Pendidikan vokasi dimungkinkan dari jenjang SMK sampai S3 terapan. Pengembangan seperti itu telah diatur di Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di luar negeri, pendidikan tinggi vokasi sudah banyak menyediakan program S2 dan S3 Terapan. Jerman dan Jepang adalah contoh negara yang telah memiliki banyak layanan program S2 dan S3 terapan.
Pendidikan vokasi dimungkinkan dari jenjang SMK sampai S3 terapan
Sejalan dengan pengembangan program S2 sampai S3 Terapan, Wikan kembali mengingatkan program "pernikahan massal" yang digagas oleh Direktorat Jenderal yang dia pimpin. Program ini mendorong program studi-program tinggi di pendidikan tinggi vokasi untuk berkolaborasi erat dengan industri.
Sejak tahun akademik 2013, Indonesia telah memiliki Program Magister Terapan. Sampai dengan saat ini, terdapat 23 politeknik dan beberapa universitas ataupun institut di seluruh Indonesia yang sudah membuka program S2 Terapan. Keberadaan program studi itu bertujuan memberikan alternatif pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia profesional secara kompeten.
"Program Magister Terapan diharapkan bisa menyiapkan sumber daya manusia profesional yang semakin kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Selain aspek teknis, softskills dan kepemimpinan mahasiswa selama ikut S2 Terapan juga semakin matang," kata Wikan.
Menurutnya, program studi pascasarjana terapan mendorong pihak industri dan pengguna lulusan mengakomodasi proses pembelajaran, kegiatan riset terapan, pengabdian masyarakat, sarana, dan dukungan pembiayaan sejak awal peserta didik diterima sampai lulus.
Baru 10 persen
Direktur Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia, Marlock, saat dihubungi Senin (1/6/2020), di Jakarta, menceritakan, anak SMK yang mampu melanjutkan kuliah ke pendidikan tinggi diperkirakan baru 10 persen. Sisanya memilih menikah, berdagang, atau bekerja sebagai tenaga kerja formal.
Anak desa lulusan SMK umumnya sampai sekarang juga enggan merantau. Penyebabnya adalah mereka hanya digaji upah minimum regional, kontrak kerja cuma setahun, tetapi durasi bekerja setiap hari terlalu panjang.
"SMK sebenarnya sudah hadir sampai ke tingkat desa. Namun, penyebaran industri tidak demikian. Akibatnya, lowongan kerja sedikit sehingga mereka menganggur," kata dia.
Marlock menyebutkan, setiap tahun rata-rata lulusan SMK mencapai sekitar 1,5 juta orang. Pusat perbelanjaan di perkotaan bertambah terus setiap tahun, tetapi industri tidak.
Pengawas SMK Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Subang, Priyanto, saat dihubungi terpisah, menceritakan, pendidikan SMK sesuai standar kompetensi lulusan saat ini memang dipersiapkan untuk bekerja atau berwirusaha. Hal ini tidak menutup kemungkinan lulusannya melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
Saat ini, sejumlah bidang keahlian di SMK menunjukkan kondisi jenuh. Akibatnya, para lulusannya bekerja tidak sesuai bidang atau bahkan tidak bekerja. Kalaupun ingin bekerja ke lembaga formal, lulusan SMK mau tidak mau harus melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi agar mereka bisa diterima.
Senada dengan Marlock, Priyanto juga mengamati antara jumlah lulusan pendidikan vokasi, terutama SMK, dengan lapangan kerja tidak seimbang. Bagi lulusan yang mampu akan melanjutkan kuliah. Jika tidak, mereka memilih berwirausaha.
Idealnya, pendidikan tinggi vokasi dan SMK semestinya menjadi satu kesatuan utuh dalam upaya menyiapkan tenaga kerja terampil. Lalu, pendidikan tinggi vokasi dan SMK jadi bagian dari Badan Penanaman Modal dan Investasi Nasional sampai ke tingkat kabupaten/kota, sehingga setiap investasi yang masuk dapat dianalisa dan dipetakan kebutuhan tenaga kerja.
"Agar semuanya itu berjalan dengan baik, saya rasa Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 harus direvisi. Pendidikan vokasi ke depan mesti bisa jadi bagian investasi, industri, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi," tegas Priyanto.
Kesadaran industri
Pada hari yang sama, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) M Aditya Warman berpendapat, pendidikan vokasi sampai jenjang apapun mensyaratkan keterhubungan (link and match) suplai dan permintaan dengan industri. Agar syarat utama itu terpenuhi, lintas kementerian dan lembaga harus duduk bersama membahas cetak biru. Dunia industri dan pendidikan juga dilibatkan.
"Permasalahan di Indonesia adalah ingin membesarkan vokasi, tetapi belum ada cetak biru. Masing - masing kementerian dan lembaga seperti berjalan sendiri - sendiri," kata dia.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit, mempunyai pandangan senada. Indonesia memang boleh memiliki desain nasional pendidikan vokasi sendiri, tetapi bisa menggunakan pengalaman negara-negara yang lebih dulu sukses, seperti Jerman dan Jepang, untuk dijadikan referensi.
Di Jerman, misalnya, keterlibatan industri sangat dioptimalkan. Pemerintah memiliki peraturan perundang-undangan dan komite. Komite memiliki regulasi yang langsung berhubungan dengan profesi-profesi yang lahir dari pendidikan vokasi. Pemerintah daerah juga diikutsertakan. Proses tersebut berlangsung sejak tahun 1970.
Sementara di Indonesia, Anton mengakui, tidak semua pelaku dunia usaha dan dunia industri memiliki kesadaran pentingnya pendidikan vokasi bagi kelangsungan bisnis mereka. Ada pula pelaku yang masih menyamakan pendidikan vokasi sama dengan menerima lulusan sekolah untuk magang.
Baca juga: Sertifikat Kompetensi Jadi Bekal Kerja Lulusan SMK
Dia menyebut butuh investasi agar dunia usaha dan dunia industri mau berperan aktif mendukung kesuksesan pendidikan vokasi. Misalnya, pengusaha harus menyiapkan tenaga pengajar, fasilitas, sistem uji kompetensi profesi, dan kurikulum pelajaran.
"Baik kerja sama dengan SMK maupun pendidikan tinggi vokasi sampai jenjang magister pun, intinya sama yaitu pelaku usaha ataupun industri harus siap dan mau investasi. Untuk saat ini, saya rasa, dunia usaha dan industri perlu disadarkan dulu bahwa pendidikan vokasi bermanfaat bagi daya saing nasional," imbuhnya.
