Pengalaman dari wabah ebola, SARS, dan H5N1 (flu burung) menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi risiko saat krisis mensyaratkan kepercayaan warga kepada pihak otoritas.
Oleh
Budi Widianarko
·4 menit baca
Kompas/Yuniadhi Agung
Kepadatan lalu lintas terlihat di kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2020). Dua hari menjelang hari raya Idul Fitri, warga memadati pasar tradisional untuk membeli bahan masakan yang akan disajikan pada saat lebaran.
Budiman Tanuredjo dalam kolomnya (Kompas, 23/5) menyebut tagar satire #IndonesiaTerserah sebagai kritik untuk pemerintah dan masyarakat sekaligus. Disebutkan, tagar itu merupakan protes atas ketidakdisiplinan dan pembangkangan masyarakat; sekaligus protes atas kurangnya koordinasi dan kekompakan elite serta boleh jadi juga pada kepemimpinan negeri ini.
Kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah Covid-19 memang cenderung tak konsisten dan tak padu (coherent), seperti pada kasus larangan mudik yang tak diimbangi penghentian pelayanan transportasi. Wabah Covid-19 di Indonesia masih menghadirkan situasi krisis yang penuh ketidakpastian.
Dari sisi komunikasi, publik juga kerap terombang-ambing dalam ketidakjelasan.
Pihak otoritas sering terjebak untuk memproduksi narasi yang multitafsir, seperti ”mudik” versus ”pulang kampung” dan ”berperang” versus ”berdamai” dengan Covid-19. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih belum patuh terhadap berbagai anjuran dan larangan pembatasan. Masih berkerumunnya warga di pasar-pasar dan pusat-pusat perbelanjaan serta keteguhan sebagian orang untuk tetap mudik merupakan bukti yang tidak terbantahkan.
Pengendalian suatu risiko yang serius dan kompleks, seperti wabah Covid-19, cenderung memaksa pemerintah menerapkan prinsip serendah yang memungkinkan dicapai (as low as reasonably achievable/ALARA). Frasa reasonably achievable dalam prinsip ALARA bermakna, penetapan tingkat risiko dilakukan dengan menimbang besarnya risiko dan ”biaya” pengendaliannya.
Idealnya, memang, risiko harus dapat bobot lebih besar ketimbang biaya (alokasi sumber daya) pengendalian risiko. Dalam konteks pandemi, misalnya, sering digemakan adagium mendahulukan kesehatan daripada ekonomi (health before wealth).
Namun, prinsip ALARA sebenarnya justru memberikan ruang pada keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang tersedia untuk mengendalikan suatu risiko yang besar. Dengan kata lain, prinsip ALARA cenderung kompromis, tidak ideal. Ketika risiko yang dihadapi sangat besar dan kompleks, maka dengan penerapan prinsip ALARA pihak otoritas akan mengendalikan risiko pada taraf yang tidak optimal.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Petugas kesehatan memeriksa suhu tubuh pengendara di lokasi pemeriksaan atau check point Gerbang Tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/5/2020).
Sebagian risiko harus direlakan untuk mewujud menjadi dampak. Ironisnya, meski berwatak kompromis, pengendalian risiko dengan prinsip ALARA masih saja ”ditawar” melalui ketidakdisiplinan dan pembangkangan.
Prinsip ALARA
Prinsip ALARA ini yang terpaksa harus menjadi pilihan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis Covid-19. Pemilihan opsi ini didukung oleh sejumlah pertimbangan tentang kondisi faktual saat ini. Pertama, tidak memungkinkannya penerapan lockdown—karena dahsyatnya biaya ekonomi, sosial, dan politik yang harus ditanggung. Kedua, tingkat kedisiplinan masyarakat belum memadai, terbukti dengan banyaknya pelanggaran terhadap berbagai aturan pembatasan.
Ketiga, meski Covid-19 sudah tersebar ke semua provinsi, persebarannya tak merata (patchy) dan cenderung tinggi di beberapa provinsi atau kota tertentu saja. Terlebih lagi, karena Indonesia adalah negara kepulauan, sangat sulit merumuskan one size fits for all solution. Dengan menerapkan prinsip ALARA, pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan pengendalian risiko dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di tiap wilayah.
Yang perlu disadari adalah bahwa efektivitas penerapan prinsip ALARA ini mensyaratkan konsistensi dan keterpaduan kebijakan serta ketegasan pelaksanaan atau penegakannya. Tatkala pemberlakuan prinsip ALARA yang jelas-jelas kompromis—merelakan sejumlah risiko mewujud jadi dampak—tidak diikuti pemenuhan syarat itu, maka pengendalian risiko akan sia-sia.
Ketidakpatuhan atau pelanggaran oleh warga masyarakat, apa pun motifnya, harus diminimalkan. Dalam hal ini penegakan hukum hanyalah salah satu dari sejumlah kegiatan yang diperlukan untuk mereduksi ketidakpatuhan ini. Persoalan literasi, salah persepsi, dan sikap yang terlalu optimistis (optimistic bias) juga merupakan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Di sinilah peran komunikasi risiko harus benar-benar dioptimalkan.
Komunikasi risiko
Pengendalian risiko memang sangat memerlukan dukungan komunikasi risiko. Tanpa komunikasi risiko yang baik, kebijakan manajemen risiko yang dijalankan oleh pihak otoritas akan terkendala. Dalam hal ini manajemen risiko dimaknai sebagai penentuan dan penerapan pilihan-pilihan untuk mengurangi atau jika mungkin meniadakan risiko.
Kompas/Priyombodo
Mural bertema no hoax menghiasi tembok di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Selasa (5/5/2020). Hoax atau hoaks atau penyebaran informasi palsu di masyarakat melalui berbagai media terutama media sosial dan grup percakapan kian mengkhawatirkan.
Terus bermunculannya hoaks soal Covid-19 juga merupakan tantangan tersendiri bagi kegiatan komunikasi risiko. Menurut Anita Wahid, presidium Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), munculnya hoaks itu diakibatkan minim dan tak padunya informasi yang dikeluarkan para wakil pemegang otoritas (Kompas, 22/4/2020). Kekacauan informasi ini memang umum terjadi saat krisis, apalagi pada krisis kesehatan seperti pandemi.
Komunikasi risiko yang diperlukan saat ini adalah komunikasi aras tertinggi, yaitu komunikasi krisis (Sellnow dkk, 2019). Jenis komunikasi risiko ini diperlukan saat menghadapi bahaya yang ekstrem dan mendadak, seperti wabah Covid-19.
Pengalaman dari wabah ebola, SARS, dan H5N1 (flu burung) menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi risiko saat krisis mensyaratkan kepercayaan warga kepada pihak otoritas. Kepercayaan publik hanya bisa terbangun jika informasi tentang risiko yang disampaikan lengkap-utuh (komprehensif), transparan, dan mudah dimengerti serta didukung bukti atau teori ilmiah.
Lebih jauh lagi, blunder komunikasi harus dihindari karena akan meninggalkan jejak dalam memori publik. Jika itu terjadi, akan dibutuhkan waktu dan energi ekstra untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pihak otoritas dalam pengendalian wabah ini.
