Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Tiga Provinsi Jadi Perhatian Khusus
Presiden Joko Widodo meminta tiga provinsi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, jadi perhatian khusus. Ini karena penambahan kasus Covid-19 di tiga daerah itu terbanyak dibandingkan daerah lain.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait sejumlah kebijakan pemerintah menangani dan mencegah penyebaran Covid-19, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak tiga provinsi dengan penambahan jumlah kasus Covid-19 terbanyak dalam beberapa hari belakangan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Ketiga provinsi itu adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
”Saya ingin kita, Gugus Tugas, kementerian, serta TNI-Polri, konsentrasi di tiga provinsi yang angka penyebarannya masih tinggi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Tolong ini dijadikan perhatian khusus sehingga angka penyebarannya bisa kita tekan lebih turun lagi,” kata Presiden dalam pengantar rapat.
Rapat membahas percepatan penanganan pandemi Covid-19 tersebut digelar secara telekonferensi. Tersambung dari tempat masing-masing adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pimpinan lembaga pemerintah.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kasus positif terbanyak se-Indonesia. Berturut-turut delapan provinsi di bawahnya adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kaimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Adapun provinsi dengan penambahan kasus tertinggi dalam sepekan terakhir adalah Jawa Timur diikuti oleh Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.
Baca juga: Berapa Jarak Optimal Mencegah Penyebaran Covid-19?
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meninjau pelaksanaan tes cepat Covid-19 di Pasar Pabaeng-Baeng, Makassar, Kamis (14/5/2020).
Dalam rapat terbatas itu, Presiden juga menekankan pentingnya integrasi data Covid-19 ke dalam satu sistem. Hal ini terkait dengan data seputar Covid-19 yang belum solid di antara pemangku kepentingan.
”Seperti yang sudah saya sampaikan pada ratas (rapat terbatas) Selasa lalu bahwa manajemen untuk satu data sudah mulai diperbaiki sehingga kita nantinya bisa melaporkan secara real time dari laboratorium, gugus tugas di daerah, sehingga pengambilan keputusan kebijakan bisa tepat dan akurat. Untuk itu, saya minta pintunya betul-betul hanya satu,” kata Presiden.
Presiden juga mengapresasi kinerja seluruh pihak sehingga target pengujian spesimen 10.000 per hari sudah terlampaui. Selanjutnya, Presiden meminta kerja keras terus dilakukan guna mencapai target baru, yakni 20.000 per hari.
Sejalan dengan itu, Presiden meminta pelacakan kasus Covid-19 dilakukan dengan lebih agresif menggunakan sistem teknologi telekomunikasi dan bukan dengan cara-cara konvensional. Hal ini sudah dilakukan sejumlah negara, seperti Korea Selatan dan Selandia Baru. Harapannya, pelacakan lebih terpantau.
Baca juga: Siasat Sembako, Penepis Resah Warga
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F794a2289-eaba-4774-8f2c-cbaba8f545d2_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas pengamanan protokol penanganan Covid-19 menyampaikan imbauan kepada pedagang dan pembeli di Pasar Lama, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (28/5/2020).
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, dalam keterangan pers seusai rapat, menyatakan, ia dan Menteri Kesehatan berencana ke Jawa Timur pekan depan. Tujuannya untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan dan pelacakan kasus.
Sejauh ini, Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan sudah memberikan sejumlah bantuan, di antaranya PCR permanen ataupun yang bergerak (mobile). Ada pula bantuan dari Badan Intelijen Negara.
Hal yang juga menjadi perhatian, menurut Doni, adalah jumlah tenaga dokter dan perawat di sejumlah rumah sakit di Jawa Timur. Sebab, dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah rumah sakit dipadati pasien Covid-19.
”Kita berharap dokter dan perawat tidak terganggu waktu istirahatnya. Pengalaman di Jakarta pada saat awal, banyak dokter dan perawat yang tertular. Mereka ini adalah pahlawan kemanusiaan yang harus kita lindungi dan bentengi sehingga kami dan Kementerian Kesehatan akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu memberikan perlindungan,” kata Doni.
Baca juga: Inisiatif Karantina Mengendur Jelang Normal Baru
Truk PMI menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan permukiman di Jalan Pucang Sewu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/6/2020). Terkait angka kasus Covid-19 yang terus bertambah, pemerintah setempat terus melakukan penyemprotan secara masif dan test cepat massal.
Normal baru
Doni juga memaparkan soal penerbangan dan penerapan normal baru. Untuk penerbangan domestik, setiap penumpang wajib membawa hasil tes PCR atau rapid test sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 6 Tahun 2020. Untuk penerbangan luar negeri, penumpang wajib membawa tes PCR sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 313 Tahun 2020. Demikian pula sebaliknya, semua penumpang yang tiba dari luar negeri wajib tes PCR.
