Pemerintah memutuskan bakal membuka 102 kabupaten atau kota yang belum ditemukan kasus penularan Covid-19 untuk menjalankan tatanan baru berbasis masyarakat produktif. Setiap kepala daerah menyiapkan protokol kesehatan.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah memutuskan 102 kabupaten/kota yang belum ditemukan kasus penularan Covid-19 siap beradaptasi menjalankan tatanan baru berbasis masyarakat produktif aman Covid-19. Untuk itu, setiap kepala daerah diminta segera menyiapkan protokol kesehatan yang spesifik untuk mendukung pelaksanaan tatanan tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal menyampaikan, protokol kesehatan yang disiapkan oleh 102 kabupaten/kota tersebut perlu berpedoman pada protokol yang sudah disiapkan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kemudian, protokol kesehatan tersebut juga perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan.
“Setiap daerah tetap diminta setiap hari atau setiap periodik melakukan evaluasi terhadap data-data yang terbaru dan selalu meningkatkan kesiapan daerahnya. Kemudian juga terus menerus memperkuat rencana mitigasi untuk transmisi dari penyebaran virus serta mewaspadai adanya gelombang kedua penularan,” tuturnya di Jakarta, Jumat (5/6/2020).
Adapun 102 kabupaten/ kota yang dinilai siap melaksanakan tatanan baru di tengah pandemi Covid-19 ini berada di 23 provinsi. Itu antara lain, 14 daerah di Provinsi Aceh, 14 daerah di Sumatera Utara, 2 daerah di Riau, 1 daerah di Kalimantan Tengah, 1 daerah di Jawa Tengah, 14 daerah di Nusa Tenggara Timur, 3 daerah di Sulawesi Utara, dan 17 daerah di Papua.
Safrizal menuturkan, setiap daerah tetap harus meningkatkan proses pemeriksaan dan pelacakan kasus. Selain itu, perlindungan pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orangtua, dan anak-anak perlu diperkuat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah setempat.
Strategi komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah juga perlu terus ditingkatkan. Hal ini terutama terkait edukasi untuk menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar. Pelibatan tokoh masyarakat juga diperlukan untuk memerkuat strategi komunikasi yang dilakukan.
“Kita berharap masyarakat dapat hidup kembali secara produktif dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita harus beradaptasi dengan kondisi saat ini sampai dengan vaksin dan obat yang pasti ditemukan,” tutur Safrizal.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan, pemerintah juga telah menetapkan untuk kembali membuka sembilan sektor yang terkait dengan kegiatan perekonomian. Sektor itu meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, serta logistik dan transportasi barang.
Menurut dia, sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan memunyai dampak ekonomi yang signifikan. Pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut akan dilakukan oleh kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan ketat yang diawali dengan edukasi, sosialisasi, dan simulasi secara bertahap.
“Jika dalam perkembangannya ditemukan kasus Covid-19 dalam sektor tersebut, maka Gugus Tugas akan merekomendasikan kepada kementerian terkait untuk menutup kembali aktivitasnya. Perusahaan ataupun manajemen di kawasan sektor tersebut juga berkewajiban untuk melakukan testing yang masif, tracing agresif, dan isolasi yang ketat dalam kluster penyebaran dari kawasan tersebut " kata Doni.
Secara terpisah, Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, berbagai penelitian terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 juga semakin dikembangkan. Salah satu yang kini menjadi prioritas adalah penelitian terkait pengadaan vaksin Covid-19.
Ia menilai, vaksin menjadi kebutuhan yang paling krusial dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, pemerintah pun berupaya untuk semakin mempercepat pengadaan vaksin Covid-19 dari dalam negeri. Dalam pengembangan vaksin ini pemerintah telah membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin Covid-19. Tim ini terdiri dari berbagai sektor, antara lain pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, swasta, BUMN, dan juga pihak luar negeri.
“Melihat kondisi saat ini kita juga tidak boleh hanya menunggu produksi vaksin dari luar negeri. Kita harus mampu menghasilkan vaksin tersebut secara mandiri. Presiden menargetkan vaksin ini bisa dihasilkan pada awal 2021 nanti. Kami optimis untuk target itu,” tuturnya.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 hingga kini masih terus bertambah. Setidaknya pada 5 Juni 2020 dilaporkan ada penambahan sebanyak 703 kasus dari hari sebelumnya. Dengan begitu, total kasus sejak pertama kali diumumkan kini menjadi 29.521 kasus.Adapun penambahan kasus tertinggi terjadi di Jawa Timur (141 kasus), DKI Jakarta (76 kasus), Kalimantan Selatan (71 kasus), Jawa Tengah (58 kasus), dan Sulawesi Selatan (54 kasus). Sementara, jumlah orang yang masih dalam pemantauan (ODP) tercatat sebanyak 49.320 orang dan pasien yang masih diawasi (PDP) sebanyak 13.592 orang. Data tersebut dilaporkan dari 420 kabupaten/kota di 34 provinsi.