Indonesia Memerlukan Sinergi Operasional Keamanan Laut

Apabila masalah keamanan laut di Indonesia terkait dengan operasi, maka masalah operasi itu yang harus diatasi. Sebab, membuat badan yang sifatnya single agency multi tasks bisa berujung pada masalah baru.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Kapal Negara Pulau Nipah-321 berlayar di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (9/3/2020). Kapal ini digunakan untuk mengawal nelayan asal pantai utara (pantura) Tegal, Jawa Tengah, yang akan mencari ikan di zona ekonomi eksklusif.

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah Indonesia perlu menemukan inti permasalahan dalam mendesain strategi pertahanan laut. Saat ini, permasalahan yang menonjol adalah kurangnya sinergi antara para aktor yang melaksanakan operasi keamanan laut.

“Harus hati-hati dengan penilaian bahwa ada overlap kewenangan,” kata Havas Oegroseno, Duta Besar Indonesia untuk Jerman yang juga pakar hukum laut, Jumat (5/6/2020) sore dalam diskusi Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia yang diadakan Indonesia Ocean Justice Initiative secara daring.

Havas mengatakan, overlap kewenangan sebenarnya memiliki sisi positif mengingat luasnya wilayah laut Indonesia. Namun, menurut dia, hal yang penting adalah terjalinnya kerja sama dan tukar menukar informasi antara instansi tersebut. Dia menggarisbawahi hal ini karena ingin memperingatkan bahwa pemerintah jangan mengganti aturan yang menjadi dasar keamanan laut saat ini dengan alasan yang tidak tepat.

Baca juga: Membangun ”Coast Guard” Indonesia

Menurut Havas, kalau masalahnya memang terkait dengan operasi, maka masalah operasi itu yang diatasi. Sebab, membuat badan yang sifatnya single agency multi tasks bisa berujung pada masalah baru.

KBRI BERLIN

Arif Havas Oegroseno

Sebelumnya, Laksma TNI Yusuf, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Kemenko Polhukam yang mewakili Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, saat ini pemerintah tengah merancang Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Laut yang menggabungkan UU 17/2008 tentang Pelayaran dan UU 32/201 4 tentang Kelautan.

Selain itu juga ada tindak lanjut rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Keamanan dan Keselamatan Laut dan Pantai. Menurut Yusuf, persepsi di pemerintah saat ini adalah banyaknya peraturan perundang-undangan di laut yang dijalankan 13 instansi mengakibatkan kurang optimalnya sistem operasi keamanan laut Indonesia dan terhambatnya investasi karena panjangnya birokrasi di laut. Karena itu, omnibus law pengamanan di laut direncanakan sebagai solusi jangka panjang.

“Sistem patroli keamanan di laut belum efisien,” kata Yusuf.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kapal Republik Indonesia (KRI) John Lie melintas di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengamankan Laut Natuna Utara dari kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal, Rabu (15/1/2020).

Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksda TNI Didik Setiyono juga menyimpulkan bahwa masalah utama pengamanan laut ada tingkat operasi. Oleh karena itu, menurut dia, salah satu solusi adalah perlunya sinergitas antar lembaga yang menangani keamanan laut. Ke depan, masalah keamanan laut akan menjadi lebih kompleks karena masalah akan didominasi masalah keamanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan pada saat bersamaan.

Didik mengatakan, dalam kondisi saat ini, di mana anggaran pertahanan dan keamanan banyak dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19, tidak realistis untuk meningkatkan kemampuan dengan signifikan. Menurut dia, hal yang paling realistis adalah sinergi di antara para pemangku kebijakan terkait agar sumber daya yang ada, walau terbatas, bisa digunakan secara maksimal.

Di sisi lain, Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan, kelemahan dari keamanan laut adalah belum ada kesatuan komando operasional di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. Selain itu, juga tidak jelas siapa penanggungjawab terciptanya keamanan laut.

Akibatnya, kata dia, tidak saja ada kekosongan patroli di satu wilayah dan kelebihan di wilayah lain, kapal-kapal pelaku ekonomi bisa diperiksa berulang kali oleh instansi yang berbeda sehingga meningkatkan biaya logistik.

Kompas/Wawan H Prabowo

Kepala Badan Keamanan Laut ( Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia

Aan telah membuat konsep sinergi antarlembaga untuk menangani keamanan laut. Walaupun konsep ini masih rancangan, ia mengatakan perlu diadakan operasi bersama, latihan bersama, dan pertukaran informasi.

Evan Laksmana, peneliti militer dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta mengatakan, perlu dipertimbangkan pendekatan untuk mengatasi overlapping untuk dijadikan prioritas. Pasalnya, masalah rivalitas antar instansi bisa lama diatasi. Menurutnya, perlu dipikirkan cetak biru ideal dari strategi keamanan maritim.