Inggris Ubah Aturan jika UU Keamanan Hong Kong Berlaku
›
Inggris Ubah Aturan jika UU...
Iklan
Inggris Ubah Aturan jika UU Keamanan Hong Kong Berlaku
PM Inggris menggambarkan bahwa langkah China bertentangan dengan kewajiban Beijing di bawah Deklarasi Bersama. Hal ini sontak akan menjadi alasan bagi Inggris untuk merespon atau menaggapinya.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
HONG KONG, RABU — Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, menyatakan Inggris siap mengubah aturan keimigrasiannya jika China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Pernyataaan itu ada dalam opininya yang dimuat di media South China Morning Post, Rabu (3/6/2020).
"Sejak penyerahan pada 1997, kuncinya adalah konsep berharga \'satu negara, dua sistem\', diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Hong Kong dan didukung oleh Deklarasi Bersama yang ditandatangani Inggris dan China", tulis Johnson.
Menurut Johnson, keputusan China untuk memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong akan membatasi kebebasan Hong Kong dan secara dramatis juga mengikis otonominya.
PM Inggris menggambarkan, langkah China itu bertentangan dengan kewajiban Beijing di bawah Deklarasi Bersama. Ini sontak akan menjadi alasan bagi Inggris untuk merespon atau menanggapinya.
Jika China memberlakukan hukum keamanan nasionalnya, Pemerintah Inggris akan mengubah aturan imigrasi kami.
"Jika China memberlakukan hukum keamanan nasionalnya, Pemerintah Inggris akan mengubah aturan imigrasi kami," kata Johnson.
Di bawah perubahan itu, warga Hong Kong pemegang paspor Nasional Britania Raya akan diizinkan untuk masuk ke Inggris untuk jangka waktu 12 bulan. Ketentuan keimigrasian itu selanjutnya dapat diperbarui dan sekaligus menawarkan hak imigrasi lebih lanjut.
Hak-hak itu termasuk hak untuk bekerja yang dapat ‘menempatkan’ mereka pada jalur untuk mendapatkan status kewarganegaraan Inggris.
Johnson mengungkapkan, sekitar 350.000 orang di Hong Kong saat ini memegang paspor tersebut. Di luar mereka, sebanyak 2,5 juta warga lainnya akan memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri mereka.
Tawaran hak itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka untuk digunakan atau tidak. Bahkan sebelum China mengumumkan rencananya untuk menerbitkan UU Keamanan Nasional, dilaporkan adanya lonjakan pembaruan Paspor Nasional Luar Negeri Inggris oleh warga Hong Kong
Konsultan-konsultan imigrasi juga telah melaporkan serbuan pertanyaan dari orang-orang di Hong Kong yang ingin pindah ke luar negeri.
Sebagaimana diwartakan, Parlemen China pada pekan lalu menyetujui keputusan untuk membuat dan memberlakukan UU Keamanan Nasional bagi Hong Kong.
Lewat UU itu, otoritas Hong Kong memiliki dasar untuk mengekang hal-hal atau tindakan-tindakan yang dinilai sebagai hasutan, pemisahan diri, tindak terorisme, dan campur tangan asing. Agen keamanan dan intelijen China pun akan dapat ditempatkan di Hong Kong untuk pertama kalinya.
Pada Selasa (2/6/2020), Pemerintah Inggris telah memperingatkan Beijing untuk menghentikan langkah itu. Jika diteruskan, Beijing dinilai berisiko menghancurkan salah satu permata ekonomi Asia itu sekaligus merusak reputasi China.
Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump memerintahkan pemerintahannya untuk memulai proses penghapusan perlakuan khusus AS untuk Hong Kong, sebagai langkah untuk menghukum China.
Perkembangan di Hong Kong
Dari Hong Kong juga dilaporkan para anggota Parlemen Hong Kong Rabu ini dijadwalkan melanjutkan debat mengenai RUU kontroversial yang akan membuat penghinaan lagu kebangsaan China sebagai pelanggaran kriminal. Protes warga pro demokrasi Hong Kong masih terbuka sifatnya untuk berlanjut.
Peringatan tahunan -kali ini peringatan ke-31- untuk memperingati Tragedi Tiananmen pada 4 Juni telah dibatalkan untuk pertama kalinya karena pandemi Covid-19. Namun para aktivis masih berencana untuk menggalang acara-acara peringatan.
Larangan peringatan itu dilakukan sekaligus menyusul rencana China untuk secara langsung memberlakukan UU Keamanan Nasional itu di Hong Kong.
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menuduh pemerintah asing telah menerapkan "standar ganda" dalam reaksi mereka terhadap rencana Beijing. Lam, bersama dengan pejabat dari departemen keadilan dan keamanan, tiba di Beijing pada Rabu ini untuk membahas UU baru itu. Beberapa perusahaan, termasuk HSBC Holdings, dilaporkan mendapat tekanan untuk mendukung UU itu.
Mantan pemimpin Hong Kong Leung Chun-ying memanggil manajemen bank global itu karena bank itu tidak membuat sikap yang jelas atas UU itu.
Pada Rabu, Jardines Group -salah satu perusahaan perdagangan asing di Hong Kong- menerbitkan pernyataan satu halaman penuh di surat kabar pro-Beijing Ta Kung Pao.
Manajemen Jardines mengatakan penting sifatnya untuk membuat kerangka hukum guna melindungi keamanan nasional kota. Induk perusahaan Jardines, yakni Jardine Matheson Holdings, terdaftar di Singapura.
"Ini dapat memastikan bahwa Hong Kong terus menyerap investasi, meningkatkan peluang kerja dan menjamin mata pencaharian masyarakat,” demikian Jardines dalam pernyataannya. (REUTERS)