SIKM Konstruksi Bisa Diajukan Satu Pelamar untuk Puluhan Pekerja Sekaligus

Satu orang bisa menanggung puluhan pekerja konstruksi sekaligus, baik untuk infrastruktur besar maupun skala proyek konstruksi rumah tangga.

Kompas/AGUS SUSANTO

Pekerja berada di ketinggian proyek pembangunan kereta ringan (LRT) di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2020). Hingga 20 Maret 2020, progres pengerjaan konstruksi LRT Jabodebek tahap I sudah mencapai 70,9 persen dan pengoperasian penuh diproyeksi baru medio 2022.

JAKARTA, KOMPAS – Sektor konstruksi menjadi sektor pertama dari 11 sektor strategis di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberi izin mengurus surat izin keluar masuk atau SIKM bagi pekerjanya dalam bentuk tanggungan. Pemimpin proyek bisa mengurus izin puluhan orang sekaligus dari luar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk bekerja di proyek konstruksi di Ibu Kota.

Demikian keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra, Rabu (3/6/2020). Dalam siaran pers tertulis ia menyatakan bahwa satu orang penanggungjawab proyek konstruksi bisa menanggung hingga 20 pekerja dari luar Jabodetabek. Penanggungjawab yang melamar pembuatan SIKM di laman corona.jakarta.go.id bertindak sebagai penjamin para pekerja yang akan didatangkan ke Jakarta.

Secara terpisah, Kepala Seksi Penyuluhan DPMPTSP Jakarta, Rinaldi, yang bertugas menangani teknis pembuatan SIKM menjabarkan bahwa sistem tanggungan ini juga berlaku bagi proyek konstruksi personal, seperti pembangunan rumah tinggal milik pribadi. “Pemilik rumah tersebut yang memohon pembuatan SIKM kepada kami. Syaratnya melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), daftar nama beserta nomor kartu tanda penduduk para pekerja, dan surat keterangan sehat beserta hasil tes cepat dari dinas kesehatan kabupaten/kota asal pekerja yang membuktikan mereka tidak mengidap Covid-19,” tuturnya.

Baca juga: Mulai Jumat, Warga Wajib Tunjukkan Surat Izin Keluar-Masuk Jakarta

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pekerja merampungkan pembangunan konstruksi Stasiun Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (25/4/2020).

Ia menerangkan, cara ini ditempuh untuk mendidik masyarakat bertindak jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan kembali operasional bisnis masing-masing. Apabila masyarakat menginginkan roda ekonomi dan kegiatan sehari-hari kembali berputar, mereka berperan besar memastikan segala sesuatu dilakukan berdasarkan protokol keamanan dan kesehatan di masa pandemi.

“Aturan mengenai SIKM ini mengacu kepada Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik. Apabila pemilik rumah atau pemimpin proyek konstruksi ketahuan berbohong terkait kelengkapan berkas dan tujuan kedatangan pekerja ke Jakarta, mereka bisa dituntut 12 tahun penjara atau denda Rp 12 miliar,” kata Rinaldi.

Baca juga: Pengendara Tujuan Jakarta yang Tanpa SIKM Mulai Menurun

Sebelumnya, Davy Sukanta dari Dewan Pertimbangan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia mengatakan, perusahaan-perusahaan konstruksi selain terikat kepada peraturan daerah masing-masing, juga harus mematuhi peraturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Aturan teknis mengenai pekerjaan konstruksi dan pengamanannya sangat spesifik dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya.

Pekerja proyek konstruksi membeli makan siang dari pedagang keliling saat jam istirahat di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019).Jangan terburu-buru

Sementara itu, peneliti dari Program Perencanaan Kota dan Real Estat (Centropolis) Universitas Tarumanagara, Suryana Herlambang mengingatkan agar jangan semua wilayah di Jakarta bisa mengaplikasikan SIKM konstruksi ini. Pemerintah Provinsi Jakarta hendaknya membuat panduan yang jelas mengenai nama-nama lokasi yang sudah aman dan bisa membuka proyek konstruksi.

“Harus ada aturan turunan secara teknis dari Pemprov Jakarta mengenai protokol kerja dan keamanan di proyek konstruksi. Jangan sampai terjadi kasus klaster Covid-19 baru seperti di Singapura yang muncul di asrama tempat tinggal para pekerja proyek bangunan dan infrastruktur yang umumnya adalah pendatang,” ujarnya.

Sejauh ini, terdapat 62 rukun warga yang statusnya masih merah. Lokasinya, antara lain di Palmerah, Pademangan, Kebon Kacang, Penjaringan, dan Sunter Agung. Menurut Suryana, semestinya di RW yang jelas-jelas merah dan akan diterapkan pembatasan sosial berskala besar jangan dulu membuka proyek konstruksi, baik komersil maupun pribadi. Jangan mengambil risiko mendatangkan orang dari luar dulu sampai situasi benar-benar aman.