Vietnam Usulkan KTT Tatap Muka, Anggota ASEAN Belum Bersikap
›
Vietnam Usulkan KTT Tatap...
Iklan
Vietnam Usulkan KTT Tatap Muka, Anggota ASEAN Belum Bersikap
Negara-negara anggota ASEAN belum mengambil sikap atas usulan terkait gelaran KTT tatap muka. Perkembangan pandemi Covid-19 dan risiko yang harus diantisipasi para kepala negara ASEAN menjadi pertimbangan utamanya.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Vietnam yang memegang keketuaan Perhimpunan Negara-Negara di Asia Tenggara atau ASEAN tahun ini mengusulkan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN secara langsung atau melalui tatap muka di Vietnam akhir Juni ini.
Negara-negara anggota ASEAN maupun Sekretariat ASEAN belum mengambil sikap atas usulan itu. Perkembangan pandemi Covid-19 dan risiko yang harus diantisipasi para kepala negara ASEAN menjadi pertimbangan utama yang diperhatikan.
Hal itu mengemuka dalam jumpa pers yang digelar secara virtual oleh Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Rabu (3/6/2020). Hadir sebagai pembicara atau penanggap, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu Jose Tavares dan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Yudha Nugraha.
Jose mengungkapkan bahwa Vietnam sebagai Ketua ASEAN tahun 2020 telah menyampaikan usulan KTT ASEAN yang pertama digelar secara fisik atau tatap muka. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung pada 27-28 Juni mendatang. Rangkaian KTT itu meliputi sejumlah hal, sebagaimana halnya kegiatan serupa selama ini oleh ASEAN.
Selain melibatkan para diplomat tinggi hingga menteri-menteri luar negeri, para pemimpin negara anggota ASEAN biasanya hadir dalam pertemuan puncak KTT. Metode pertemuan, sebagaimana diusulkan Vietnam digelar secara fisik itu, itu belum disepakati para anggota ASEAN.
“Pembahasan tentang gelaran KTT secara fisik itu masih dibicarakan. Pilihannya adalah apakah akan digelar secara virtual atau secara langsung. Pandangannya beragam mengingat saat ini situasi kita berada dalam pandemi Covid-19. Risiko-risiko dibicarakan, khususnya keberadaan kepala negara yang akan bepergian ke Vietnam (jika KTT digelar secara langsung),” kata Jose.
Gelaran KTT ASEAN secara rutin tahunan digelar dua kali per tahun, yakni di paruh pertama dan kedua tahunan. Pandemi Covid-19 mengubah jadwal KTT itu. Gelaran KTT ASEAN 2020 pertama sedianya digelar pada April lalu. Namun Pemerintah Vietnam menyatakan hal itu ditunda.
Usulan penundaan itu dilakukan pada Maret lalu seiring dengan pemberlakuan penutupan wilayah merespon pandemi Covid-19. Penundaan itu juga telah diberitahukan dan dimengerti oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Jose mengungkapkan, keputusan perihal metode pelaksanaan KTT ASEAN 2020 yang pertama itu akan diambil dan diumumkan dalam hari-hari ini. Namun dirinya tidak mengungkapkan waktu pasti tentang hal itu.
Dia memastikan KTT ASEAN hanya akan diikuti oleh anggota-anggota ASEAN secara internal. Tidak ada gelaran KTT ASEAN dengan negara-negara lain, seperti KTT+3 dan lainnya. Gelaran itu biasanya digelar pada KTT ASEAN yang kedua secara tahunan.
Diungkapkan Jose, sempat ada usulan KTT ASEAN dengan Selandia Baru dilangsungkan dalam KTT ASEAN tahunan yang pertama di Vietnam. Hal itu terkait dengan adanya gelaran pemilu di Selandia Baru tahun ini.
Namun perdana menteri Selandia Baru telah dipastikan tidak dapat menghadiri KTT ASEAN di Vietnam yang pertama, sekiranya gelaran KTT itu diputuskan digelar secara tatap muka. Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu alasan yang mengemuka terkait hal itu.
Terkait dengan kondisi pandemi Covid-19, menurut Jose, juga belum ada pembicaraan tentang status keketuaan ASEAN oleh Vietnam tahun ini, apakah akan diperpanjang atau tidak. Belum ada usulan atau pandangan apapun terkait hal itu.
“Apakah Vietnam akan diperpanjang keketuaannya, belum ada pembahasan terkait hal itu. Jika ada usulan, misalnya, maka akan dibicarakan,” kata Jose.
Faizasyah menyatakan sesungguhnya para diplomat di negara-negara sudah memiliki kebiasaan atau kondisi normal baru sejak pandemi Covid-19. Ia mengungkapkan tidak pernah dilakukannya metode dengan interaksi fisik atau tatap muka dalam pertemuan atau negosiasi diplomatik antarnegara.
Dikatakan bahwa Pemerintah RI ikut mendorong pertemuan-pertemuan ASEAN tetap digelar, namun secara virtual.
“Segala sesuatu yang terkait dengan acara-acara virtual itu antara lain didorong RI. Negosiasi secara virtual adalah kondisi baru yang menjadi bagian dari penyesuaian-penyesuaian kita bersama,” kata Faizasyah. (BEN)