Sehubungan dengan itu, menurut Doni, Presiden menyampaikan pentingnya standardisasi harga untuk tes PCR bagi yang hendak bepergian. Presiden minta harga tidak boleh memberatkan masyarakat. Untuk itu, Presiden menugaskan Menteri Kesehatan untuk menetapkan standar harga.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, WNI yang akan kembali ke Tanah Air berjumlah 141.423 orang. Sebanyak 15.343 orang sudah di Tanah Air melalui Jakarta dan Bali. Adapun yang melalui Batam, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara sebanyak 79.444 orang. Sebagian lagi masih dalam proses kepulangan, terutama mereka yang bekerja di kapal-kapal pesiar.
Adapun terkait rencana pelaksanaan normal baru, Doni menambahkan, pihaknya telah mengumumkan 102 kabupaten dan kota yang tidak terdampak alias zona hijau. Untuk itu, daerah-daerah tersebut bisa memulai normal baru, tergantung dari kesiapan setiap daerah.
Baca juga: Kepercayaan Publik, Syarat Menuju Normal Baru
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kamis (4/6/2020), meninjau kesiapan Masjid Baiturrahim, yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, menerapkan protokol kesehatan. Masjid yang terletak di samping Istana Merdeka itu rencananya akan segera dibuka kembali digunakan untuk shalat berjemaah, baik wajib maupun sunnah Jumat.
”Tergantung dari kesiapan daerah. Kita serahkan kepada daerah. Daerahlah yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Kita dari pusat memberikan arahan, panduan, supaya daerah punya semangat tinggi tetapi juga harus tetap memperhitungkan adanya potensi masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” kata Doni.
Adapun untuk daerah kuning, sebagaimana instruksi Presiden, akan diumumkan oleh Doni pada Senin depan. Status kuning berarti risiko penularan Covid-19 rendah. Namun, Doni mengingatkan status tersebut bisa tiba-tiba berubah karena adanya penambahan kasus.
Oleh sebab itu, pemerintah akan selalu mengacu pada perkembangan data mutakhir dan ketentuan WHO. Ketentuan WHO untuk menerapkan normal baru itu mencakup tiga aspek, yakni epidemiologi, pelacakan, dan kemampuan fasilitas kesehatan.
”Setiap daerah memiliki karateristik yang berbeda-beda. Daerah-daerah yang statusnya telah menjadi kuning, risikonya rendah, silakan saja untuk melanjutkan ke normal baru. Daerah yang masih merah, kasusnya masih tinggi, ya jangan dulu,” kata Doni.
Pegawai KPK antre untuk tes cepat Covid-19 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2020).
Bagi daerah yang nanti diberikan kelonggaran untuk menjalankan normal baru, Doni menekankan, agar menjalin koordinasi dan kerja sama di antara seluruh komponen masyarakat. Penting misalnya untuk melibatkan tokoh-tokoh nonformal sebelum menjalankan normal baru. Pemerintah daerah juga harus benar-benar menjalankan protokol kesehatan.
”Harus diawali simulasi. Tanpa ada simulasi, lebih baik kegiatan ditunda dulu karena risiko tidak mudah. Proses sosialisasi setiap sektor yang akan dibuka perlu diperhatikan dengan serius,” kata Doni.
Presiden dalam rapat terbatas, Doni menambahkan, juga memberikan arahan tentang percepatan pelonggaran bagi sejumlah kawasan, terutama pertambangan, perindustrian, perkebunan, dan beberapa bidang lain yang risikonya kecil bagi masyarakat sekitar.
”Ini jadi pertimbangan kami untuk sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Nanti akan segera diumumkan jenis bidang usaha apa yang akan diberikan kelonggaran,” katanya.
Baca juga: Normal Baru Industri Manufaktur
Sampel uji terlihat di laboratorium Inselspital Universitaetsspital Bern, Swiss, 22 April 2020.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, Presiden menargetkan Indonesia bisa mulai memproduksi vaksin di dalam negeri pada akhir 2020. Untuk itu, Presiden menginstruksikan kepada tim peneliti untuk segera menemukan vaksin Covid-19.
Baca juga: Vaksin: Komersial atau Sosial?
”Sekarang ada 147 pihak yang mencari vaksin. Tapi tentu, pertama-tama (hasilnya) akan digunakan untuk kebutuhan sendiri. Sementara Indonesia punya 270 juta jiwa penduduk. Jadi tak mungkin hanya mengandalkan impor. Jadi harus mandiri,” kata Muhadjir.
