Dua Anak Pejabat di Kalimantan Tengah Dapat Bansos Covid-19

Bantuan sosial di Kalimantan Tengah masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Panitia khusus DPRD Provinsi Kalteng untuk bantuan sosial menemukan banyaknya rumah tangga miskin yang belum mendapatkan bantuan.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Warga menunggu antrean menerima bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial di Kantor Pos Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (5/6/2020).

PALANGKARAYA, KOMPAS — Bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 di Kalimantan Tengah belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih ditemukan banyak rumah tangga miskin yang belum mendapatkan bantuan.

Bahkan, Ketua Panitia Khusus Pengawasan Anggaran Covid-19 dan Pengawasan Bantuan Sosial Covid-19 DPRD Kalteng Freddy Ering mengatakan, pihaknya menemukan dua anak pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng yang terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial.

”Saat kami telusuri orangtua dari dua putra itu masih aktif sebagai pejabat. Jadi, kami berharap temuan-temuan ini bisa diluruskan pemerintah karena sasaran bantuan itu untuk keluarga yang terdampak dan keluarga miskin,” kata Freddy di Palangkaraya, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Mereka yang Luput dari Bantuan Sosial

POLDA KALTENG

Anggota kepolisian memberikan paket bahan pokok kepada warga kurang mampu dan penyandang disabilitas di Palangkaraya, Kalteng, Jumat (17/4/2020).

Freddy menambahkan, pihaknya sudah memberi temuan-temuan itu ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Ia berharap nama yang terdaftar tetapi masuk dalam kategori keluarga mampu bisa mengembalikan bantuan yang diberikan atau menolaknya.

Menurut dia, begitu banyaknya jenis bantuan sosial, baik dari pusat maupun di tingkatan desa, harusnya mampu memenuhi kebutuhan keluarga miskin dan terdampak Covid-19 selama pandemi. Dengan begitu, pembatasan sosial bisa berlangsung maksimal tanpa perlu khawatir ada warga yang kelaparan.

”Kuncinya di pendataan yang baik dan kompatibel, harus turun ke lapangan melihat langsung apakah penerima itu layak atau tidak, saya pikir pemerintah pusat sampai di daerah mampu melakukan hal itu,” kata Freddy.

KOMPAS/DAYAK VOICES

Tim Dayak Voices, salah satu komunitas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membagikan bingkisan untuk mereka yang palig terdampak secara ekonomi di seputaran Palangkaraya, Selasa (7/4/2020).

Tak hanya anak pejabat, Fitri (55), warga Hiu Putih 8, Kota Palangkaraya, juga mengatakan belum menerima bantuan itu. Padahal, Fitri, yang masih tinggal di sebuah kos itu, hanya bekerja sebagai tukang cuci baju dari rumah ke rumah. Selama pandemi, orang-orang yang menggunakan jasanya berkurang drastis.

“Saya memang didaftar oleh RT. Namun, sampai sekarang enggak ada panggilan, saya tidak tahu dapat atau tidak. Beberapa tetangga yang punya rumah dan kendaraan pribadi malah sudah dapat terlebih dahulu,” kata Fitri yang setiap hari menggunakan sepeda untuk menjual jasanya.

Sekretaris Dinas Sosial Kalteng Budi Santoso mengungkapkan, pihaknya sedang menelusuri nama-nama penerima yang tidak layak dibantu, termasuk dua anak pejabat. ”Kami hanya mengimbau saja supaya menolak bantuan itu agar dikembalikan ke kas negara lalu namanya akan langsung dihapus dari pendataan agar memberikan kesempatan untuk mereka yang layak menerima bantuan,” katanya.

Saya memang didaftar oleh RT. Namun, sampai sekarang enggak ada panggilan. Saya tidak tahu dapat atau tidak. Beberapa tetangga yang punya rumah dan kendaraan pribadi malah sudah dapat terlebih dahulu.

KOMPAS/Dayak Voices

Tim Dayak Voices, salah satu komunitas di Palangkaraya, Kalteng, membagikan bingkisan untuk mereka yang paling terdampak secara ekonomi di seputaran Palangkaraya, Selasa (7/4/2020).

Budi mengungkapkan, untuk warga miskin dan terdampak yang belum terdaftar bisa melaporkan kembali namanya ke RT masing-masing agar didata untuk menerima bantuan tahap berikutnya. Pihaknya selama ini juga terus berupaya untuk memperbaiki data penerima.

”Jadi, kami sandingkan data penerima dari kementerian, provinsi, juga dengan data dari kabupaten dan kota di Kalteng sehingga nanti bisa terlihat di bagian mana kesalahannya dan ini terus diperbaiki,” kata Budi.

Budi menjelaskan, di Kalteng jumlah penduduk yang sudah terdata menerima bantuan sebanyak 180.000 orang pada tahap pertama. Pemprov Kalteng pun sudah memberikan bantuan langsung tunai dengan anggaran Rp 90 miliar. ”Nanti akan ada tahap berikutnya. Jumlah tahapannya bisa bertambah sesuai dengan kondisi pandemi dan melihat juga apakah masih banyak yang belum menerima bantuan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengungkapkan, pihaknya menggunakan anggaran Rp 1,4 triliun untuk penanganan Covid-19 dan juga antisipasi dampak sosial, ekonomi, dan dampak lainnya. Pihaknya saat ini sedang fokus melakukan penapisan antara yang positif dan yang negatif.

”Kami antisipasi dari semua aspek, ada jaring pengaman sosial, bantuan langsung tunai, hingga kemudahan pajak,” ujar Sugianto.

Baca juga: Warga Abaikan Risiko Penularan karena Faktor Ekonomi