Kubu Mahathir dan Muhyiddin saling pecat dari keanggotaan Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Perseteruan kembali terjadi setelah Raja Malaysia meminta jangan ada perselisihan lagi.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
AP/VINCENT THIAN, FILE
Foto yang diambil pada 9 Mei 2019 ini memperlihatkan Mahathir Mohamad—kala itu menjabat Perdana Menteri Malaysia—saat berbicara dalam konferensi pers di Putrajaya, Malaysia.
KUALA LUMPUR, JUMAT — Perseteruan politik di Malaysia kembali meletus meski Raja Malaysia telah meminta jangan ada keributan lagi. Letupan terbaru berupa pemecatan Mahathir Mohammad oleh partai yang didirikannya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia.
Sekretaris Pelaksana Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) Muhammad Shuhaimi Yahya mengirimkan surat pemecatan kepada Mahathir, Mukhriz Mahathir, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Maszlee Malik, dan Amiruddin Hamzah. Surat itu tersiar pada Kamis (28/5/2020) malam. Media Malaysia, seperti The Star, Bernama, dan Malaysia Kini, melaporkan bahwa mereka dinilai melanggar kebijakan partai kala memilih duduk di barisan oposisi selama sidang parlemen Malaysia pada 18 Mei 2020.
Anggota Dewan Tertinggi PPBM, Wan Saiful Wan Jan, mengatakan, keanggotaan partai otomatis berakhir kala secara terbuka melanggar AD/ART partai. Keputusan duduk di barisan oposisi dinilai sebagai pelanggaran AD/ART. Sebab, kini PPBM menjadi bagian pemerintahan. ”Mereka tidak dipecat. Mereka keluar dari partai,” ujarnya sebagaimana dikutip The Star.
AP PHOTO/FL WONG
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melambaikan tangan setelah beraudiensi dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (24/2/2020). Mahathir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Mahathir dan seluruh anggota parlemen yang dinyatakan dipecat itu mengaku belum menerima surat tersebut. Sementara sekutu Mahathir di PPBM, Marzuki Yahya, balik memecat Suhaimi karena dinilai menyalahgunakan kewenangan dan melanggar tata tertib. Padahal, untuk membela Mahathir, Marzuki menyebut pemecatan harus melalui sidang komite disiplin dan Dewan Tertinggi PPBM. Pemecatan Mahathir dan kelompoknya ataupun pemecatan Suhaimi oleh Marzuki tidak melalui persidangan di dua lembaga partai itu.
Marzuki menyatakan diri masih sah sebagai Sekretaris Jenderal PPBM. Sementara sejumlah politikus PPBM mengatakan, Marzuki telah diganti oleh Hamzah Zainuddin. Oleh Ketua Umum PPBM, Muhyiddin Yasin yang saat ini juga menjadi Perdana Menteri Malaysia, Hamzah Zainuddin ditunjuk menjadi Sekjen PPBM. Muhyiddin menunjuk Hamzah Zainuddin sebagai Sekjen PPBM.
Sebelum baku pecat ini, sengketa internal PPBM lebih dulu terjadi di Kedah. Sejumlah anggota parlemen Kedah dari PPBM menarik dukungan bagi Mukhriz. Akibatnya, anak Mahathir itu harus melepaskan jabatan sebagai Menteri Besar Kedah mulai awal Mei 2020.
Perebutan PM
Perseteruan internal PPBM melanjutkan perselisihan sejak Februari 2020. Mahathir harus melepaskan kursi PM Malaysia setelah sejumlah anggota parlemen dari PPBM dan Partai Keadilan Rakyat (PKR) menarik dukungan bagi Pakatan Harapan (PH). Langkah itu membuat PH kekurangan syarat jumlah kursi minimal di parlemen, yakni 112, untuk membentuk pemerintahan.
AP PHOTO
Anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat naik bus bertingkat dan melambaikan tangan kepada pendukung mereka saat mereka menuju Istana Nasional untuk bertemu raja di Kuala Lumpur, Malaysia. Foto diambil Rabu (26/2/2020). Raja Malaysia mengadakan konsultasi yang tidak biasa dengan anggota parlemen selama sedetik hari Rabu untuk menyelesaikan kekosongan politik yang disebabkan oleh keruntuhan mendadak koalisi yang berkuasa dan pengunduran diri PM Mahathir Mohamad.
Setelah keluar dari PH, para politikus PPBM dan PKR itu membentuk Perikatan Nasional bersama Barisan Nasional dan Partai Islam Malaysia (PAS). Mahathir menolak bergabung di PN karena ada BN yang dinilainya korup.
Mahathir setuju berdamai dengan seteru yang pernah jadi anak didiknya, Anwar Ibrahim, untuk membentuk PH demi mengalahkan BN di pemilu 2018. Selama pemerintahan PH, koalisi itu bolak-balik berselisih soal penyerahan kursi PM dari Mahathir ke Anwar.
PH harus melepaskan kursi PM sama sekali kala Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agung XVI, secara mendadak menunjuk Ketua Umum PPPBM Muhyiddin Yasin menjadi PM. Penunjukan itu ditentang secara terbuka oleh Mahathir yang menyatakan disokong hampir 130 dari 222 anggota parlemen Malaysia. Klaim Mahathir sama saja menyatakan Muhyiddin hanya didukung 92 anggota parlemen atau di bawah syarat minimal untuk membentuk pemerintahan.
HAFIZ ITAM / MALAYSIA'S DEPARTMENT OF INFORMATION / AFP
Muhyiddin Yassin pada hari pertamanya di Kantor Perdana Menteri di Putrajaya, Malaysia, Senin (2/3/2020).
Meski ada klaim Mahathir, raja meminta tidak ada lagi perseteruan politik dan perebutan jabatan PM. Permintaan itu disampaikan dalam sidang perdana parlemen Malaysia sejak Muhyiddin menjadi PM, yakni pada 18 Mei 2020. Sidang itu hanya mendengarkan pidato raja.
Akibatnya, Mahathir dan para sekutunya tidak bisa mengajukan mosi tidak percaya kepada PM. Dalam tata negara Malaysia, PM bisa dijatuhkan oleh mosi tidak percaya yang disokong sekurangnya 112 anggota parlemen.
