan mengambil keputusan yang jelas dan kami akan membahasnya besok,” ujar Trump.
Di bawah aturan Kongres, Trump berwenang menentukan apakah akan mencabut seluruhnya, mencabut beberapa, atau tidak mencabut sama sekali kekhususan Hong Kong dalam hubungan perdagangan dengan AS.
AP/EVAN VUCCI
Kepala penasihat ekonomi Gedung Putih, Larry Kudlow, berbicara dengan wartawan di luar Gedung Putih, Jumat, 3 Mei 2019, di Washington.
Penasihat ekonomi Trump, Larry Kudlow, memperingatkan, otoritas Hong Kong mungkin akan diperlakukan seperti China dalam perdagangan dan urusan keuangan lainnya. Selama ini, dalam relasi ekonomi dengan AS, Hong Kong menikmati status khusus dari UU AS karena otonominya yang besar dari Beijing.
Departemen Luar Negeri AS, Kamis (27/5/2020), mengatakan, pihaknya dapat ”mencabut perlakuan khusus bagi Hong Kong”. Selama ini, bekas koloni Inggris itu menikmati otonomi yang besar di bawah formula ”satu negara, dua sistem” sejak dikembalikan ke China tahun 1997.
”Sanksi apa pun akan jadi pedang bermata dua yang tidak hanya merugikan kepentingan Hong Kong, tetapi juga merugikan AS secara signifikan,” demikian pernyataan Pemerintah Hong Kong, Kamis (27/5/2020).
REUTERS/TYRONE SIU
Pemandangan gedung-gedung pencakar langit di Hong Kong, China. Foto diambil pada Kamis (28/5/2020).
Selain itu, dari tahun 2009 sampai 2018, surplus perdagangan AS dengan Hong Kong merupakan yang terbesar di antara mitra dagang lainnya dengan total 297 miliar dollar AS serta ada sebanyak 1.300 perusahaan AS berbasis di Hong Kong.
UU keamanan
Beijing menyebutkan bahwa UU keamanan nantinya akan mengatur pemisahan diri, subversi, terorisme, dan campur tangan asing terhadap Hong Kong. Badan intelijen China juga dimungkinkan untuk mendirikan markasnya di Hong Kong.
Rencana China itu memicu protes besar di Hong Kong dalam beberapa bulan terakhir. Ribuan orang turun ke jalan-jalan minggu ini. Polisi antihuru-hara terpaksa membubarkan mereka dengan menembakkan peluru merica, gas air mata, juga meriam air.
Dalam kesempatan berbeda, seperti diberitakan koran lokal, Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mendesak ”sesama warga” untuk ”bergandengan tangan mengejar mimpi kita dengan mengesampingkan perbedaan”.
REUTERS/TYRONE SIU
Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam berbicara dalam jumpa pers di Hong Kong, Selasa (26/5/2020).
Lam mengatakan, UU keamanan diperlukan antara lain untuk menanggapi isu ancaman teroris, serta adanya entitas yang memperjuangkan kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri. Entitas itu dilihat telah meminta campur tangan asing dan menantang otoritas Beijing serta otoritas lokal.
Di sisi lain, para pengunjuk rasa mengusung lima tuntutan. Lima tuntutan dari protes prodemokrasi tahun lalu itu termasuk hak pilih universal dan penyelidikan independen terhadap polisi dalam menangani protes, bukan tuntutan untuk merdeka. Namun, sekelompok kecil pemrotes mengibarkan bendera ”kemerdekaan Hong Kong”. Kemerdekaan Hong Kong adalah sesuatu yang terlarang bagi Beijing.
UU keamanan bersama dengan UU yang mengkriminalisasi siapa pun yang tidak menghormati lagu kebangsaan China dilihat oleh para pemrotes sebagai upaya terakhir Beijing untuk memperkuat kendalinya atas Hong Kong.
UU keamanan yang kemungkinan berlaku mulai September nanti dikecam juga oleh Inggris, Australia, Kanada, dan beberapa negara lain. Inggris mengatakan, UU itu akan memperbesar peluang Inggris memberikan visa nasional bagi pemegang paspor Hong Kong kecuali China mencabut UU itu. (REUTERS)
