Kebijakan Cepat dan Terukur Korsel, Pembatasan Disertai Pengujian Masif
›
Kebijakan Cepat dan Terukur...
Iklan
Kebijakan Cepat dan Terukur Korsel, Pembatasan Disertai Pengujian Masif
Pemerintah Korea Selatan tidak mau kecolongan dalam penanganan COvid-19. Penemuan kluster baru di gudang logistik perusahaan e-dagang Coupang, ditindaklanjuti dengan kebijakan yang terukur dan terarah.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
SEOUL, JUMAT -- Pemerintah Korea Selatan bergerak cepat untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan Covid-19 yang lebih luas setelah kluster penyebaran baru ditemukan di tengah upaya untuk melandaikan penularan penyakit ini.
Pemerintah Korsel memutuskan melakukan pembatasan sosial terukur dan terbatas di beberapa wilayah serta melakukan pengujian secara masif pada warga yang terlacak sempat berhubungan dengan kluster penyebaran baru ini.
”Dua minggu ke depan akan menjadi titik kritis dalam mengukur, apakah pandemi virus ini akan menyebar ke seluruh wilayah metropolitan (Seoul) atau tidak,” kata Wakil Menteri Kesehatan Kim Gang-lip, Jumat (29/5/2020).
Keputusan untuk menerapkan kembali pembatasan sosial diambil setelah selama tiga hari berturut-turut, sejak Rabu hingga Jumat (27-29/5), terjadi kenaikan jumlah warga yang positif Covid-19. Pada Jumat, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korsel mencatat 58 kasus baru di Seoul dan sekitarnya.
Sejumlah 55 kasus di antaranya terkait dengan kluster pergudangan salah satu perusahaan e-dagang, Coupang, di Bucheon, Seoul barat. Sebanyak 20 orang yang terpapar tinggal di kawasan Seoul dan Provinsi Gyeonggi. Sementara 18 orang lagi tinggal di kawasan Incheon dan sisanya tersebar di kota lain di sekitar Seoul.
Pemerintah Korsel telah mengeluarkan larangan beroperasi kembali galeri seni, museum, dan taman. Larangan itu mulai dijalankan pada Jumat kemarin. Pemerintah juga telah meminta para pengusaha lebih fleksibel terhadap tata kerja karyawannya. Korsel selama ini menjadi model penanganan pandemi yang tergolong sukses sehingga menjadi rujukan banyak negara di dunia.
Tutup dua pekan
Pemerintah Korsel mulai Jumat juga memberlakukan pembatasan yang lebih luas terhadap warga yang tinggal di Seoul dan sekitarnya. Otoritas kesehatan mengimbau warga Seoul dan sekitarnya, wilayah yang dihuni lebih dari 50 persen populasi Korsel, untuk menghindari dan tidak mengadakan pertemuan massal, termasuk acara keagamaan selama dua pekan ke depan. Restoran dan tempat hiburan malam juga ditutup hingga dua pekan ke depan.
Untuk menghindari penularan di kalangan murid atau siswa sekolah, Kementerian Pendidikan Korsel mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah kehadiran siswa di sekolah.
Wakil Menteri Pendidikan Korsel Park Baeg-beom menyatakan, untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pihak sekolah hanya bisa membolehkan sepertiga dari jumlah murid atau siswa yang hadir di sekolah.
Terhadap murid atau siswa sekolah menengah atas atau yang sederajat, kementerian membolehkan dua pertiga siswa atau murid bisa hadir di sekolah. Bagi siswa yang belum bisa hadir di sekolah secara langsung, Park meminta mereka tetap belajar dari rumah secara daring.
Lebih lanjut Park mengatakan, kebijakan itu hanya berlaku untuk Kota Seoul dan sekitarnya atau wilayah yang dinilai masih sangat riskan terhadap penyebaran penyakit Covid-19. Untuk wilayah lainnya, kegiatan belajar mengajar akan diusahakan secara bertahap mulai 3 Juni, pekan depan.
Para siswa dan keluarga yang terkait dengan kluster Coupang diminta untuk tidak hadir di sekolah. Sebanyak 502 sekolah di dekat kawasan pergudangan Coupang tetap ditutup hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan.
Di kluster penyebaran Coupang terdapat 4.100 karyawan, tetapi baru sekitar 3.000 orang yang mengikut tes. Diperlukan pengujian laboratorium secara menyeluruh dan cepat terhadap karyawan dan keluarganya.
Penerapan kembali pembatasan sosial tidak terlepas dari dua kejadian penularan dalam tiga pekan berturut-turut. Pertama, di tempat hiburan malam dan kini, yang kedua, terjadi di area pergudangan.
Inspeksi total
Perdana Menteri Korea Selatan Chung Sye-kyun menyatakan, pemerintah akan melakukan inspeksi menyeluruh terhadap pusat-pusat logistik dan distribusi barang, baik e-dagang maupun yang konvensional, untuk meminimalkan kemungkinan meluasnya infeksi. ”Kami tengah membahas langkah darurat untuk memeriksa seluruh pusat logistik dan distribusinya,” ujarnya.
Tidak hanya kantong-kantong distribusi logistik yang harus diperiksa. Sye-kyun juga mendesak otoritas kesehatan dan pemerintah daerah menemukan tempat-tempat kerja yang tidak menggubris protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Dia menilai, kondisi kerja seperti itu masih banyak ditemukan di lapangan.
”Saya mendesak otoritas kesehatan dan pemerintah daerah untuk menemukan fasilitas ini satu per satu, memeriksa dan mengarantina mereka. Kecerobohan berakibat fatal bagi semuanya,” tutur Sye-kyun.
Lee Jae-myung, Gubernur Provinsi Gyeonggi—yang merupakan lokasi pergudangan Coupang—mengatakan, dirinya telah memerintahkan pergudangan yang dikelola Coupang untuk tidak beroperasi selama dua pekan mendatang.
Dirinya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bucheon agar semua karyawan dan keluarganya diperiksa secara teliti untuk menghindari krisis baru akibat penyebarluasan virus.
Coupang, perusahaan e-dagang terbesar di Korsel yang didukung oleh perusahaan investasi Softbank, Jepang, setiap hari beroperasi 24 jam. Pengoperasian ini membutuhkan banyak pekerja dan membuat mereka terus membuka lapangan kerja agar distribusi logistik bisa berjalan tanpa henti.
Otoritas Kesehatan Kota Bucheon mengatakan, mereka telah melakukan pengujian terhadap 3.700 dari 4.100 karyawan tetap dan temporer di pergudangan itu. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 100 kasus positif Covid-19, termasuk para pekerja.
Menurut beberapa karyawan Coupang, di beberapa area kerja mereka tidak ada kontrol yang ketat atas protokol kesehatan, termasuk terkait penggunaan masker. Namun, Manajemen Coupang mengaku telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (AFP/REUTERS)